Bappisus: Mahfud MD Masuk Kabinet Merah Putih, Itu Hak Prerogatif Presiden

JAKARTA – Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto menanggapi kabar yang menyebut mantan Menko Polhukam Mahfud M.D. akan masuk dalam jajaran Kabinet Merah Putih.
Menjawab pertanyaan wartawan terkait isu tersebut, Aris menegaskan bahwa penentuan susunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
“ Kabinet kan hak prerogatif Pak Presiden, ya saya enggak bisa menyampaikan,” kata Aris saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Isu Mahfud MD masuk kabinet mencuat setelah beredar unggahan di media sosial yang menyebut cawapres 2024 itu akan bergabung di pemerintahan. Dari dua cawapres 2024, Muhaimin Iskandar kini telah menjabat sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat, sementara Mahfud MD belum masuk jajaran Kabinet Merah Putih.
Terkait rencana pelantikan menteri pada Rabu (17/9), Aris hanya memberi jawaban normatif.
“Ya nanti kita lihat saja. Nanti setelah selesai,” ujarnya.
Ia menilai Presiden Prabowo akan memilih figur terbaik untuk mengisi posisi Menko Polhukam yang saat ini masih kosong.
“Beliau akan mencari putra terbaik bangsa, tanpa pandang bulu, dari suku apa pun dan dari mana asalnya,” kata Aris.
Lebih lanjut, Aris mengaku telah diajak berdiskusi oleh Presiden Prabowo mengenai sosok yang akan menggantikan Budi Gunawan di kursi Menko Polhukam.
Sebagai informasi, isu Mahfud MD kembali menjadi Menkopolkam beredar di media sosial. Dalam unggahan yang beredar, tertulis bahwa sosok cawapres 2024 akan bergabung ke kabinet Prabowo. Diketahui cawapres yang diasumsikan ialah Mahfud.
Adapun kursi Menko Polkam masih kosong sampai saat ini sejak Prabowo mencopot Budi Gunawan sejak Senin, 8 September 2025.
 Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengirimkan surat khusus kepada lima mantan menteri yang terdampak perombakan kabinet (reshuffle) terbaru.
Surat tersebut diantarkan langsung oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya sebagai bentuk penghormatan.
Adapun kelima mantan menteri itu adalah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, mantan Menko Polkam Budi Gunawan, mantan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
Lalu, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo dan mantan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding
“Sedikit cerita dari minggu lalu. Berjumpa dengan lima menteri Kabinet Merah Putih yang telah menyelesaikan tugas. Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi sekaligus menyerahkan surat khusus dari Presiden Prabowo Subianto,” kata Teddy dalam unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet, dikutip, Senin, 15 September 2025.
Dia mengungkapkan, surat tersebut berisi ucapan terima kasih yang disampaikan Presiden Prabowo kepada 5 orang yang telah membantunya dalam pemerintahan.
“Surat tersebut disusun langsung oleh Presiden sebagai ungkapan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi besar para menteri bagi negeri, selama menjalankan amanah sebagai bagian dari keluarga Kabinet Merah Putih,” ungkap Teddy.
Dalam foto-foto yang diunggah, Teddy berfoto dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Budi Gunawan, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, mantan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
Selanjutnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo serta mantan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.
Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9), ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan.
’’Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” demikian penggalan sumpah jabatan yang dipimpin Presiden Prabowo.
Usai pelantikan, para menteri dan wakil menteri menandatangani berita acara pelantikan yang disaksikan langsung oleh Presiden. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Komdigi Meutya Hafid, serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Selain Mukhtarudin, Presiden juga melantik sejumlah menteri baru hasil reshuffle. Antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (menggantikan Sri Mulyani); Menteri Koperasi Ferry Juliantono (gantikan Budi Arie Setiadi); Menteri P2MI Mukhtarudin (menggantikan Abdul Kadir Karding); Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf; serta Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan reshuffle dilakukan sebagai hasil evaluasi Presiden Prabowo terhadap kinerja kementerian. “Atas berbagai pertimbangan dan masukan, Presiden memutuskan melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih,” ujar Prasetyo.
Adapun lima menteri yang digantikan yakni Menko Polkam Budi Gunawan, Menpora Dito Ariotedjo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding.
Selain reshuffle, Presiden juga memperkenalkan Kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umrah, yang dibentuk untuk memperkuat tata kelola ibadah haji dan umrah secara lebih terstruktur.
Langkah reshuffle ini disebut sebagai bagian dari evaluasi kinerja awal, sekaligus penyesuaian terhadap dinamika nasional maupun internasional.
Menko Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai pergantian Abdul Kadir Karding dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) bukan dikarenakan bermain domino.
Ia menyebut pergantian menteri di kabinet merupakan kewenangan presiden.
“Setiap kabinet adalah kewenangan Presiden,” kata Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 8 September 2025.
Meski demikian, ia mengaku tak mengetahui apa pertimbangan Presiden Prabowo untuk mengganti Karding.
“Saya enggak tahu,” jawab Cak Imin saat ditanya ada tidaknya kaitan dengan viral Abdul Karding bermain domino. ’’Semua kan kewenangan presiden,” sambungnya. (ant/c1/abd)