Lampung Tengah Segera Miliki Pabrik Tapioka BUMN, Usulan Bupati Disambut Mentan

Reporter: Ari Suryanto |

Editor: Rizky Panchanov |

Selasa , 16 Sep 2025 - 10:57

Menurut Ardito, jalan keluar permanen hanya bisa diwujudkan bila pemerintah memiliki pabrik sendiri.

Dengan adanya pabrik BUMN, negara dapat bertindak sebagai jangkar harga sekaligus pengendali pasar.

Ia menegaskan, stabilitas harga akan meningkatkan posisi tawar petani, apalagi singkong Lampung selama ini menjadi tulang punggung industri tapioka nasional.

Data menunjukkan, hanya di Lampung Tengah saja terdapat sekitar 600 ribu keluarga yang menggantungkan hidup dari singkong.

Jika dihitung dalam skala provinsi, jumlahnya melampaui satu juta orang. Karena itu, Ardito optimistis keberadaan pabrik BUMN akan menjadi penyeimbang dominasi swasta dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan petani.

Kini, ia hanya menunggu tindak lanjut dari Kementerian BUMN. Apabila proses berjalan sesuai harapan, Lampung Tengah akan segera memiliki pabrik tapioka BUMN pertama dalam waktu dekat. (*)

lampung tengah segera miliki pabrik tapioka bumn, usulan bupati disambut mentan                            gunung sugih – pemerintah pusat membuka peluang besar untuk membangun pabrik tapioka milik bumn di kabupaten lampung tengah dalam waktu dekat.
rencana tersebut lahir setelah bupati lampung tengah, ardito wijaya, melakukan pertemuan dengan menteri pertanian (mentan) andi amran sulaiman di jakarta pekan lalu.
pertemuan itu sendiri bermula dari keberanian ardito yang memaparkan kondisi krisis harga singkong yang tengah melanda daerahnya.
ardito mengaku awalnya hanya berniat menyampaikan keluhan petani, namun respons menteri amran jauh di luar perkiraan.
sang menteri langsung menaruh perhatian begitu mendengar bahwa pembangunan sebuah pabrik pengolahan singkong hanya membutuhkan biaya sekitar rp200 miliar.
dalam pertemuan itu, ardito juga menjelaskan bahwa di lampung tengah terdapat sekitar 600 ribu keluarga petani singkong.
jika dihitung secara menyeluruh, krisis harga singkong bahkan berdampak pada 13 kabupaten dan dua kota di provinsi lampung.
mendengar data tersebut, amran menilai biaya pembangunan pabrik relatif murah dan langsung menghubungi pejabat kementerian bumn untuk mempertimbangkan realisasi pabrik pengolahan singkong di lampung.
langkah ini dipandang sebagai solusi untuk mengatasi persoalan harga singkong yang anjlok belakangan ini.
petani mengeluhkan harga jual sempat turun hingga rp950 per kilogram, jauh di bawah harga acuan pemerintah sebesar rp1.350 per kilogram.
selain itu, beban potongan kualitas atau rafaksi yang mencapai 40 persen semakin menekan pendapatan petani.
selama ini, pabrik-pabrik swasta dituding seenaknya menetapkan standar kadar pati dan harga beli.
padahal, pemprov lampung telah menerbitkan aturan mengenai harga dasar dan batas potongan maksimal.
dari 52 pabrik yang ada, 49 di antaranya mengklaim mematuhi instruksi tersebut, namun masih ada yang tetap membeli dengan harga rendah dengan dalih mutu singkong tidak sesuai standar.
menurut ardito, jalan keluar permanen hanya bisa diwujudkan bila pemerintah memiliki pabrik sendiri.
dengan adanya pabrik bumn, negara dapat bertindak sebagai jangkar harga sekaligus pengendali pasar.
ia menegaskan, stabilitas harga akan meningkatkan posisi tawar petani, apalagi singkong lampung selama ini menjadi tulang punggung industri tapioka nasional.
data menunjukkan, hanya di lampung tengah saja terdapat sekitar 600 ribu keluarga yang menggantungkan hidup dari singkong.
jika dihitung dalam skala provinsi, jumlahnya melampaui satu juta orang. karena itu, ardito optimistis keberadaan pabrik bumn akan menjadi penyeimbang dominasi swasta dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan petani.
kini, ia hanya menunggu tindak lanjut dari kementerian bumn. apabila proses berjalan sesuai harapan, lampung tengah akan segera memiliki pabrik tapioka bumn pertama dalam waktu dekat. (*)