BNNP Bebaskan Oknum Pengurus Hipmi, Hukum Dipertanyakan

Reporter: Melida Rohlita |

Editor: Yuda Pranata |

Rabu , 17 Sep 2025 - 21:05

-FOTO IST-

Para oknum pengurus Hipmi yang diamankan dalam penggerebekan di tempat karaoke Astronom, Hotel Grand Mercure, Bandarlampung, pada 28 Agustus 2025, itu proses penangannya dinilai sangat janggal dan mencederai rasa keadilan masyarakat.

’’Kalau rakyat kecil yang tertangkap, langsung diproses, ditahan, bahkan dihukum berat. Tetapi kalau kalangan elite yang terjaring pesta narkoba, malah dibebaskan dengan dalih rehabilitasi. Ini jelas tebang pilih!” tegas Ahyarif, salah satu perwakilan ormas yang berorasi di depan kantor BNNP Lampung.

Lebih jauh, Ahyarif menyebut pihaknya mencium aroma tidak beres dalam penanganan kasus ini. Isu dugaan suap yang ramai beredar di media sosial disebut-sebut semakin memperkuat kecurigaan publik bahwa ada permainan di balik keputusan BNNP Lampung.

Tak hanya itu, massa juga menyoroti sikap BNNP Lampung yang dianggap tidak responsif terhadap surat pernyataan dari 32 ormas dan komunitas masyarakat adat, yang sebelumnya menuntut kejelasan penanganan kasus ini. Hingga kini, belum ada jawaban resmi dari Kepala BNNP Lampung yang dikabarkan sedang berada di Bali.

“Kami khawatir praktik seperti ini akan terus terjadi jika tidak ada tindakan tegas dari pusat. Karena itu, kami sepakat akan melaporkan kasus ini ke BNN RI, Kapolda Lampung, hingga Mabes Polri,” lanjut Ahyarif.

Massa menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, tanpa pandang bulu. Jika benar ada keterlibatan narkoba, seharusnya diproses sebagaimana aturan berlaku, bukan malah diberikan keistimewaan karena status sosial atau jabatan tertentu.

Hingga berita ini diturunkan, pihak BNNP Lampung belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan massa, maupun dugaan ketidaktransparanan dalam penanganan kasus.

Diberitakan sebelumnya, Aliansi Anti Narkoba Lampung mendatangi kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung di Jalan Ikan Bawal, Telukbetung Selatan, Bandarlampung, Senin (8/9).

Kedatangan mereka lebih awal dari jadwal semula pukul 11.00 menjadi pukul 09.00 WIB.

Inisiator aliansi Destra Yudha menyebut aksi ini terkait penggerebekan BNNP Lampung di Karaoke Astronom, Hotel Grand Mercure, pada Kamis (28/8) lalu.

Dalam operasi tersebut, BNNP mengamankan 10 orang yang terbukti positif narkoba, termasuk mantan pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Lampung. Namun, status mereka diputuskan menjalani rehabilitasi rawat jalan.

’’Karena itu, kami dari Aliansi Anti Narkoba yang terdiri dari sejumlah ormas, LSM, dan tokoh masyarakat menyatakan sikap,” kata Destra.

Di mana ada tiga tuntutan yang disampaikan, yakni menahan kembali semua orang yang diamankan di Karaoke Astronom dan membatalkan status rehabilitasi hingga persidangan berlangsung. Kemudian segera menangkap penyuplai narkoba dan memeriksa oknum BNNP Lampung yang diduga menerima uang untuk melancarkan asesmen rehabilitasi.

Tuntutan tersebut diterima langsung oleh Plt. Kepala BNNP Lampung Kombes Pol. Karyoto dan jajarannya.

