Pemda Diminta Bantu Perlancar Penyaluran Beras SPHP

JAKARTA – Pemerintah daerah (pemda) diminta membantu memperlancar penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) guna mengendalikan harga beras di daerah. Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir.

 

Tomsi menegaskan bahwa langkah ini sangat penting, terutama di wilayah yang harga berasnya masih tinggi. Pemda juga diminta memastikan distribusi beras SPHP menjangkau hingga tingkat desa.

 

’’Tolong cek betul, upayakan operasi pasar atau SPHP ini bisa sampai ke desa atau kelurahan. Tidak hanya sebatas di kecamatan,” kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (25/8).

 

Tomsi mengungkapkan, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras pada pekan ketiga Agustus 2025 bertambah dibanding pekan sebelumnya, yakni dari 193 menjadi 200 kabupaten/kota. Sementara daerah yang mengalami penurunan harga beras meningkat dari 50 menjadi 54 kabupaten/kota.

 

Tomsi menegaskan, peran pemda krusial dalam mengoptimalkan distribusi beras SPHP. Berdasarkan data Bulog, sekitar 50% keberhasilan penyaluran sejauh ini didukung oleh pemda melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) maupun outlet milik pemda, selain dukungan kementerian dan lembaga terkait.

 

Tomsi juga menyarankan Bulog menggandeng pemda untuk membantu pedagang kecil yang kesulitan mengakses aplikasi Klik SPHP, platform untuk memperoleh beras SPHP, terutama di daerah dengan keterbatasan jaringan internet atau pedagang yang belum memiliki smartphone.

 

Tomsi mengusulkan agar pembelian oleh pengecer tidak hanya melalui aplikasi, tetapi juga difasilitasi secara manual dengan aturan tertentu. Langkah ini diyakini dapat mengatasi kendala teknis distribusi beras SPHP.