Satgas MBG Lampung Catat 572 Siswa Keracunan, SPPG Dihentikan Sementara

BANDARLAMPUNG – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Lampung mencatat lima kasus keracunan makanan dan satu kasus makanan basi di lima kabupaten/kota sepanjang Agustus hingga September 2025.

Ketua Satgas MBG Lampung sekaligus Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Lampung Saipul mengatakan laporan kasus tersebut diterima secara berjenjang dari kabupaten/kota kepada provinsi sesuai arahan Gubernur Lampung.

’’Sejauh ini kami menerima laporan enam kasus dengan total siswa keracunan 572 orang. Rinciannya di Tanggamus pada 4 Agustus sebanyak 14 siswa, Lampung Timur pada 26 Agustus 27 siswa, Bandarlampung pada 29 Agustus 503 siswa, Lampung Utara pada 29 Agustus 16 siswa, serta Metro pada 4 September 12 siswa. Selain itu pada 15 September di Metro juga ditemukan kasus makanan basi,” ujar Saipul saat dihubungi Radarlampung.co.id, Kamis (25/9).

Sebagai tindak lanjut, Satgas MBG Lampung bersama satgas kabupaten/kota mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional sejumlah Sentra Penyediaan Pangan Gotong Royong (SPPG).

“Dari kasus-kasus ini, ada beberapa daerah yang SPPG-nya kami hentikan sementara. Penanggung jawab dapur diminta menata kembali tata laksana pengelolaan SPPG, dan sudah kami koordinasikan dengan satgas kabupaten/kota,” jelasnya.

Ia menambahkan, evaluasi menyeluruh wajib dilakukan sebelum SPPG diperbolehkan kembali beroperasi. “Jika tata laksana pengelolaan sudah sesuai prosedur, barulah SPPI mengizinkan mereka beroperasi lagi,” sambung Saipul.

Saipul menegaskan langkah penghentian sementara ini merupakan bentuk komitmen Pemprov Lampung dalam memastikan keamanan dan kualitas program makanan bergizi gratis bagi para siswa. 

Sementara, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merasa prihatin atas kejadian keracunan massal yang diduga karena Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menyikapinya dengan serius.

"Jadi begini, kita turut prihatin terhadap soal kejadian-kejadian MBG yang saat ini terjadi di beberapa tempat. Nah tentunya kita meminta kepada BGN untuk menyikapi hal ini dengan serius," kata Sufmi di Kompleks Parlemen, Kamis, 25 September 2025.

Lebih lanjut, Dasco meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan investigasi lapangan.

"Kita juga meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan. Untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya sengaja gitu kan," ungkapnya.

Ia meminta publik untuk memberikan kesempatan kepada Badan Gizi Nasional (BGN), untuk mengadakan evaluasi agar program MBG kembali berjalan dengan baik.

"Nah untuk itu kita kasih kesempatan kepada BGN untuk mengadakan evaluasi, yang dianggap perlu sehingga program yang seharusnya dapat berjalan dengan baik ini kembali menjadi baik," imbuhnya.

Sebagai informasi, baru-baru ini di Bandung Barat, Pemkab menetapkan status KLB setelah 364 siswa keracunan seusai mengonsumsi MBG dari dapur program sentra pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Cipongkor.