Sekjen Kemendagri Tekankan Evaluasi Serius Pemda dalam Kendalikan Inflasi

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja mereka dalam menekan laju inflasi.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (14/7).
Berdasarkan data mingguan Juli, Tomsi mengungkapkan tren kenaikan harga pada sejumlah kebutuhan pokok. Salah satunya adalah bawang merah, yang mengalami peningkatan harga di lebih banyak daerah dibanding pekan sebelumnya. “Dari 251 kabupaten/kota, kini menjadi 260 daerah yang melaporkan kenaikan,” jelasnya.
Kenaikan harga juga tercatat pada komoditas seperti cabai rawit, beras, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Tomsi menyoroti lonjakan harga telur di kawasan Indonesia Timur yang mencapai Rp3.000 per butir.
“Jika satu kilogram berisi sekitar 19 butir, berarti harganya bisa menyentuh Rp57.000,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengapresiasi stabilitas harga bawang putih yang dinilainya cukup terkendali. “Walau masih naik di 74 daerah, namun dibandingkan komoditas lain, harga bawang putih dalam setahun terakhir cenderung paling murah,” kata Tomsi, sembari menambahkan bahwa harga tersebut sebaiknya tetap ditekan agar berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Ia menekankan pentingnya analisis mendalam oleh Pemda terhadap sumber inflasi lokal dan meminta peningkatan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memetakan komoditas yang berkontribusi besar terhadap inflasi.
Dalam pemaparannya, Tomsi menyebutkan beberapa kota dengan tingkat inflasi tinggi, seperti Sukabumi, Yogyakarta, dan Tegal. Sementara itu, Pangkal Pinang, Jambi, Pontianak, dan Gorontalo dinilai berhasil menjaga kestabilan harga.
Sebanyak 99 daerah tercatat memiliki tingkat inflasi di atas rata-rata nasional. Tomsi mengingatkan agar kepala daerah mengevaluasi faktor-faktor penyebabnya, termasuk kapasitas sumber daya manusia di daerah tersebut. “Kalau daerah sekitarnya bisa stabil, tapi dia tidak, berarti SDM-nya perlu diperbaiki,” tegasnya.
Ia juga mendorong Pemda untuk memperkuat langkah konkret seperti menggelar operasi pasar murah, menjalin kerja sama antardaerah penghasil dan konsumen, serta memanfaatkan dana APBD untuk mendukung distribusi logistik bahan pokok. “Kalau ada komoditas langganan naik seperti cabai dan bawang, cari solusi nyata. Di situlah tanggung jawab pejabat daerah,” ujarnya.
Sebagai penutup, Tomsi menekankan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan strategi kolaboratif dan tidak bisa mengandalkan pendekatan konvensional semata. “Saya harap kepala daerah benar-benar memastikan OPD-nya menjalankan program pengendalian inflasi dengan serius,” tandasnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat kementerian dan lembaga, antara lain Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Edy Priyono, serta Direktur Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono. (kmg/c1/abd)