Pemprov Desak Penerima Hibah Lahan Segera Membangun

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meminta seluruh pihak yang telah menerima hibah lahan di kawasan Kota Baru, Lampung Selatan, untuk segera merealisasikan pembangunan.

Langkah ini dinilai penting dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan dan penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah provinsi tersebut.

Sekretaris Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan gubernur mendorong semua penerima hibah tanah agar mulai membangun pada tahun ini juga. Ia menyebut pembangunan tidak selalu harus mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Pemprov membuka ruang bagi inovasi pembiayaan, baik melalui kolaborasi institusi maupun kemitraan. Prinsipnya, jangan tunggu APBD. Begitu pembangunan mulai berjalan, pemerintah daerah akan ambil bagian melengkapi sarana pendukung seperti akses jalan dan transportasi,” ujar Marindo.

Menurutnya, langkah ini juga menjadi strategi jangka panjang untuk menarik minat investasi lokal dan memperluas sentra pertumbuhan ekonomi di luar pusat kota. Kawasan Kota Baru diproyeksikan menjadi kawasan pendidikan, sosial, dan keagamaan modern, serta didorong menjadi poros baru pertumbuhan Lampung.

“Kalau ini semua terbangun, tidak hanya pendidikan yang terdorong, tapi juga muncul ekonomi mikro, industri kreatif, dan perumahan yang akan bergerak mengikuti,” lanjut Marindo.

Adapun daftar institusi penerima hibah lahan di Kota Baru antara lain Politeknik Negeri Lampung (Polinela) dengan alokasi lahan seluas 50 hektare dan Universitas Lampung (Unila) seluas 150 hektare. Selain itu, UIN Raden Intan Lampung juga men­dapatkan alokasi tanah 150 hektare untuk pengem­bangan Kampus II.

Tak hanya institusi pendidikan, dua ormas Islam besar juga turut menerima hibah lahan masing-masing seluas 9 hektare, yakni Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung dan Pimpinan Wila­yah Muhammadiyah Lampung. Hibah tersebut ditu­jukan untuk mendukung pembangunan pusat pendidikan dan layanan sosial berbasis keagamaan.

Pemprov berharap pem­bangunan di atas lahan-lahan ini dapat dimulai tahun ini agar tidak berlarut dan memunculkan kesan terbengkalai. “Kita tidak ingin Kota Baru hanya jadi proyek nama. Sudah wak­tunya dibangun nyata,” tegas Marindo. (jen/c1/yud)