Wow, 1 Juta Hektare Lahan di Lampung Bermasalah

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 29 Jul 2025 - 20:08

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid saat Rakor dengan Kepala daerah di Lampung, Selasa 29 Juli 2025. - FOTO PRIMA IMANSAH PERMANA/RADAR LAMPUNG -

// Dua Tahun Terlantar, Tanah Diambil Bisa Negara

BANDAR LAMPUNG – Satu juta hektare lahan di Lampung bermasalah. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyebut permasalahan pertanahan di Provinsi Lampung masuk intensitas yang tinggi.

Baik itu banyaknya konflik antara masyarakat dengan corporate, maupun konflik antara corporate dengan aset milik negara.

Hal itu disebutkan Nusron, dalam rapat koordinasi bersama gubernur dan bupati/wali kota se Lampung, pada Selasa 29 Juli 2025 di Balai Keratun Pemprov Lampung.

Beberapa persoalan yang ada diantaranya, masih ada 13 persen tanah di Lampung yang sudah terpetakan, namun belum didaftarkan sehingga belum menjadi sertifikat.

"Ada 13 persen dari 3,7 juta, berarti masih ada sekitar 400 ribu hektare sudah terpetakan tapi belum didaftarkan," ujar Nusron.

Permasalahannya, disampaikan Nusron, pemilik tanah tersebut tidak mampu membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen dari total nilai NJOP.

"Sehingga tadi ada kesepakatan nanti akan ada bagi warga yang miskin ekstrem akan mendapatkan kebebasan pembayaran BPHTB. Tadi sudah koordinasi dengan bupati dan wali kota," ucapnya.

Kedua, masih ada sekitar 600 ribu hektare tanah yang ada di Lampung belum terpetakan dan belum terdaftar. Sehingga, ini rentan dan berpotensi tumpang tindih maupun konflik dikemudian hari. "Ini mau tidak mau harus segera diselesaikan," tuturnya.

Ketiga, ada sekitar 472 ribu bidang tanah yang masuk kategori KW 456, yaitu sertifikat tanah yang terbit tahun 1960-1997. Dimana didalam sertifikatnya tapi tidak ada lampiran peta bidang tanahnya.

"Ini berpotensi tumpang tindih, sehingga kami minta kepala daerah menggerakkan para lurahnya untuk melakukan pemutakhiran sertifikat," ungkapnya.

Keempat, percepatan sertifikasi tanah wakaf maupun tempat ibadah. Kelima, komitmen menyelesaikan RTRW (rencana tata ruang wilayah) baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Keenam, percepatan rencana detail tata ruang (RDTR) dari target 132, baru 13 kurang 119 dan komitmen pihaknya tiga tahun harus selesai. "Selebihnya kami dialog tentang sengketa tanah," terangnya.

