Wajib Pajak Harus Tahu, Ini Aturan Baru Pengurangan Pembayaran PBB

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Senin , 18 Dec 2023 - 18:30

ATURAN BARU PBB: Kemenkeu mengeluarkan aturan baru terkait pengurangan pembayaran PBB. -FOTO BPKAD YOGYAKARTA -

Kemudian, kesulitan likuiditas yang dimaksud berubah menjadi ketidakmampuan WP dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar, dari sebelumnya dengan kas yang diperoleh dari kegiatan usaha.

Jangka waktu pengajuan untuk bencana alam atau kejadian luar biasa yang sebelumnya paling lama enam bulan sejak kejadian berubah menjadi diajukan pada tahun yang sama dengan kejadian.

Selanjutnya, bila dalam PMK sebelumnya mensyaratkan WP untuk tidak memiliki tunggakan PBB, pada PMK baru ketentuan tersebut dihilangkan.

PMK-129 juga mengizinkan permohonan untuk dilakukan melalui saluran elektronik.

Penyempurnaan terakhir adalah PMK-129 mengatur pemberian pengurangan PBB secara jabatan, di mana pengurangan hanya diberikan kepada objek PBB yang terkena bencana alam.

"Kewenangan penentuan tersebut dilimpahkan kepada Kepala Kanwil DJP untuk meneliti dan memberikan keputusan," ujar Dwi. (*)

artikel ini sudah tayang di jpnn.com dengan judul 'Aturan Baru Pengurangan Pembayaran PBB, Wajib Catat!'

wajib pajak harus tahu, ini aturan baru pengurangan pembayaran pbb                             jakarta -  wajib pajak se indonesia harus tahu aturan baru pengurangan pembayaran pbb atau pajak bumi dan bangunan.
direktur penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat kemenkeu dwi astuti memaparkan pemerintah mengeluarkan ketentuan baru soal pengurangan pbb.
beleidnya melalui peraturan menteri keuangan nomor 129 tahun 2023 tentang pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan.
aturan terbaru itu, menyempurnakan tata kelola administrasi serta lebih memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan pelayanan dalam pemberian pengurangan pbb dari yang sebelumnya diatur pada pmk nomor 82/pmk.03/2017.
baca juga:pln terapkan masa siaga kelistrikan nasional 
pmk-129 diundangkan pada 30 november 2023 dan berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan.
“penyempurnaan yang dilakukan meliputi penyesuaian objek pajak yang dapat diberikan pengurangan pbb, penambahan saluran elektronik dalam pengajuan dan penyelesaian permohonan, dan pengaturan terkait pemberian pengurangan pbb secara jabatan,” kata dwi di jakarta, minggu (17/12).
pmk-129 memberikan penjelasan yang lebih memadai mengenai kerugian komersial dan kesulitan likuiditas.
sehingga lebih memberikan kepastian hukum dalam pemberian pengurangan pbb.
baca juga:korupsi budidaya lebah madu, oknum dewan akan banding
pmk tersebut juga memberikan kemudahan bagi wp karena wp yang memiliki tunggakan pbb diberikan kesempatan untuk mengajukan pengurangan pbb.
dengan demikian, walaupun bertujuan untuk mengakomodasi kesulitan wp, pmk ini disusun secara lebih tepat sasaran serta tetap mendorong partisipasi wp dalam mendukung penerimaan pajak.
secara rinci, penyempurnaan yang dilakukan yaitu kondisi tertentu wp yang mengalami kerugian komersial dan kesulitan likuiditas terhitung selama dua tahun berturut-turut.
"sebelumnya, aturan menetapkan pada akhir tahun buku bagi wp pembukuan atau tahun kalender bagi wp pencatatan sebelum tahun pengajuan permohonan," ujar dwi.
baca juga:hasil belum maksimal, pbsi akan serius tatap musim 2024
kemudian, kesulitan likuiditas yang dimaksud berubah menjadi ketidakmampuan wp dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar, dari sebelumnya dengan kas yang diperoleh dari kegiatan usaha.
jangka waktu pengajuan untuk bencana alam atau kejadian luar biasa yang sebelumnya paling lama enam bulan sejak kejadian berubah menjadi diajukan pada tahun yang sama dengan kejadian.
selanjutnya, bila dalam pmk sebelumnya mensyaratkan wp untuk tidak memiliki tunggakan pbb, pada pmk baru ketentuan tersebut dihilangkan.
pmk-129 juga mengizinkan permohonan untuk dilakukan melalui saluran elektronik.
baca juga:refleksi akhir tahun, gubernur arinal djunaidi paparkan berbagai capaian pembangunan provinsi lampung tahun 20
penyempurnaan terakhir adalah pmk-129 mengatur pemberian pengurangan pbb secara jabatan, di mana pengurangan hanya diberikan kepada objek pbb yang terkena bencana alam.
"kewenangan penentuan tersebut dilimpahkan kepada kepala kanwil djp untuk meneliti dan memberikan keputusan," ujar dwi. (*)
 
artikel ini sudah tayang di jpnn.com dengan judul 'aturan baru pengurangan pembayaran pbb, wajib catat!'

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung Edisi 19 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan