Wapres Gibran Digugat Rp125 Triliun

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Yuda Pranata |

Rabu , 03 Sep 2025 - 21:42

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam wawancara dengan wartawan belum lama ini. -FOTO DISWAY.ID -

"Sebagai pembantu presiden harus siap dan kalau saya, kemarin kan sudah, minggu lalu sudah saya tegaskan ya, saya bisa berkantor di mana saja," kata dia saat kunjungan kerja ke Riau, Senin, 28 Juli 2025.

Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu menyatakan dirinya telah menegaskan dirinya bisa bekerja dari mana saja. Ia mengklaim, turun ke lapangan lebih baik untuk melihat langsung kondisi masyarakat.

"Karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program, visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik," pungkasnya.

"Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus," sambung Gibran.

Sebelumnya, Partai Nasdem berpandangan bahwa pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu dimulai dari Wakil Presiden (Wapres) dengan berkantor dan menempati gedung yang sudah terbangun di Kalimantan Timur tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan bahwa pemerintah perlu segera menerbitkan Keputusan Presiden tentang pengalihan ibu kota ke IKN.

Pasalnya, kata dia, pembangunan IKN sudah menghabiskan anggaran negara ratusan triliun rupiah.

"Memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa Kementerian/Lembaga prioritas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun," kata Saan di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Jumat, 18 Juli 2025.

Selain Wakil Presiden (Wapres), sejumlah kementerian juga perlu menjadi pionir pemindahan ke IKN.

Kementerian tersebut di antaranya, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hingga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Di sisi lain, dia menjelaskan pembangunan IKN telah menelan anggaran signifikan, baik dari APBN maupun non-APBN.

Untuk tahap I (2020-2024), menurut dia, pemerintah telah menggunakan anggaran sebesar Rp89 triliun dari APBN untuk membangun infrastruktur dasar dan fasilitas perkantoran lembaga eksekutif dan lain lain.

Untuk tahap II, menurut dia, anggaran yang dibutuhkan IKN yakni sebesar Rp48,8 triliun yang digunakan untuk menyelesaikan pembangunan perkantoran dan infrastruktur jalan.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran saat ini, menurut dia, pemerintah harus dapat menyesuaikan ketersediaan anggaran dengan pelaksanaan berbagai PSN, dan diharapkan melakukan penyesuaian terhadap program pembangunan infrastruktur IKN.

"Infrastruktur yang telah terbangun di IKN perlu segera diaktifkan untuk menghindari potensi pemborosan anggaran," kata dia. (disway/c1/yud)

