Bawaslu Dorong Evaluasi Tata Kelola, Herwyn: Maluku Butuh Perlakuan Khusus

AMBON – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Herwyn J.H. Malonda mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola organisasi pengawas pemilu guna memperkuat kelembagaan sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi ke depan.
Hal itu disampaikan Herwyn saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Evaluasi Tata Kelola Organisasi Pengawas Pemilu yang digelar di aula Universitas Pattimura (Unpatti), Ambon, Jumat (12/9).
“Pertemuan ini menjadi ruang bagi kami untuk mendengarkan pandangan masyarakat terkait persoalan pemilu, sekaligus menilai sejauh mana eksistensi Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan di wilayah kepulauan,” ujar Herwyn.
Menurutnya, Maluku sebagai daerah kepulauan memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemilu. Salah satu kendala utama adalah rekrutmen sumber daya manusia (SDM) yang dianggap memerlukan perhatian khusus.
“Wilayah kepulauan berbeda dengan daerah lain, sehingga perlu dipikirkan apakah proses rekrutmen SDM di sini membutuhkan perlakuan khusus,” tegasnya.
Selain soal SDM, Herwyn yang juga menjabat Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu, menyoroti pentingnya penyesuaian anggaran. Ia menilai, alokasi biaya pengawasan sebaiknya mempertimbangkan kondisi geografis.
“Anggaran sebaiknya berbasis kepulauan, karena standar harga barang dan jasa di Maluku bisa berbeda jauh dibandingkan daerah lain,” ungkapnya.
FGD ini melibatkan akademisi, praktisi pemilu, organisasi masyarakat, dan mahasiswa. Harapannya, diskusi tersebut dapat melahirkan rekomendasi strategis untuk memperkuat peran Bawaslu dalam mengawal demokrasi di Indonesia. (bwl/c1/abd)