wow, 1 juta hektare lahan di lampung bermasalah                             // dua tahun terlantar, tanah diambil bisa negara 
bandar lampung – satu juta hektare lahan di lampung bermasalah.  menteri agraria dan tata ruang (atr)/badan pertanahan nasional (bpn) nusron wahid menyebut permasalahan pertanahan di provinsi lampung masuk intensitas yang tinggi.
baik itu banyaknya konflik antara masyarakat dengan corporate, maupun konflik antara corporate dengan aset milik negara.
hal itu disebutkan nusron, dalam rapat koordinasi bersama gubernur dan bupati/wali kota se lampung, pada selasa 29 juli 2025 di balai keratun pemprov lampung. 
beberapa persoalan yang ada diantaranya, masih ada 13 persen tanah di lampung yang sudah terpetakan, namun belum didaftarkan sehingga belum menjadi sertifikat.
"ada 13 persen dari 3,7 juta, berarti masih ada sekitar 400 ribu hektare sudah terpetakan tapi belum didaftarkan," ujar nusron.
permasalahannya, disampaikan nusron, pemilik tanah tersebut tidak mampu membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) sebesar 5 persen dari total nilai njop.
baca juga:banjir bandang terjang tiga kecamatan di tanggamus, ratusan rumah dan lahan sawah terendam
"sehingga tadi ada kesepakatan nanti akan ada bagi warga yang miskin ekstrem akan mendapatkan kebebasan pembayaran bphtb. tadi sudah koordinasi dengan bupati dan wali kota," ucapnya.
kedua, masih ada sekitar 600 ribu hektare tanah yang ada di lampung belum terpetakan dan belum terdaftar. sehingga, ini rentan dan berpotensi tumpang tindih maupun konflik dikemudian hari.  "ini mau tidak mau harus segera diselesaikan," tuturnya.
ketiga, ada sekitar 472 ribu bidang tanah yang masuk kategori kw 456, yaitu sertifikat tanah yang terbit tahun 1960-1997. dimana didalam sertifikatnya tapi tidak ada lampiran peta bidang tanahnya.
"ini berpotensi tumpang tindih, sehingga kami minta kepala daerah menggerakkan para lurahnya untuk melakukan pemutakhiran sertifikat," ungkapnya.
keempat, percepatan sertifikasi tanah wakaf maupun tempat ibadah. kelima, komitmen menyelesaikan rtrw (rencana tata ruang wilayah) baik provinsi maupun kabupaten/kota.
keenam, percepatan rencana detail tata ruang (rdtr) dari target 132, baru 13 kurang 119 dan komitmen pihaknya tiga tahun harus selesai. "selebihnya kami dialog tentang sengketa tanah," terangnya.
sementara,  pemerintah berencana akan mengambil alih lahan atau tanah bersertifikat yang terlanjur atau tidak dimanfaatkan selama dua tahun berturut-turut.
kebijakan itu diatur dalam peraturan pemerintah (pp) republik indonesia nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah telantar.
peraturan tersebut mendefinisikan tanah telantar sebagai tanah yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.
sontak rencana ini menjadi perbincangan di tengah masyarakat dan membuat masyarakat gelisah yang takut sewaktu-waktu tanah mereka diambil negara.
nusron wahid mengatakan, kebijakan tersebut diatur pada pasal 7 dan pasal 9 pada pp nomor 20 tahun 2021.
kata nusron setelah tanah telah terdaftar atau tidak namun sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara, menjadi objek penertiban tanah telantar.
objek penertiban tanah telantar tersebut meliputi tanah hak milik (shm), hak guna bangunan (hgb), hak guna usaha (hgu), hak pakai, hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah.
"setelah mendapatkan hak atas tanah baik hgb maupun hgu dan tidak dimanfaatkan maupun didayagunakan maka pemerintah dapat menetapkan tanah tersebut sebagai menetapkan tanah tersebut menjadi objek tanah terlantar," ujar nusron. 
meski demikian, nurson mengungkapkan jika penetapan tanah tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah secara serta merta. namun ada tahapan yang harus dilalui.
"menurut pp tersebut proses penetapan menjadi tanah terlantar butuh waktu. waktu pertama adalah evaluasi, kedua pemberitahuan," ucapnya. 
"dari pemberitahuan ini dikasih waktu 180 hari atau 6 bulan. setelah itu dikasih peringatan baik sp1 selama 90 hari, kemudian dikasih sp2 selama 60 hari, kemudian sp3 selama 45 hari," sambungnya.
lanjut nusron, proses dari evaluasi sampai penetapan menjadi tanah terlantar butuh waktu sekitar 587 hari. 
"jadi ketika pemerintah akan menetapkan tanah itu tanah terlantar, itu dilakukan dengan rangkaian prosedur dan berhati-hati dengan tahapan-tahapan yang dilalui. jadi tidak asal ditetapkan," tuturnya.
kemudian, disampaikan nusron, setelah tanah ditetapkan menjadi tanah terlantar diberikan kepada bank tanah. 
"bank tanah bisa diberikan tanah cadangan untuk negara bisa digunakan untuk ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi dan sebagainya," ungkapnya.
"intinya diserahkan kepada pemerintah untuk bisa dimanfaatkan. kalau ada pihak-pihak yang ingin kerjasama kemudian dihibahkan untuk pemanfaatan boleh bisnis to bisnis," sambungnya. (pip/abd)