wapres gibran digugat rp125 triliun                             jakarta - wakil presiden (wapres) gibran rakabuming raka dan komisi pemilihan umum (kpu) menghadapi gugatan perdata senilai rp125 triliun yang diajukan oleh seorang warga bernama subhan di pengadilan negeri (pn) jakarta pusat.
gugatan ini yang teregistrasi dengan nomor perkara 583/pdt.g/2025/pn jkt.pst pada 29 agustus 2025 ini memicu perhatian publik karena nominalnya yang fantastis dan isu sensitif seputar pencalonan gibran sebagai wapres pada pemilu 2024.
pada 29 agustus 2025, subhan, seorang warga sipil, mendaftarkan gugatan perdata di pn jakarta pusat terhadap gibran rakabuming raka (tergugat i) dan kpu (tergugat ii).
baca juga:pemprov lampung jaga stabilitas harga pangan
pn jakarta pusat mencatat gugatan ini yang menuntut gibran dan kpu secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar rp125 triliun ditambah rp10 juta kepada negara.
sidang perdana dijadwalkan pada 8 september 2025 dengan agenda pemeriksaan awal. 
subhan, sebagai penggugat, menyebut gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden (cawapres) karena tidak menempuh pendidikan menengah yang diselenggarakan berdasarkan hukum indonesia.
menurutnya, gibran menyelesaikan pendidikan sma di orchid park secondary school, singapura, sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.
subhan berargumen bahwa ketentuan ini mensyaratkan pendidikan calon pejabat publik dilakukan di bawah sistem hukum indonesia, dan kpu dianggap lalai karena menerima pendaftaran gibran tanpa verifikasi ketat.
subhan menilai bahwa pelanggaran ini merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi dirinya dan rakyat indonesia.
ini bukan pertama kalinya gibran menghadapi gugatan besar. pada 2023, gibran dan almas tsaqibbirru digugat rp204 triliun di pn solo oleh ariyono lestari atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait putusan mk.
selain itu, kpu pernah digugat rp70,5 triliun oleh brian demas wicaksono karena menerima pendaftaran prabowo-gibran tanpa merevisi pkpu.
perlu diketahui, cobaan bertubi-tubi dirasakan oleh wakil presiden gibran rakabuming raka. sebelum mencuat adanya gugatan, anak sulung jokowi ini sempat dikabarkan akan berkantor di papua maupun ikn.
wakil presiden gibran rakabuming raka menegaskan dirinya siap apabila ditugaskan oleh presiden prabowo subianto kemana pun, termasuk ke ibu kota nusantara (ikn).
"sebagai pembantu presiden harus siap dan kalau saya, kemarin kan sudah, minggu lalu sudah saya tegaskan ya, saya bisa berkantor di mana saja," kata dia saat kunjungan kerja ke riau, senin, 28 juli 2025.
putra sulung presiden ke-7 ri joko widodo (jokowi) itu menyatakan dirinya telah menegaskan dirinya bisa bekerja dari mana saja. ia mengklaim, turun ke lapangan lebih baik untuk melihat langsung kondisi masyarakat.
"karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program, visi misi pak presiden tereksekusi dengan baik," pungkasnya.
"kemarin nyuruh saya berkantor di papua, sekarang di ikn, pindah-pindah terus," sambung gibran.
sebelumnya, partai nasdem berpandangan bahwa pemindahan ibu kota negara ke ibu kota nusantara (ikn) perlu dimulai dari wakil presiden (wapres) dengan berkantor dan menempati gedung yang sudah terbangun di kalimantan timur tersebut.
wakil ketua umum partai nasdem saan mustopa mengatakan bahwa pemerintah perlu segera menerbitkan keputusan presiden tentang pengalihan ibu kota ke ikn.
pasalnya, kata dia, pembangunan ikn sudah menghabiskan anggaran negara ratusan triliun rupiah.
"memfungsikan ikn secara bertahap dengan menempatkan wakil presiden dan beberapa kementerian/lembaga prioritas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di ikn dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun," kata saan di kantor dpp partai nasdem, jakarta, jumat, 18 juli 2025.
selain wakil presiden (wapres), sejumlah kementerian juga perlu menjadi pionir pemindahan ke ikn.
kementerian tersebut di antaranya, kementerian koordinator politik, hukum, dan keamanan, kementerian koordinator perekonomian, kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, hingga badan perencanaan pembangunan nasional.
di sisi lain, dia menjelaskan pembangunan ikn telah menelan anggaran signifikan, baik dari apbn maupun non-apbn.
untuk tahap i (2020-2024), menurut dia, pemerintah telah menggunakan anggaran sebesar rp89 triliun dari apbn untuk membangun infrastruktur dasar dan fasilitas perkantoran lembaga eksekutif dan lain lain.
untuk tahap ii, menurut dia, anggaran yang dibutuhkan ikn yakni sebesar rp48,8 triliun yang digunakan untuk menyelesaikan pembangunan perkantoran dan infrastruktur jalan.
di tengah kebijakan efisiensi anggaran saat ini, menurut dia, pemerintah harus dapat menyesuaikan ketersediaan anggaran dengan pelaksanaan berbagai psn, dan diharapkan melakukan penyesuaian terhadap program pembangunan infrastruktur ikn.
"infrastruktur yang telah terbangun di ikn perlu segera diaktifkan untuk menghindari potensi pemborosan anggaran," kata dia. (disway/c1/yud)