DPRD Lampung Minta Pemerintah Evaluasi SGC

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Kamis , 10 Jul 2025 - 20:49

Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar-FOTO IST -

“Audit ini penting agar kita memastikan bahwa kegiatan perkebunan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum, prinsip keberlanjutan, dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, audit lahan perkebunan memiliki dasar hukum yang kuat, di antaranya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Aturan teknis audit lahan saat ini juga sudah tersedia. Tinggal bagaimana komitmen semua lembaga terkait untuk menjalankannya,” lanjutnya.

Deni menekankan bahwa persoalan ketidaksesuaian data ini tidak boleh terus dibiarkan dan harus segera dituntaskan agar tidak menjadi polemik berkepanjangan.

“Masalah ini sudah lama terjadi, tapi tidak kunjung diselesaikan. Kami harap pemerintah daerah maupun pusat, terutama BPN, segera bersinergi menyelesaikannya. Audit lahan adalah solusi konkret yang harus segera dilakukan,” tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menegaskan pihaknya mendukung penuh permintaan pengukuran ulang lahan milik PT SGC di Provinsi Lampung. Dukungan ini diberikan menyusul laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran hak guna usaha (HGU) dan konflik agraria yang mencuat ke publik.

’’Kami telah mengakomodasi seluruh aduan dari masyarakat sipil dan pemerintah daerah terkait dugaan pencaplokan lahan serta pelanggaran HGU oleh PT SGC. Komisi II akan menindaklanjuti hal ini dalam RDPU lanjutan pada 15 Juli 2025 mendatang,” kata Dede Yusuf saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di ruang utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa (2/7/2025).

RDPU ini melibatkan delapan anggota Komisi II DPR RI bersama perwakilan kementerian dan pemerintah daerah. Hadir di antaranya Dirjen ATR/BPN Asnaedi, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Sekdaprov Marindo Kurniawan, Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, serta dua kepala daerah: Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan Bupati Tulang Bawang Qudrotul Ikhwan Karyonagoro.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi tiga organisasi masyarakat sipil, yakni Komunitas Aksi Rakyat (Akar), Koalisi Rakyat Madani (Keramat), dan Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (Pematank). Sebelumnya, aliansi tersebut menyampaikan aspirasi di Kantor Gubernur Lampung dan Kejaksaan Agung RI.

Juru bicara aliansi, Saprianyah, menyebut adanya indikasi kuat penguasaan lahan melebihi izin oleh anak perusahaan SGC, PT Sweet Indo Lampung (SIL). “HGU PT SIL tercatat hanya 11.000 hektare, tapi faktanya penguasaan lahan mereka mencapai 43.000 hektare. Ini pelanggaran serius,” ujarnya.

Aliansi ini juga telah menyerahkan sejumlah data pendukung kepada DPR RI, Kejaksaan Agung, dan Pemprov Lampung. Data tersebut mencakup dugaan pengemplangan pajak, penggunaan air tanah tanpa izin, serta ketidaksesuaian luas lahan dengan dokumen resmi. Mereka mendesak agar pengukuran ulang lahan PT SGC dilakukan segera dan terbuka.

Jika ingin berita ini disatukan atau dijadikan satu paket dengan berita Deni Ribowo sebelumnya, saya bisa bantu menyatukannya atau membuat versi liputan panjang.

Sementara, Anggota DPRD Lampung Fauzi Heri menjelaskan Hingga Mei 2025, SGC hanya membayar Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp8,9 juta. Terkait hal ini, dia menilai SGC abai kewajiban Fiscal. "Ini kita minta juga kepada Bapenda jangan tajam ke bawah, tumpul untuk korporasi besar," tandasnya.

Eks Ketua KPU Kota Bandar Lampung itu mengatakan, Provinsi Lampung bukanlah tempat eksploitasi korporasi tak taat aturan. "Jangan hanya menikmati, tapi juga harus berkontribusi ke PAD, jangan kita mendapat ampasnya saja," tandasnya lagi.