Destra menegaskan jika dalam enam hari tuntutan tidak dipenuhi, pihaknya akan menggelar aksi massa besar-besaran di BNNP Lampung. ’’Lokasinya akan kami konsolidasikan. Tetapi yang pasti, BNNP Lampung menjadi tujuan utama,” tegasnya.

bnnp bebaskan oknum pengurus hipmi, hukum dipertanyakan                            bandarlampung  – keputusan badan narkotika nasional provinsi (bnnp) lampung membebaskan oknum pengurus himpunan pengusaha muda indonesia (hipmi) lampung, yang sebelumnya diamankan dalam operasi penyalahgunaan narkotika, menimbulkan tanda tanya besar. 
publik menilai langkah ini rawan mencederai rasa keadilan, terlebih saat kasus narkotika kerap menjerat masyarakat kecil dengan hukuman berat.
baca juga: energi panas bumi indonesia terbesar kedua di dunia
pengamat hukum pidana universitas lampung (unila) dr. reynaldi amrullah menegaskan kebijakan itu memang hal prerogatif penyidik selama sesuai aturan. namun, ia mengingatkan masyarakat berhak mengawasi dan bahkan menguji kebijakan itu apabila dianggap tidak adil.
’’sepanjang tindakan penegak hukum diatur undang-undang, maka itu prerogatif penyidik. tetapi jika masyarakat merasa dirugikan, ada mekanisme pengaduan, bahkan bisa diuji di pengadilan,” ujarnya.
menurut reynaldi, perkembangan hukum modern tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman. rehabilitasi memang menjadi salah satu tujuan pemidanaan. 
namun di balik itu, transparansi dan pengawasan publik mutlak diperlukan. tanpa hal tersebut, kebijakan penyidik bisa berubah menjadi ruang abu-abu yang rawan penyimpangan.
ia menyoroti surat edaran mahkamah agung (sema) nomor 4 tahun 2010 tentang rehabilitasi penyalahguna narkotika. sema itu seharusnya menjadi pedoman bagi hakim, bukan sekadar ‘pegangan longgar’ di tingkat penyidikan.
“pertimbangan rehabilitasi biasanya berdasar asesmen medis dan uji laboratorium. itu harus jelas. kalau tidak ada dasar hukum yang kuat, publik berhak menggugat. jika terbukti melanggar kewenangan, bahkan bisa diproses pidana,” tegasnya.
tak hanya itu, reynaldi juga menanggapi maraknya aksi protes puluhan ormas yang menuding adanya ketidakadilan dalam penanganan kasus oknum pengurus hipmi. menurutnya, demonstrasi itu sah dan wajar sebagai bentuk kontrol sosial.
“fenomena ‘no viral no justice’ memang sering kita lihat. kasus baru diproses serius setelah ramai di publik. ini harus jadi cermin agar aparat bekerja lebih hati-hati, profesional, dan memastikan keadilan benar-benar ditegakkan untuk semua, bukan hanya untuk segelintir elit,” pungkasnya.
diberitakan sebelumnya, puluhan massa dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) mendatangi kantor badan narkotika nasional provinsi (bnnp) lampung, selasa (16/9).
mereka menuntut transparansi penuh dalam penanganan kasus dugaan pesta narkoba yang menyeret lima kader himpunan pengusaha muda indonesia (hipmi) lampung.
massa menilai keputusan bnnp lampung hanya memberikan rehabilitasi rawat jalan kepada lima pengurus hipmi itu sarat kejanggalan.
para oknum pengurus hipmi yang diamankan dalam penggerebekan di tempat karaoke astronom, hotel grand mercure, bandarlampung, pada 28 agustus 2025, itu proses penangannya dinilai sangat janggal dan mencederai rasa keadilan masyarakat.
’’kalau rakyat kecil yang tertangkap, langsung diproses, ditahan, bahkan dihukum berat. tetapi kalau kalangan elite yang terjaring pesta narkoba, malah dibebaskan dengan dalih rehabilitasi. ini jelas tebang pilih!” tegas ahyarif, salah satu perwakilan ormas yang berorasi di depan kantor bnnp lampung.
