Gubernur Mirza Siapkan Insentif Rp 35 Miliar Untuk Daerah

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Jumat , 18 Jul 2025 - 21:25

-GRAFIS/EDWIN RADAR LAMPUNG-

Diketahui, data BPS Lampung yang dirilis pada 2 Desember 2024 mencatat, IPM Lampung hanya berada di angka 73,13 terendah dibandingkan seluruh provinsi di Sumatera.

Lampung berada di bawah Sumatera Selatan (73,84), Jambi (74,36), Bangka Belitung (74,55), Bengkulu (74,91), Aceh (75,36), Riau (75,67), Sumatera Utara (75,76), Sumatera Barat (76,43), dan Kepulauan Riau (79,89).

IPM ini mencakup tiga indikator utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Di tahun 2024, umur harapan hidup bayi di Lampung tercatat sebesar 74,39 tahun. Rata-rata lama sekolah mencapai 8,36 tahun, sementara harapan lama sekolah mencapai 12,78 tahun.

Untuk dimensi standar hidup layak yang dihitung berdasarkan pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan tercatat sebesar Rp 11.258.000.

Lalu, terkait prevalensi stunting di Provinsi Lampung terus menurun dari 26,26 persen di tahun 2019, hingga menjadi 14,9 persen di tahun 2023, dan menjadi provinsi terendah keempat prevalensi stunting di Indonesia.

Namun, di tahun 2024 terjadi peningkatan prevalensi stunting di Provinsi Lampung menjadi sebesar 15,9 persen, atau meningkat 1 persen dari tahun 2023. Hal ini termuat dalam rilis Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024.

Peningkatan juga terjadi pada 10 kabupaten/kota dengan peningkatan tertinggi tercatat sebesar 8,5 persen.

Sedangkan 5 kabupaten lainnya mengalami penurunan, yaitu Way Kanan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, dan Lampung Barat, dengan penurunan terbesar ada di Kabupaten Way Kanan dengan penurunan 8,8 persen dari tahun sebelumnya.

Bappenas telah menetapkan target prevalensi stunting Lampung yang harus dicapai di tahun 2025 sebesar 13,2 persen, dan 3,8 persen di tahun 2045. (pip/yud)

gubernur mirza siapkan insentif rp 35 miliar untuk daerah                            bandarlampung - gubernur lampung rahmat mirzani djausal siapkan intensif untuk kabupaten/kota yang dapat meningkatkan pembangunan di daerah masing-masing.
kata mirza, saat ini pemerintah provinsi (pemprov) lampung mengimplementasikan kebijakan berbasis data konkret dengan menggandeng badan pusat statistik (bps) lampung.
ini dilaksanakan untuk mengukur tingkat peningkatan ipm (indeks pembangunan manusia), peningkatan ekonomi, penurunan angka stunting dan penurunan angka kemiskinan serta inflasi.
disampaikan mirza, implementasi data itu juga diterapkan untuk mengukur progres ipm, ekonomi, stunting dan kemiskinan di kabupaten/kota.
mirza menjelaskan, sejak awal dilantik dan menjabat, dirinya selalu menentukan arah kebijakan berbasis data yang ada sehingga outputnya jelas dan terarah. 
“bagi saya, data itu sangat penting, dan saya selalu konsen terhadap data, karena setiap elemen kebijakan saya ambil dan saya tentukan garis selalu berdasarkan data konkret yang ada," ujar mirza.
baca juga:hidroponik di lahan sempit, solusi produksi pangan keluarga
"karena kebijakan itu akan berdampak luas bagi seluruh elemen masyarakat lampung,” sambungnya.
lanjut mirza, salah satu kebijakan yang sudah diambil untuk mendongkrak pembangunan lampung secara menyeluruh dan tentunya berbasis data yang konkret yaitu untuk memberikan insentif kepada bupati dan walikota se-provinsi lampung.
insentif tersebut diberikan bagi bupati maupun wali kota yang bisa dan sukses dalam meningkatkan pembangunan di berbagai sektor antara lain peningkatan ipm (indeks pembangunan manusia), peningkatan ekonomi, penurunan angka stunting serta penurunan angka kemiskinan dan inflasi.
“salah satu political engineering saya untuk menyamakan persepsi dan tujuan bersama kabupaten kota se-provinsi lampung ini, saya kompetisikan antar bupati dan walikota se-provinsi lampung dan nantinya bagi yang juara itu akan kita kasih insentif," ungkapnya. 
lebih lanjut, dirinya menyampaikan, kompetisi tersebut mencakup sektor peningkatan ipm yang insentifnya sebesar rp 10 miliar, kemudian peningkatan ekonomi yang insentifnya rp 10 miliar.
kemudian, penurunan angka stunting yang insentifnya 10 milyar dan yang terakhir itu penurunan angka kemiskinan dan inflasi yang insentifnya sebesar 5 miliar. 
"jadi totalnya ada 35 miliar yang nantinya akan saya kucurkan untuk bupati walikota se-provinsi lampung yang berhasil dalam 4 indikator tersebut," papar mirza. 
diketahui, data bps lampung yang dirilis pada 2 desember 2024 mencatat, ipm lampung hanya berada di angka 73,13 terendah dibandingkan seluruh provinsi di sumatera.
lampung berada di bawah sumatera selatan (73,84), jambi (74,36), bangka belitung (74,55), bengkulu (74,91), aceh (75,36), riau (75,67), sumatera utara (75,76), sumatera barat (76,43), dan kepulauan riau (79,89).
ipm ini mencakup tiga indikator utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. di tahun 2024, umur harapan hidup bayi di lampung tercatat sebesar 74,39 tahun. rata-rata lama sekolah mencapai 8,36 tahun, sementara harapan lama sekolah mencapai 12,78 tahun.
untuk dimensi standar hidup layak yang dihitung berdasarkan pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan tercatat sebesar rp 11.258.000.
baca juga:nasdem usulkan ikn jadi ibu kota kaltim jika belum siap gantikan jakarta
lalu, terkait prevalensi stunting di provinsi lampung terus menurun dari 26,26 persen di tahun 2019, hingga menjadi 14,9 persen di tahun 2023, dan menjadi provinsi terendah keempat prevalensi stunting di indonesia. 
namun, di tahun 2024 terjadi peningkatan prevalensi stunting di provinsi lampung menjadi sebesar 15,9 persen, atau meningkat 1 persen dari tahun 2023. hal ini termuat dalam rilis survey status gizi indonesia (ssgi) tahun 2024. 
peningkatan juga terjadi pada 10 kabupaten/kota dengan peningkatan tertinggi tercatat sebesar 8,5 persen. 
sedangkan 5 kabupaten lainnya mengalami penurunan, yaitu way kanan, lampung timur, lampung tengah, lampung utara, dan lampung barat, dengan penurunan terbesar ada di kabupaten way kanan dengan penurunan 8,8 persen dari tahun sebelumnya.
bappenas telah menetapkan target prevalensi stunting lampung yang harus dicapai di tahun 2025 sebesar 13,2 persen, dan 3,8 persen di tahun 2045. (pip/yud)