Ia mendesak tindakan tegas, mulai dari penyegelan aset hingga langkah hukum. “Kalau perlu disegel, segel asetnya. Kalau perlu ada tindakan hukum, ya tindakan hukum,” ujarnya.

dprd lampung minta pemerintah evaluasi sgc                            bandarlampung - komisi ii dpr ri membahas kepemilikan lahan sugar group companies (sgc) dalam rapat bersama kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn) di senayan, jakarta.
terkait pembahasan tersebut, dalam keterangan tertulis yang diterima radar lampung, ketua dprd lampung ahmad giri akbar menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut.
’’langkah ini dinilai penting karena menyangkut pengukuran ulang hak guna usaha (hgu) milik pt sgc di lampung, isu yang selama ini menjadi sorotan publik,” ungkap giri.
baca juga:kuhap direvisi, advokat boleh debat dengan penyidik saat bap
dia mendukung penuh langkah dpr ri, selama itu untuk kepentingan masyarakat, khususnya warga lampung. ’’saya sangat menyambut baik hasil rdp dpr ri terkait lahan sgc. pada prinsipnya, dprd lampung mendukung penuh selama itu demi kepentingan masyarakat, khususnya warga lampung,” ujar giri, kamis (10/7).
menurut politikus gerindra lampung ini, proses pengukuran ulang hgu yang direncanakan atr/bpn pusat merupakan langkah awal yang strategis. tidak hanya untuk menata ulang data kepemilikan lahan, tetapi juga membuka jalan menuju transparansi pemanfaatan lahan oleh perusahaan-perusahaan besar di lampung.
’’tentu ini bukan hanya soal perbedaan data, tetapi menjadi titik awal pemetaan ulang perusahaan besar di lampung, tidak hanya sgc,” ucapnya.
tidak lupa, giri juga mendorong pemerintah provinsi lampung untuk aktif mengevaluasi kontribusi perusahaan-perusahaan besar, termasuk sgc, terhadap pendapatan daerah.
’’kita juga minta pemprov menghitung secara konkret seberapa besar kontribusi perusahaan-perusahaan tersebut terhadap pembangunan daerah,” tuturnya.
langkah ini, sambung giri, adalah bagian dari upaya bersama. ’’memastikan keadilan tata ruang dan optimalisasi manfaat ekonomi bagi masyarakat lampung secara menyeluruh," tuturnya. 
sementara, tidak hanya soal pajak alat berat, anggota dprd lampung deni ribowo juga mendesak pemerintah untuk melakukan audit lahan sgc. ini juga berkaitan dengan pembahasan rapat dengar pendapat (rdp) yang dilakukan oleh komisi ii dpr ri bersama stakeholder dari provinsi lampung belum lama ini.
deni menegaskan bahwa ketidaksinkronan data lahan sgc tak bisa dianggap sepele, karena menyangkut aspek penting seperti pajak, tanggung jawab sosial, serta keadilan bagi masyarakat.
’’kita sangat prihatin. data yang seharusnya bersumber dari lembaga resmi saja bisa berbeda-beda. padahal ini menyangkut aspek yang sangat penting mulai pajak, tanggung jawab sosial, sampai soal keadilan,” ujar deni, kamis (10/7). 
dia menilai audit lahan perkebunan merupakan langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan ini secara komprehensif. menurutnya, audit ini akan menjadi proses evaluasi menyeluruh terhadap aspek kepemilikan, penggunaan, legalitas, dan dampak lingkungan dari kegiatan perkebunan.
“audit ini penting agar kita memastikan bahwa kegiatan perkebunan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum, prinsip keberlanjutan, dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan,” tegasnya.
ia menjelaskan, audit lahan perkebunan memiliki dasar hukum yang kuat, di antaranya undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (uupa) uu no. 39 tahun 2014 tentang perkebunan, uu no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta uu no. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.