lebih jauh, ahyarif menyebut pihaknya mencium aroma tidak beres dalam penanganan kasus ini. isu dugaan suap yang ramai beredar di media sosial disebut-sebut semakin memperkuat kecurigaan publik bahwa ada permainan di balik keputusan bnnp lampung.
tak hanya itu, massa juga menyoroti sikap bnnp lampung yang dianggap tidak responsif terhadap surat pernyataan dari 32 ormas dan komunitas masyarakat adat, yang sebelumnya menuntut kejelasan penanganan kasus ini. hingga kini, belum ada jawaban resmi dari kepala bnnp lampung yang dikabarkan sedang berada di bali.
“kami khawatir praktik seperti ini akan terus terjadi jika tidak ada tindakan tegas dari pusat. karena itu, kami sepakat akan melaporkan kasus ini ke bnn ri, kapolda lampung, hingga mabes polri,” lanjut ahyarif.
massa menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, tanpa pandang bulu. jika benar ada keterlibatan narkoba, seharusnya diproses sebagaimana aturan berlaku, bukan malah diberikan keistimewaan karena status sosial atau jabatan tertentu.
hingga berita ini diturunkan, pihak bnnp lampung belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan massa, maupun dugaan ketidaktransparanan dalam penanganan kasus.
diberitakan sebelumnya, aliansi anti narkoba lampung mendatangi kantor badan narkotika nasional provinsi (bnnp) lampung di jalan ikan bawal, telukbetung selatan, bandarlampung, senin (8/9).
kedatangan mereka lebih awal dari jadwal semula pukul 11.00 menjadi pukul 09.00 wib. 
inisiator aliansi destra yudha menyebut aksi ini terkait penggerebekan bnnp lampung di karaoke astronom, hotel grand mercure, pada kamis (28/8) lalu.
dalam operasi tersebut, bnnp mengamankan 10 orang yang terbukti positif narkoba, termasuk mantan pengurus himpunan pengusaha muda indonesia (hipmi) lampung. namun, status mereka diputuskan menjalani rehabilitasi rawat jalan.
’’karena itu, kami dari aliansi anti narkoba yang terdiri dari sejumlah ormas, lsm, dan tokoh masyarakat menyatakan sikap,” kata destra.
di mana ada tiga tuntutan yang disampaikan, yakni menahan kembali semua orang yang diamankan di karaoke astronom dan membatalkan status rehabilitasi hingga persidangan berlangsung. kemudian segera menangkap penyuplai narkoba dan memeriksa oknum bnnp lampung yang diduga menerima uang untuk melancarkan asesmen rehabilitasi.
tuntutan tersebut diterima langsung oleh plt. kepala bnnp lampung kombes pol. karyoto dan jajarannya. 
destra menegaskan jika dalam enam hari tuntutan tidak dipenuhi, pihaknya akan menggelar aksi massa besar-besaran di bnnp lampung. ’’lokasinya akan kami konsolidasikan. tetapi yang pasti, bnnp lampung menjadi tujuan utama,” tegasnya.
saat dikonfirmasi mengenai tuntutan itu, karyoto belum merespons meski pesan whatsapp radar lampung sudah dibaca pada senin (8/9) sore.
kesepuluh orang yang kedapatan pesta narkoba di karaoke astronot hotel grand mercure, bandarlampung, semuanya dinyatakan positif. belum lagidari mereka yang lima di antaranya petinggi badan pengurus daerah (bpd) himpunan pengusaha muda indonesia (hipmi) lampung, bnn lampung masih mendapati 7 pil ekstasi utuh sebagai barang buktinya (bb). 
namun ada apa dengan bnn lampung?mereka semuanya tidak ada yang ditahan dan menjadi tersangka layaknya para pelaku penyalahguna narkoba baik sebagai pengedar maupun hanya pengguna. mereka hanya diharuskan rehab jalan dan wajib lapor. 
kasi intelijen bidang pemberantasan bnnp lampung aryo harry wibowo menjelaskan bahwa dari hasil asesmen dan sesuai rekomendasi dari dokter, ke-10 orang tersebut dinyatakan untuk asesmen rehab jalan. "asesmen rehab jalan ini dilakukan selama 2 bulan," ujarnya, rabu (3/9).
