Menkeu Sebut Dirut Bank BUMN Pemalas

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Selasa , 16 Sep 2025 - 20:36

KONFERENSI PERS: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.--FOTO BERITASATU.COM

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan, potensi kredit macet tersebut tentunya sangat bergantung pada analisis risiko bank. Dengan strategi itu, bank dianggap memiliki mitigasi risiko yang baik.

"Kalau itu (risiko kredit macet) tentu masing-masing bank memiliki kemampuan untuk menganalisis risikonya dan tentu semua pelaksanaan tetap dalam kaidah prudensial yang berlaku. Jadi saya rasa tidak ada yang dikecualikan ataupun dikorbankan di sana," ungkap Mahendra.

Mahendra memandang, penyaluran kredit perbankan hasil guyuran dana pemerintah tersebut akan didorong agar berkualitas. OJK pun telah mendengarkan rencana penyaluran kredit tersebut salah satunya bisa masuk ke program-program prioritas nasional.

Mahendra berujar, perbankan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyalurkan dana tersebut. Kewenangan penyaluran dana pemerintah itu berada di pihak perbankan termasuk analisis risiko bagi yang berhak menerima kredit.

"Dalam penyalurannya, saya rasa tidak akan ada hal-hal yang akan diberikan pengecualian," ucap Mahendra.

Lebih jauh, Mahendra menilai guyuran dana pemerintah itu dapat memperkuat likuiditas perbankan nasional sekaligus membuka ruang lebih luas bagi penyaluran kredit.

Mahendra menjelaskan, guyuran dana Rp200 trilliun telah meningkatkan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (DPK) yang saat ini berada di atas 20%. Angka tersebut dinilai sebagai ambang batas (threshold) yang baik untuk mengukur likuiditas dalam AL DPK.

menkeu sebut dirut bank bumn pemalas                            jakarta — menteri keuangan (menkeu) purbaya yudhi sadewa melontarkan sindiran tajam kepada para direktur utama (dirut) bank bumn yang dinilai terlalu nyaman menikmati keuntungan dari penempatan dana di instrumen aman.
 
purbaya mengatakan, penempatan dana rp200 triliun oleh pemerintah di lima bank himbara bukan untuk disimpan begitu saja, melainkan harus segera disalurkan ke sektor produktif.
 
’’pada dasarnya, saya suruh mereka berpikir sendiri. mereka kan orang-orang pintar. cuma selama ini malas karena bisa menaruh di tempat yang aman, nggak ngapain-ngapain. dapat spread cukup, untungnya gede,” ujar purbaya usai rapat dengan ojk di kantor direktorat jenderal pajak (djp), jakarta, selasa (16/9).
 
purbaya menegaskan, tidak ada panduan khusus yang diberikan pemerintah kepada bank terkait arah penyaluran dana tersebut. ia ingin para bankir berpikir dan mengambil inisiatif sendiri secara market-based, mencari proyek dengan imbal hasil terbaik dan risiko terukur.
 
’’sekarang, dengan uang (rp200 triliun) itu mereka berpikir. harusnya market-based ya. mereka akan mencari proyek-proyek yang akan memberikan return paling tinggi dan yang paling aman dahulu,” ungkap purbaya.
 
purbaya menambahkan bahwa penempatan dana ini akan berdampak pada dua sisi sekaligus, yakni permintaan dan penawaran (demand and supply). bertambahnya likuiditas akan menurunkan suku bunga pasar, yang pada akhirnya mendorong masyarakat dan dunia usaha untuk lebih berani meminjam dan berbelanja.
 
’’karena demand dan supply tumbuh bersamaan, tanpa menimbulkan bahaya kepanasan, apa yang disebut demand pull inflation. harusnya dengan inject dana (rp200 triliun) seperti itu, perekonomian akan berjalan,” kata purbaya.
 
