Distribusi Pupuk Bersubsidi Tembus 4,54 Juta Ton

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Kamis , 14 Aug 2025 - 21:11

Titik serah pupuk subsidi jadi aturan baru Kementerian Pertanian dalam distribusi.--FOTO ISTIMEWA

Lebih lanjut, Panggah mengatakan para petani jangan dibebani persyaratan yang berbelit-belit saat hendak mengakses pupuk bersubsidi tersebut. "Perlu langkah debirokratisasi agar mereka lebih mudah mengakses kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian,” tegas Panggah. (beritasatu.com/c1)

distribusi pupuk bersubsidi tembus 4,54 juta ton                            jakarta - distribusi pupuk bersubsidi hingga 10 agustus 2025 telah mencapai 4,54 juta ton atau 47,5% dari total alokasi. hal ini berdasarkan catatan badan pangan nasional (bapanas)/national food agency (nfa).
deputi bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan bapanas andriko noto susanto mengatakan, percepatan dan optimalisasi pendistribusian pupuk bersubsidi ke seluruh indonesia sebagai bagian dari upaya besar mewujudkan swasembada pangan nasional.
 
karena itu, pencapaian distribusi pupuk nasional ini akan terus dilakukan guna mewujudkan visi besar presiden prabowo subianto, terutama menyejahterakan petani.
 
’’berkat kebijakan ini, stok beras nasional kini menjadi yang tertinggi dalam sejarah dan pkt berperan aktif dalam menjaga stabilitas pangan tersebut. perlu kita apresiasi itu," ungkap andriko dikutip dari keterangan pers bapanas, rabu (13/8).
 
andriko mengungkapkan, di kalimantan timur distribusi mencapai 15.795 ton atau sekitar 45%. bapanas menilai capaian ini harus terus digenjot, terutama di wilayah sentra produksi pangan, sehingga diperlukan percepatan penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan.
 
’’kalau saya lihat, 47,5% secara nasional memang merupakan sinyal positif. tapi, tantangan sesungguhnya adalah memastikan pupuk benar-benar sampai ke tangan petani tepat waktu dan tepat sasaran," kata andriko.
 
sementara wakil ketua komisi iv dpr ri panggah susanto menyampaikan bahwa kunjungan kerja ke kaltim merupakan bagian dari fungsi pengawasan dpr ri terhadap kebijakan pemerintah di sektor pertanian dan perikanan, khususnya terkait ketersediaan dan distribusi pupuk bagi petani dan pembudi daya ikan.
 
"kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan, terutama terkait pupuk bersubsidi, benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani dan pembudi daya ikan. tantangan yang ada di lapangan harus direspons dengan kebijakan yang adaptif agar program ini tepat sasaran," ujar panggah.
 
lebih lanjut, panggah mengatakan para petani jangan dibebani persyaratan yang berbelit-belit saat hendak mengakses pupuk bersubsidi tersebut. "perlu langkah debirokratisasi agar mereka lebih mudah mengakses kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian,” tegas panggah. (beritasatu.com/c1)