Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Dituntut 7 Tahun Penjara

Reporter: Yuda Pranata |

Editor: Yuda Pranata |

Kamis , 03 Jul 2025 - 20:37

DITUNTUT: Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto usai pembacaan sidang tuntutan kemarin. Dia menjadi tersangka kasus dugaan suap PAW anggota DPR Harun Masiku serta perintangan proses penyidikan.-FOTO AYU NOVITA/DISWAY.ID -

JAKARTA - Sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto digelar kemarin (3/7).

Tuntutan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku, serta dugaan perintangan terhadap proses penyidikan.

Dalam persidangan, jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa Hasto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah.

Hasto dinilai melakukan tindak pidana dengan sengaja mencegah atau merintangi penyidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi.

’’Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp600 juta subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan,” ujar Jaksa KPK Wawan Yunarwanto saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (3/7).

Dalam hal ini, jaksa KPK mengungkapkan hal-hal yang memberatkan seperti perbuatan terdakwa tidak memdukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan Hasto tidak mengakui perbuatannya.

Adapun hal-hal yang meringankan yakni terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mempunyai tanggungan keluarga, dan tidak pernah dihukum.

Dalam hal ini, JPU KPK menyatakan tuntutan terhadap Sekjen PDIP bukan sarana balas dendam. Jaksa menegaskan bahwa ini merupakan pembelajaran agar kesalahan serupa tidak terulang. ’’Bahwa tuntutan pidana ini bukanlah sarana balas dendam, melainkan suatu pemebelajaran agar kesalahan serupa tidak terulang di kemudian hari,” ujar Wawan.

Sebelumnya, jaksa mendakwa Hasto melakukan beberapa perbuatan untuk merintangi penyidikan kasus dugaan suap pada PAW anggota DPR RI kepada mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Dia juga disebut memberikan suap sebesar Rp400 juta dalam melancarkan niatnya supaya Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.

Dalam perkara ini, Hasto diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHAP.