selain rehab jalan, terangnya, ke-10 orang tersebut juga untuk melakukan wajib lapor ke bnnp lampung. "wajib lapor ini dilakukan selama rehab jalan yang telah dikeluarkan oleh dokter," katanya. 
kenapa mereka tidak ditahan? aryo menjelaskan ini karena berdasarkan aturan dari surat edaran mahkamah agung (sema), bahwa dari 10 orang ini hanya ditemukan barang bukti dibawah 8 butir."dasar hukum rehabilitasi bagi pengguna narkoba, termasuk pengguna ekstasi di bawah 8 butir, terdapat dalam pasal 54 uu no. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial," tukasnya. 
landasan pelaksanaannya juga, imbuhnya, diperkuat surat edaran mahkamah agung (sema) no. 4 tahun 2010 dan pedoman bnn lainnya yang mengatur tentang penempatan penyalahguna narkoba ke lembaga rehabilitasi berdasarkan syarat-syarat tertentu. ”termasuk tidak terlibat dalam peredaran narkoba,” tandasnya. 
diberitakan sebelumnya, bnnp lampung menggelar operasi di karaoke astronom, hotel grand mercure, jalan raden intan, bandarlampung, kamis malam (28/8/2025).dalam operasi itu, 11 orang berhasil diamankan, terdiri dari enam laki-laki dan lima perempuan pemandu lagu.
dari enam laki-laki tersebut, lima di antaranya diketahui merupakan kader dan pengurus hipmi lampung periode 2025–2030, yaitu rml selaku bendahara umum, sp ketua bidang 1, mrp ketua bidang 3, serta dua anggota berinisial wb dan p.
petugas menemukan tujuh butir pil ekstasi yang diduga sisa pemakaian. barang bukti tersebut terdiri atas empat butir berlogo transformers berwarna kuning-biru, serta tiga butir berlogo minion berwarna kuning.
kasi intelijen bidang pemberantasan bnnp lampung, aryo harry wibowo, menyebutkan bahwa sebagian besar barang haram tersebut diduga sudah dikonsumsi sebelum penggerebekan.“yang kita amankan hanya tujuh butir pil ekstasi,” jelas aryo, senin (1/9/2025).
kemudian pasca beberapa anggota dan pengurusnya terjaring operasi bnnp lampung, ketua bpd hipmi lampung gilang ramadhan menyampaikan tiga pernyataan tegas. hal itu sebagaimanadisampaikan melalui keterangan  tertulisnya yang diterima radar lampung, selasa (2/9). 
pertama, tegas gilang, bpd hipmi lampung mendukung dan mengapresiasi kerja keras bnnp lampung yang konsisten dan masif dalam upaya pencegahan maupun rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. 
kedua, sehubungan dengan adanya pemberitaan terlibatnya lima kader dan fungsionaris bpd hipmi lampung, pihaknya perlu menegaskan pada saat kejadian, mereka tidak sedang dalam agenda maupun kegiatan organisasi. dengan demikian, apa yang mereka lakukan sepenuhnya merupakan tindakan pribadi dan menjadi tanggung jawab masing-masing individu.
kemudian, bpd hipmi lampung sendiri akan memberikan dukungan pendampingan terhadap anggota hipmi yang menjadi korban peredaran narkoba.’’sebab, hipmi lampung adalah rumah besar para pengusaha muda yang menjunjung tinggi etika, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum," tandasnya.
gilang berharap hipmi lampung bisa semakin berbenah dengan memperkuat pembinaan kader agar lebih waspada terhadap bahaya narkoba.’’kami akan menjadikan kejadian ini sebagai momentum evaluasi, sekaligus pengingat bahwa setiap pengusaha muda hipmi wajib menjaga integritas, reputasi, dan kepercayaan publik,” pungkasnya. (mel/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 18 September 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan