Kadin Ungkap Langkah Strategis Untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA - Dalam kurun waktu setahun ini, ketidakpastian perekonomian global kerap menjadi pembahasan panas. Pasalnya, ketidakpastian tersebut juga menjadi penghambat sendiri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia.
Hal serupa diungkapkan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Susiwijono Mugiarso.
Menurutnya, tekanan ekonomi global saat ini sangat nyata dan berpengaruh langsung terhadap perekonomian nasional. Contohnya adalah ketegangan geopolitik di berbagai kawasan dunia berdampak besar terhadap rantai pasok, biaya logistik, serta harga komoditas.
“Dampaknya ke ekonomi luar biasa, terutama urusan supply chain, urusan logistic cost, dan urusan banyak hal yang terkait dengan bagaimana komponen harga barang menjadi lebih mahal,” ujar Susiwijono kepada media di Jakarta, pada Rabu 30 Juli 2025.
Kendati tengah diterpa oleh perang tarif dan ketidakpastian ekonomi, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan bahwa pemulihan pertumbuhan ekonomi nasional menuju angka 5 persen pada semester kedua 2025 sangat mungkin dicapai.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, Aviliani.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi 5 persen itu sendiri sebenarnya sangat mampu untuk dicapai selama Pemerintah mampu mengoptimalkan belanja negara, menggerakkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta membangun kembali kepercayaan pelaku usaha.
“Jadi kalau kita lihat di semester 2 (triwulan II) ini, kita berharap harusnya bisa ditingkatkan pertumbuhan ekonomi, bisa menjadi 5 persen kembali. Memang dengan syarat. Pertama adalah kita harapkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) ini mulai bisa belanja lagi” tutur Aviliani dalam konferensi pers Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025 bertajuk “Memetakan Peluang dari Volatilitas Perekonomian Global”, yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Selasa 29 Juli 2025 lalu.
Lebih lanjut, Aviliani juga menambahkan bahwa syarat lainnya untuk pertumbuhan tersebut adalah tingkat belanja Pemerintah. Pasalnya pada triwulan II ini, pertumbuhan ekonomi tercatat negatif akibat terhambatnya belanja pemerintah.
Padahal menurut Aviliani, meski kontribusinya hanya sekitar 8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), pengeluaran negara tetap menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi nasional.
“Biasanya pertumbuhan ekonomi itu penggeraknya adalah dari mereka (belanja pemerintah), walaupun hanya 8 persen dari PDB,” tambah Aviliani.
Di sisi lain, Aviliani juga turut menekankan pentingnya peran BUMN dalam memicu pergerakan sektor swasta. Menurutnya, saat ini BUMN, khususnya di sektor konstruksi, cenderung lamban bergerak karena terkendala pelaksanaan proyek-proyek APBN.
Tidak hanya itu, Aviliani juga menambahkan bahwa pembangunan persepsi positif di kalangan pelaku usaha di tengah ketidakpastian global yang terus berlanjut juga merupakan langkah yang sangat penting.
“Sekarang yang harus dibangun adalah persepsi domestiknya sendiri. Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah itu mampu untuk membuat pengusaha itu percaya untuk ekspansi. Karena itu kepercayaan ini juga menjadi salah satu faktor,” tutur Aviliani. (disway/c1/yud)