Anggaran Kemenkeu 2026 Disetujui Rp52,02 T

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Kamis , 11 Sep 2025 - 20:44

RAKER: Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (dua kanan) didampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas AMDjiwandono (kanan), Anggito Abimanyu (kiri), dan Suahasil Nazara (dua kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, R--FOTO BERITASATU/JOANITO DE SAOJOAO

Ekonom Nilai MBG Kurang Produktif

JAKARTA - Komisi XI DPR RI menyetujui rancangan kerja dan anggaran (RKA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun anggaran 2026 sebesar Rp52,02 triliun. Dana tersebut untuk biaya pelayanan umum, ekonomi, dan pendidikan.

Dalam rapat kerja (raker) bersama Kemenkeu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan RKA tersebut telah disetujui oleh semua anggota rapat.

"Komisi XI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kemenkeu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp52,02 triliun," kata Misbakhun, Kamis (11/9).

Secara keseluruhan, Misbakhun mengatakan anggaran Kemenkeu pada 2026 untuk membiayai lima program.

Pertama, program kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi dengan anggaran Rp90 miliar. Kedua, program pengelolaan penerimaan negara dengan kebutuhan anggaran Rp1,99 triliun.

Ketiga, program pengelolaan belanja negara dengan kebutuhan anggaran Rp24,40 miliar. Keempat, program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko dengan kebutuhan Rp289,23 miliar. Kelima, program dukungan manajemen yang mencakup badan layanan umum (BLU) sebesar Rp49,61 triliun.

Adapun jumlah anggaran Rp52,02 triliun tersebut sudah termasuk untuk tujuh BLU sebesar Rp10,37 triliun. Jika tidak menyertakan pagu indikatif BLU, pagu indikatif murni Kemenkeu pada 2026 diusulkan senilai Rp41,64 triliun.

anggaran kemenkeu 2026 disetujui rp52,02 t                            ekonom nilai mbg kurang produktif
 
jakarta - komisi xi dpr ri menyetujui rancangan kerja dan anggaran (rka) kementerian keuangan (kemenkeu) tahun anggaran 2026 sebesar rp52,02 triliun. dana tersebut untuk biaya pelayanan umum, ekonomi, dan pendidikan.
dalam rapat kerja (raker) bersama kemenkeu, ketua komisi xi dpr ri mukhamad misbakhun menyampaikan rka tersebut telah disetujui oleh semua anggota rapat.
 
"komisi xi dpr ri menyetujui pagu anggaran kemenkeu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) 2026 sebesar rp52,02 triliun," kata misbakhun, kamis (11/9).
 
secara keseluruhan, misbakhun mengatakan anggaran kemenkeu pada 2026 untuk membiayai lima program. 
 
pertama, program kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi dengan anggaran rp90 miliar. kedua, program pengelolaan penerimaan negara dengan kebutuhan anggaran rp1,99 triliun.
 
ketiga, program pengelolaan belanja negara dengan kebutuhan anggaran rp24,40 miliar. keempat, program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko dengan kebutuhan rp289,23 miliar. kelima, program dukungan manajemen yang mencakup badan layanan umum (blu) sebesar rp49,61 triliun.
 
adapun jumlah anggaran rp52,02 triliun tersebut sudah termasuk untuk tujuh blu sebesar rp10,37 triliun. jika tidak menyertakan pagu indikatif blu, pagu indikatif murni kemenkeu pada 2026 diusulkan senilai rp41,64 triliun.
 
berdasarkan fungsi, pagu anggaran kemenkeu ta 2026 tersebut perinciannya untuk fungsi pelayanan umum rp47,77 triliun. sedangkan fungsi ekonomi anggarannya rp249,26 miliar dan fungsi pendidikan rp3,99 triliun.
 
secara terperinci, pagu anggaran kemenkeu rp 52,016 triliun. angka tersebut sedikit lebih rendah dengan usulan anggaran yang pernah disampaikan menteri keuangan sri mulyani indrawati sebesar rp52,017 triliun, sebelum dia digantikan purbaya yudhi sadewa.
 
di sisi lain, pemerintah diminta membenahi alokasi anggaran negara agar benar-benar menyentuh kebutuhan substansial rakyat. ekonom lembaga penyelidikan ekonomi dan masyarakat fakultas ekonomi dan bisnis universitas indonesia (lpem feb ui) teuku riefky menilai apabila pemerintah berhasil memperbaiki alokasi anggaran negara, maka akan tercipta kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.
 
"tentu dampak berantainya adalah yang kita harapkan akan terjadi, tentu kualitas hidup masyarakat yang lebih baik," ungkap riefky saat dialog dalam program investor market today di beritasatu tv, kamis (11/9).
 
riefky menyoroti adanya potensi salah alokasi anggaran pada program-program yang dinilai kurang produktif. salah satunya program makanan bergizi gratis (mbg) dengan anggaran ratusan triliun rupiah.
 
’’kalau ini kemudian dialihkan ke belanja-belanja yang lebih produktif, belanja-belanja yang lebih substansial seperti misalnya perbaikan sekolah dan perbaikan rumah sakit, ini nampaknya akan memperbaiki kualitas hidup masyarakat,” kata riefky.
 
selain itu, program mbg belum melalui proses regulatory impact assessment (ria) yang semestinya menjadi dasar setiap kebijakan besar. sementara itu, sejumlah pos anggaran lain yang telah melewati proses kajian terbukti memiliki dampak lebih inklusif dan signifikan bagi masyarakat.
 
’’studi mbg ini memang belum menyiratkan akan ada dampak yang sebesar itu dan bahkan se-inklusif itu,” imbuh riefky. (beritasatu.com/c1)