Rakyat dan Investor Butuh Sinyal Positif dari Pemerintah

JAKARTA– Sejumlah kebijakan pemerintah memicu demonstrasi masif yang berujung anarkis. Pemerintah dan wakil rakyat dinilai kurang peka terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat.

 

Presiden Prabowo meminta jajarannya merespons aspirasi, termasuk kritik mahasiswa dan kelompok sipil, sebagai early signal yang positif. Namun, sinyal saja tidak cukup tanpa tindak lanjut yang konsisten, terbuka, dan terukur, kepercayaan rakyat maupun pasar akan cepat memudar.

 

Ketua Lembaga Sertifikasi Governance Risk and Compliance Jerry Marmen mengatakan, di era keterbukaan informasi dan derasnya arus opini publik di media sosial, ketepatan waktu serta kualitas sinyal kebijakan menjadi penentu.

 

’’Bagi rakyat, sinyal positif berarti suara mereka didengar. Bagi pasar, itu menjadi indikator awal stabilitas, kepastian hukum, dan arah ekonomi,” kata Jerry dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (2/9).

 

“Karena itu, setiap sinyal harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret yang berlandaskan tata kelola baik, manajemen risiko matang, dan kepatuhan pada prinsip compliance yang selaras dengan nilai bangsa, hukum, dan dinamika masyarakat,” jelasnya.

 

Menurut Jerry, dalam konteks rakyat, sinyal positif bukan sekadar pernyataan atau klarifikasi, melainkan bukti bahwa pemerintah memiliki mata untuk melihat realitas, telinga untuk mendengar keluhan, dan hati untuk merasakan penderitaan masyarakat.

 

’’Banyak kritik muncul bahwa pejabat publik sering terjebak dalam retorika legal-formal. Mereka menekankan kebijakan sudah sesuai undang-undang, tetapi gagal menangkap sensitivitas sosial dan konteks dinamis yang berkembang,” ujarnya.