Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Program Makan Bergizi Gratis Dorong Lapangan Kerja dan Ekonomi Rakyat

JAKARTA, RADAR LAMPUNG – Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ditandai dengan keberhasilan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program unggulan ini tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi luas, terutama dalam membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi rakyat dari bawah.

MBG menjadi salah satu terobosan sosial-ekonomi paling strategis di awal masa pemerintahan Prabowo–Gibran. Dengan pendekatan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, program ini menunjukkan bagaimana kebijakan publik dapat menghadirkan manfaat ganda: memperbaiki kualitas gizi sekaligus memperkuat ekonomi daerah.

Kepala Regional MBG Papua Tengah, Nalen Situmorang, menjelaskan bahwa program MBG dirancang tidak hanya untuk menekan angka stunting, tetapi juga untuk meningkatkan ekonomi lokal dan mengurangi pengangguran.

“Fokus program ini ada pada empat hal: menekan angka stunting, meningkatkan ekonomi daerah, mengurangi pengangguran, serta menumbuhkan semangat belajar anak-anak. Banyak siswa yang datang ke sekolah tanpa sarapan, dan dengan adanya MBG, mereka jadi lebih semangat belajar,” ujarnya.

Untuk menjamin kualitas, setiap dapur MBG diwajibkan memiliki tiga sertifikasi utama: sertifikat halal, sertifikat higiene sanitasi, dan uji kualitas air. Dengan standar tersebut, seluruh proses penyediaan makanan dilakukan secara higienis, aman, dan layak konsumsi.

Menurut Nalen, di Kabupaten Nabire saja dibutuhkan sedikitnya 18 dapur aktif agar seluruh penerima manfaat dapat terlayani secara optimal.

“Kami berharap seluruh pihak mendukung pelaksanaan program ini agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Makan Bergizi (Gapembi) Wilayah Sumatera Barat, Agung Adithia Lingga, menilai MBG menjadi penggerak ekonomi baru di berbagai sektor, terutama UMKM, pertanian, dan peternakan lokal.

Pasokan bahan baku dapur gizi, kata Agung, sebagian besar diambil langsung dari petani dan peternak di daerah setempat — mulai dari telur, ayam, susu, hingga daging.

“Dengan begitu, program ini tidak hanya menyehatkan masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Ada perputaran uang nyata di tingkat desa,” ungkapnya.

Agung menjelaskan, kolaborasi antara mitra pelaksana dan tim Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) turut berperan penting dalam menjaga distribusi bahan pangan agar lancar dan berkualitas. Sinergi tersebut memastikan dapur gizi beroperasi dengan efisien serta melibatkan pelaku usaha lokal dalam rantai pasokan.

Selain mendongkrak ekonomi, pembangunan dapur gizi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Sebelum pelaksanaan program, Satuan Pelayanan Penuh Gizi (SPPG) telah membuka rekrutmen tenaga kerja dan menerima lebih dari 300 lamaran.

“Setiap dapur gizi nantinya akan merekrut sekitar 50 orang pekerja. Ini bukti bahwa MBG tidak hanya berdampak pada perbaikan gizi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di daerah,” jelas Agung.

Dengan keberhasilan tersebut, MBG kini menjadi salah satu program unggulan nasional yang menunjukkan sinergi antara kebijakan sosial, ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.