“aturan teknis audit lahan saat ini juga sudah tersedia. tinggal bagaimana komitmen semua lembaga terkait untuk menjalankannya,” lanjutnya.
deni menekankan bahwa persoalan ketidaksesuaian data ini tidak boleh terus dibiarkan dan harus segera dituntaskan agar tidak menjadi polemik berkepanjangan.
“masalah ini sudah lama terjadi, tapi tidak kunjung diselesaikan. kami harap pemerintah daerah maupun pusat, terutama bpn, segera bersinergi menyelesaikannya. audit lahan adalah solusi konkret yang harus segera dilakukan,” tutupnya.
sebelumnya, wakil ketua komisi ii dpr ri dede yusuf menegaskan pihaknya mendukung penuh permintaan pengukuran ulang lahan milik pt sgc di provinsi lampung. dukungan ini diberikan menyusul laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran hak guna usaha (hgu) dan konflik agraria yang mencuat ke publik.
’’kami telah mengakomodasi seluruh aduan dari masyarakat sipil dan pemerintah daerah terkait dugaan pencaplokan lahan serta pelanggaran hgu oleh pt sgc. komisi ii akan menindaklanjuti hal ini dalam rdpu lanjutan pada 15 juli 2025 mendatang,” kata dede yusuf saat memimpin rapat dengar pendapat umum (rdpu) di ruang utama kantor gubernur lampung, selasa (2/7/2025).
rdpu ini melibatkan delapan anggota komisi ii dpr ri bersama perwakilan kementerian dan pemerintah daerah. hadir di antaranya dirjen atr/bpn asnaedi, wakil gubernur lampung jihan nurlela, sekdaprov marindo kurniawan, ketua dprd lampung ahmad giri akbar, serta dua kepala daerah: bupati lampung tengah ardito wijaya dan bupati tulang bawang qudrotul ikhwan karyonagoro.
pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi tiga organisasi masyarakat sipil, yakni komunitas aksi rakyat (akar), koalisi rakyat madani (keramat), dan pergerakan masyarakat analisis kebijakan (pematank). sebelumnya, aliansi tersebut menyampaikan aspirasi di kantor gubernur lampung dan kejaksaan agung ri.
juru bicara aliansi, saprianyah, menyebut adanya indikasi kuat penguasaan lahan melebihi izin oleh anak perusahaan sgc, pt sweet indo lampung (sil). “hgu pt sil tercatat hanya 11.000 hektare, tapi faktanya penguasaan lahan mereka mencapai 43.000 hektare. ini pelanggaran serius,” ujarnya.
aliansi ini juga telah menyerahkan sejumlah data pendukung kepada dpr ri, kejaksaan agung, dan pemprov lampung. data tersebut mencakup dugaan pengemplangan pajak, penggunaan air tanah tanpa izin, serta ketidaksesuaian luas lahan dengan dokumen resmi. mereka mendesak agar pengukuran ulang lahan pt sgc dilakukan segera dan terbuka.
jika ingin berita ini disatukan atau dijadikan satu paket dengan berita deni ribowo sebelumnya, saya bisa bantu menyatukannya atau membuat versi liputan panjang.
sementara, anggota dprd lampung fauzi heri menjelaskan hingga mei 2025, sgc hanya membayar pajak air permukaan (pap) sebesar rp8,9 juta. terkait hal ini, dia menilai sgc abai kewajiban fiscal. "ini kita minta juga kepada bapenda jangan tajam ke bawah, tumpul untuk korporasi besar," tandasnya. 
eks ketua kpu kota bandar lampung itu mengatakan, provinsi lampung bukanlah tempat eksploitasi korporasi tak taat aturan. "jangan hanya menikmati, tapi juga harus berkontribusi ke pad, jangan kita mendapat ampasnya saja," tandasnya lagi. 
ia mendesak tindakan tegas, mulai dari penyegelan aset hingga langkah hukum. “kalau perlu disegel, segel asetnya. kalau perlu ada tindakan hukum, ya tindakan hukum,” ujarnya.
fauzi juga mendorong audit fiskal, pembaruan tarif dasar pajak, dan penerapan sistem digital terintegrasi antarlembaga. ia menilai penegakan pajak yang lemah bisa menjadi preseden buruk. ’’dampaknya muncul preseden buruk dan berpotensi menurunkan moral pembayaran pajak lainnya,” tutupnya. (pip/abd/c1/yud)