Bantu Masyarakat Miskin, Pemerintah Sudah Gelontorkan Rp1.333 T

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Kamis , 14 Aug 2025 - 21:19

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati--FOTO MUHAMMAD ADIMAJA/ANTARA

Untuk Rancangan APBN 2026, pembahasan terakhir pemerintah dan DPR menetapkan belanja negara dipatok pada rentang 14,19–14,83% terhadap produk domestik bruto (PDB) terdiri atas BPP 11,41–11,94% PDB dan TKD 2,78–2,89% PDB. (beritasatu.com/c1)

bantu masyarakat miskin, pemerintah  sudah gelontorkan rp1.333 t                            jakarta - pemerintah pusat telah menggelontorkan rp1.333 triliun untuk warga miskin atau masyarakat bawah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) 2025. hal ini diungkapkan menteri keuangan sri mulyani indrawati.
 
’’anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat, terutama kelompok bawah, mencapai rp1.333 triliun untuk tahun ini,” kata sri mulyani seperti dilansir dari antara, rabu (13/8).
 
sri mulayani merinci, anggaran itu disalurkan melalui berbagai program, seperti program keluarga harapan (pkh) dan bantuan sosial (bansos) sembako, akses pembiayaan bagi umkm, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga dukungan untuk ketahanan pangan dan energi.
 
sri mulyani menambahkan, anggaran belanja pemerintah pusat (bpp) yang diterima langsung oleh masyarakat untuk tahun depan bakal lebih besar dari tahun ini. ’’dua hari lagi, presiden prabowo subianto akan menyampaikan untuk tahun depan. angkanya akan lebih besar lagi,” ujarnya.
 
sebagai catatan, realisasi belanja negara hingga semester i-2025 mencapai rp1.407,1 triliun atau 38,8% dari target apbn 2025. realisasi itu terdiri atas bpp sebesar rp1.006,5 triliun dan transfer ke daerah (tkd) rp400,6 triliun.
 
belanja negara tersebut tumbuh sebesar 0,6% (yoy). menurut sri mulyani, pertumbuhan belanja negara mencerminkan upaya pemerintah menjalankan kebijakan countercyclical di tengah dinamika global dan regional.
 
belanja difokuskan guna mendukung pencapaian target pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi daerah melalui program makan bergizi gratis (mbg) dan pemberdayaan desa serta umkm. selain itu, belanja juga diarahkan pada program prioritas nasional, di antaranya penguatan ketahanan pangan dan energi.
 
untuk rancangan apbn 2026, pembahasan terakhir pemerintah dan dpr menetapkan belanja negara dipatok pada rentang 14,19–14,83% terhadap produk domestik bruto (pdb) terdiri atas bpp 11,41–11,94% pdb dan tkd 2,78–2,89% pdb. (beritasatu.com/c1)