Soal TPA, KLH Sidak 7 Daerah yang Kena Sanksi

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Rabu , 20 Aug 2025 - 21:31

Kepala DLH Lampung Riski Sofyan bersama Kepala Biro Humas KLH Yulia Suryanti.-FOTO PRIMA IMANSYAH PERMANA -

soal tpa, klh sidak 7 daerah yang kena sanksi                             bandarlampung – teguran keras dari kementerian lingkungan hidup (klh) akhirnya membuat sejumlah daerah di lampung turut berbenah.
tujuh kabupaten/kota yang sebelumnya adem ayem mengelola sampah dengan cara yang tak wajar, kini dipaksa berbenah total. sebab, sanksi administrasi (sa) yang dijatuhkan klh dinilai sebagai peringatan bagi masa depan lingkungan di sai bumi ruwa jurai.
baca juga:pertamina ancam blokir spbu nakal
kepala dinas lingkungan hidup (dlh) lampung riski sofyan menyatakan pihaknya optimistis langkah perbaikan segera terlihat.
pada rabu (20/8), tim klh yang dipimpin kepala biro humas yulia suryanti bahkan langsung mendatangi kantor gubernur lampung untuk melakukan sidak progres pengelolaan sampah.
’’tim klh datang untuk melihat sejauh mana tindak lanjut dari sanksi administrasi. setiap daerah diminta memaparkan langkah nyata. kami harap sanksi segera dicabut, tetapi yang lebih penting adalah perbaikan permanen,” tegas riski di hadapan awak media.
adapun 7 daerah yang memiliki tempat pembuangan akhir (tpa) sampah adalah tpa bakung (bandarlampung) yang bertahun-tahun menjadi sorotan karena longsor sampah dan minim pengelolaan. lalu tpa margorahayu (mesuji), tpa tamansari (pesawaran), dan tpa alamkari (lampura), yang hanya jadi gunungan sampah terbuka.
kemudian tpa bandarjaya (lamteng), tpa krui (pesisir barat), serta tpa lembukibang (tubaba), yang tak memiliki sistem landfill layak.
riski menambahkan, open dumping (buang terbuka) masih kerap dilakukan oleh tiap daerah. hal tersebut melanggar uu no. 18/2008 tentang pengelolaan sampah serta uu no. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
usai diberi sanksi, setiap pemda berlomba menunjukkan keseriusan. sistem tpa dijanjikan berubah menjadi controlled landfill (penimbunan terkendali), di mana sampah ditutup tanah secara berkala dan dilengkapi sarana pengendali lindi serta gas metan.
“tak ada lagi alasan buang terbuka. pemda sudah menambah anggaran untuk dlh masing-masing. ini bukan pilihan, melainkan keharusan,” ujar riski.
senada, yulia suryanti dari klh menegaskan pihaknya tidak akan main-main. “laporan sudah ada, progres terlihat. tapi semua harus konsisten, bukan hanya laporan di atas kertas,” tandasnya.
menurut yulia, sejak akhir 2024 sejumlah pemda memang mulai menggeser anggaran untuk urusan sampah. “namun pengelolaan sampah tidak bisa instan. ini proses jangka panjang. klh akan terus mengawal,” ujarnya.
meski optimisme mengalir dari pejabat, masyarakat tetap menuntut bukti nyata. hendri (42), warga bandar lampung yang tak jauh dari tpa bakung, mengaku skeptis.
“janji sudah sering kami dengar. katanya mau landfill, mau sanitary, tapi bau sampah tetap tercium setiap hari. anak-anak sering batuk dan kulit gatal. kalau sanksi klh cuma jadi formalitas, buat apa?” keluhnya.
hal senada diungkapkan sukma (35), warga lampung utara. “jangan tunggu ada korban atau longsor sampah baru heboh. pemerintah jangan sekadar rapat di hotel, turun ke lapangan lihat sendiri kondisi kami,” tegasnya.
berdasarkan laporan dan peninjauan langsung, riski menyebut bahwa progres perbaikan sudah terlihat. "seperti yang disampaikan oleh ibu yulia, progresnya sudah terlihat. kami berharap dalam waktu dekat poin-poin yang ada di dalam sanksi administrasi dapat mereka laksanakan," katanya.
riski berharap agar pengelolaan sampah di lampung menjadi lebih baik dan sanksi administrasi dapat segera dicabut.  "kami berharap pengelolaan sampah menjadi lebih baik," harapnya.
ditempat yang sama, kepala biro humas klh, yulia suryanti melihat jika, pemerintah daerah (pemda) di provinsi lampung untuk meningkatkan pengelolaan sampah setelah dirinya berkoordinasi dengan dlh 15 kabupaten/kota di lampung.
menurut yulia, pengelolaan sampah telah menjadi agenda prioritas klh. oleh karena itu, pihaknya terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan di setiap daerah. 
"tadi kita bahas terkait pengelolaan sampah. kami berkoordinasi dengan pemprov dan 15 kepala dinas lingkungan hidup kabupaten/kota untuk membahas rencana pengelolaan sampah di provinsi lampung," ujar yulia.
koordinasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti sanksi administrasi yang telah diberikan oleh klhk. yulia menyatakan bahwa laporan yang disampaikan oleh pemda menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan.
"kami lihat kabupaten/kota di lampung sudah melakukan perbaikan-perbaikan terkait pengelolaan sampah dan ini akan terus ditingkatkan," tambahnya.
yulia menyebut bahwa salah satu progres nyata yang terlihat adalah peningkatan alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah di sejumlah kabupaten/kota. sebelumnya, beberapa daerah memiliki anggaran yang minim, tetapi kini sudah mulai bertambah.
"ada beberapa kabupaten/kota yang sekarang sudah menambah anggaran pengelolaan sampahnya," jelasnya. 
ia menambahkan bahwa peningkatan ini tidak bisa terjadi secara instan, namun sudah mulai berproses sejak akhir tahun 2024 lalu.
"sejak akhir tahun 2024 lalu, pemda di lampung sudah mulai melihat bagaimana pengelolaan sampah dapat ditingkatkan anggarannya. tadi ada beberapa kabupaten/kota yang sudah menerima penambahan alokasi anggaran. ini yang kami lihat progres, jadi tidak jalan di tempat," tutupnya. (pip/c1/yud)