’’saya paksa sistem bekerja dengan saya kasih bahan bakar, yang kalau mereka tidak pakai, mereka harus bayar ke saya (bunga deposito). jadi, ini sebetulnya prinsip dasar dari monetary policy,” jelas purbaya.
 
penempatan dana rp200 triliun tersebut diatur dalam keputusan menteri keuangan (kmk) nomor 276 tahun 2025. pemerintah mendapatkan imbal hasil sebesar 80,476% dari suku bunga acuan bank indonesia (bi). dengan bi rate saat ini di level 5%, maka pemerintah memperoleh bunga sekitar 4% per tahun dari deposito tersebut.
 
lima bank yang menerima penempatan dana pemerintah adalah bank rakyat indonesia (bri) rp55 triliun, bank negara indonesia (bni) rp55 triliun, bank mandiri rp55 triliun, bank tabungan negara (btn) rp25 triliun, dan bank syariah indonesia (bsi) rp10 triliun.
 
purbaya juga menyebut penempatan dana pemerintah sebesar rp200 triliun di bank-bank milik negara berpotensi meningkatkan penerimaan pajak hingga rp100 triliun.
 
dana tersebut diharapkan mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional melalui ekspansi kredit yang lebih luas. ’’kalau kita anggap rasio pajak ke pdb-nya konstan, setiap penaikan 0,5% dari pertumbuhan ekonomi, saya akan dapat pajak tambahan sekitar kalau enggak salah saya itu rp100 triliun lebih,” ujar purbaya.
 
purbaya menjelaskan, aliran dana besar ini akan menambah pasokan likuiditas bank, sehingga mendorong bank menurunkan suku bunga kredit. penurunan bunga pinjaman akan membuat dunia usaha lebih aktif mengajukan pembiayaan, yang pada akhirnya mendorong kegiatan ekonomi.
 
’’jadi saya taruh bibit uang di bank, dengan harapan ekonomi jalan, supaya pada akhirnya pendapatan pajak saya naik. bukan dengan intensifikasi, tapi ekstensifikasi, tapi karena ekonomi yang tumbuh lebih cepat,” jelas purbaya.
 
di sisi lain, otoritas jasa keuangan (ojk) menanggapi soal penempatan dana pemerintah rp200 triliun di perbankan berpotensi meningkatkan kredit macet atau non performing loan (npl).
 
ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan (ojk) mahendra siregar mengatakan, potensi kredit macet tersebut tentunya sangat bergantung pada analisis risiko bank. dengan strategi itu, bank dianggap memiliki mitigasi risiko yang baik.
 
"kalau itu (risiko kredit macet) tentu masing-masing bank memiliki kemampuan untuk menganalisis risikonya dan tentu semua pelaksanaan tetap dalam kaidah prudensial yang berlaku. jadi saya rasa tidak ada yang dikecualikan ataupun dikorbankan di sana," ungkap mahendra.
 
mahendra memandang, penyaluran kredit perbankan hasil guyuran dana pemerintah tersebut akan didorong agar berkualitas. ojk pun telah mendengarkan rencana penyaluran kredit tersebut salah satunya bisa masuk ke program-program prioritas nasional.
 
mahendra berujar, perbankan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyalurkan dana tersebut. kewenangan penyaluran dana pemerintah itu berada di pihak perbankan termasuk analisis risiko bagi yang berhak menerima kredit.
 
"dalam penyalurannya, saya rasa tidak akan ada hal-hal yang akan diberikan pengecualian," ucap mahendra.
 
lebih jauh, mahendra menilai guyuran dana pemerintah itu dapat memperkuat likuiditas perbankan nasional sekaligus membuka ruang lebih luas bagi penyaluran kredit.
 
mahendra menjelaskan, guyuran dana rp200 trilliun telah meningkatkan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (dpk) yang saat ini berada di atas 20%. angka tersebut dinilai sebagai ambang batas (threshold) yang baik untuk mengukur likuiditas dalam al dpk.
 
jika dilihat dari kemampuan bank untuk menyalurkan pinjaman kredit, sisi ini juga mengalami perbaikan. hal itu tercermin dari loan to deficit ratio (ldr) bank turun di bawah level 90% setelah kucuran dana rp200 triliun.
 
"dengan adanya dana rp200 triliun ini, maka ldr bank turun di bawah 90% sehingga memberikan ruang lebih besar bagi bank-bank itu untuk memberikan pinjaman kredit kepada debitur," jelas mahendra.
 
lebih lanjut, mahendra menyampaikan bahwa ojk akan terus memantau penyaluran dana pemerintah lewat perbankan tersebut. ojk akan memastikan fungsi intermediasi perbankan bisa berjalan dengan baik.
 
"progresnya seperti apa, dari waktu ke waktu kami akan pantau. kemudian pada gilirannya, kami akan laporkan hasilnya untuk melihat apakah kebijakan ini memang efektif dan berjalan sesuai dengan rencana," ungkap mahendra. (beritasatu.com/c1)