BPOM Minta Tambah Anggaran Rp2,6 T

JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk tahun anggaran 2026.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan kebutuhan tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan belanja kegiatan teknis, serta intervensi utama dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

 

Ia menyebut, program prioritas Presiden memerlukan tambahan dana Rp838 miliar. Sementara itu, pelaksanaan tugas teknis pengawasan obat dan makanan membutuhkan Rp1,6 triliun dan dukungan manajemen sebesar Rp192 miliar.

 

Adapun pagu anggaran yang tersedia hanya Rp99,09 miliar untuk kegiatan teknis dan Rp5,95 miliar untuk kegiatan manajemen. Dengan demikian, terdapat selisih kebutuhan anggaran sekitar Rp2,6 triliun.

 

“Dengan konteks seperti itu, saya kira total anggaran kami bisa menjadi prioritas presiden. Untuk aman, kami menjatahkan anggaran setidaknya Rp2,6 triliun,” ujar Taruna dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR, Rabu (3/9).

 

Taruna merinci, dana tambahan tersebut akan digunakan untuk membiayai 22 program intervensi utama BPOM. Di antaranya, pemberian MBG dan penguatan ekosistem pendukung MBG sebesar Rp676,17 miliar, penyelenggaraan PKH Rp6,41 miliar, swasembada pangan Rp22,52 miliar, hingga penanganan tuberkulosis (TBC) senilai Rp61,66 miliar. (beritasatu.com/c1)