Di sisi lain, Hasto juga dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

sekjen pdip hasto kristiyanto dituntut 7 tahun penjara                            jakarta - sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa sekretaris jenderal (sekjen) pdip hasto kristiyanto digelar kemarin (3/7).
tuntutan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (paw) anggota dpr harun masiku, serta dugaan perintangan terhadap proses penyidikan.
dalam persidangan, jaksa dari komisi pemberantasan korupsi (kpk) menyatakan bahwa hasto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah.
hasto dinilai melakukan tindak pidana dengan sengaja mencegah atau merintangi penyidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi.
’’menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hasto kristiyanto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar rp600 juta subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan,” ujar jaksa kpk wawan yunarwanto saat membacakan tuntutan di pengadilan tipikor, jakarta pusat, kamis (3/7).
dalam hal ini, jaksa kpk mengungkapkan hal-hal yang memberatkan seperti perbuatan terdakwa tidak memdukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan hasto tidak mengakui perbuatannya.
baca juga:dkpp sidangkan dugaan pelanggaran etik bawaslu ogan ilir terkait psu pilkada
adapun hal-hal yang meringankan yakni terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mempunyai tanggungan keluarga, dan tidak pernah dihukum.
dalam hal ini, jpu kpk menyatakan tuntutan terhadap sekjen pdip bukan sarana balas dendam. jaksa menegaskan bahwa ini merupakan pembelajaran agar kesalahan serupa tidak terulang. ’’bahwa tuntutan pidana ini bukanlah sarana balas dendam, melainkan suatu pemebelajaran agar kesalahan serupa tidak terulang di kemudian hari,” ujar wawan.
sebelumnya, jaksa mendakwa hasto melakukan beberapa perbuatan untuk merintangi penyidikan kasus dugaan suap pada paw anggota dpr ri kepada mantan anggota komisi pemilihan umum (kpu) wahyu setiawan.
dia juga disebut memberikan suap sebesar rp400 juta dalam melancarkan niatnya supaya harun masiku menjadi anggota dpr ri.
dalam perkara ini, hasto diduga melanggar pasal 21 undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang- undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 65 ayat (1) kuhap.
baca juga:prabowo-mbs sepakat investasi usd27 miliar
di sisi lain, hasto juga dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 5 ayat (1) ke-1 kuhp jo. pasal 64 ayat (1) kuhp.
terkait tuntutan itu, sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kristiyanto sudah memperkirakan akan dituntut hukuman penjara 7 tahun dan denda rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan, dalam kasus suap pergantian antarwaktu (paw) anggota dpr dari pdip dan menghalangi penyidikan atau obstruction of justice harun masiku oleh kpk.
hal itu diungkapkan hasto kepada wartawan seusai sidang tuntutan kasusnya di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) pada pengadilan negeri (pn) jakarta pusat, kamis (3/7/2025).
“ketika saya memilih suatu sikap untuk memperjuangkan nilai-nilai dan memperjuangkan hak kedaulatan rakyat, memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil, serta supremasi hukum agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan, saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi oleh kekuasaan,” ujar hasto. 
hasto juga menyinggung adanya tekanan politik terhadap pihak-pihak kritis yang terjadi melalui instrumen hukum.
baca juga:bawaslu susun dim perbawaslu terkait sdm pengawas pemilu, fokus pada paw dan pengawasan partisipatif
ia menilai proses hukum yang dialaminya sarat dengan muatan politik dan tidak lepas dari upaya kriminalisasi.
“ketika pertama kali saya datang dan mendengar informasi bahwa ada suatu kriminalisasi melalui proses ulang atas perkara yang sudah inkrah ini terhadap saya, maka sejak awal saya berkata, saya akan menghadapi semuanya dengan kepala tegak, karena kebenaran adalah kebenaran,” tegasnya.
ia menambahkan tidak ada motif pribadi yang bisa dibuktikan terkait keterlibatannya dalam kasus paw tersebut, baik dalam persidangan kali ini maupun dalam proses hukum pada 2020.
meski mengkritisi proses hukum yang ia jalani, hasto tetap mengajak kader dan simpatisan pdip untuk tenang dan percaya pada proses hukum. ia juga menegaskan bahwa pengorbanannya adalah bagian dari perjuangan. “percayalah bahwa kebenaran akan menang. tidak ada pengorbanan yang sia-sia,” pungkas hasto.
sementara itu, sidang lanjutan kasus hasto akan digelar pada kamis (10/7/2025) dengan agenda pembacaan pleidoi dari pihak terdakwa.
hasto mengatakan draf pleidoinya telah rampung 80% dan akan siap dibaca pada sidang berikutnya.
sementara, tim kuasa hukum sekjen pdip hasto kristiyanto pdip menyebut tuntutan jaksa komisi pemberantasan korupsi (kpk) dalam kasus suap pergantian antar waktu (paw) anggota dpr dan dugaan perintangan penyidikan tidak logis dan melanggar prinsip due process of law.
pernyataan tersebut disampaikan oleh pengacara hasto, ronny talapessy seusai jeda sidang pembacaan tuntutan di pengadilan tipikor jakarta pusat, kamis (3/7/2025).
“tuntutan ini sangat tidak berdasar. jaksa tidak logis, tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada selama ini,” tegas ronny.
ronny menyatakan bahwa surat tuntutan jaksa hanya mengulang konstruksi awal yang disusun oleh penyidik tanpa merujuk pada fakta-fakta yang muncul di persidangan.
“kalau disebut terlibat penyuapan, riilnya seperti apa? siapa yang mendengar langsung, siapa yang melihat langsung? tidak ada,” ujarnya.
ia menegaskan tidak ada satu pun saksi kunci dalam persidangan yang menyatakan bahwa uang suap berasal dari hasto kristiyanto.
mengenai tuduhan perintangan penyidikan, ronny juga mempertanyakan kebenaran identitas pelaku, dengan merujuk keterangan saksi bahwa pelaku adalah dua orang berbadan tegap yang bukan hasto.
“kenapa dua orang itu tidak diperiksa oleh kpk?” tanya ronny.
ia juga menyebut ahli forensik yang dihadirkan jaksa justru menyatakan tidak ada barang bukti hp yang direndam, seperti yang dituduhkan.
lebih jauh, ronny menuding kasus ini kental dengan nuansa politik dan balas dendam, bukan semata-mata penegakan hukum. “ini bukan peradilan korupsi, tetapi peradilan pesanan politik. ini rekayasa hukum,” kata dia.
ia menegaskan bahwa hasto siap menjawab seluruh tuduhan jaksa melalui pledoi atau pembelaan yang akan dibacakan minggu depan.
ronny juga mengkritik gaya penuntutan jaksa kpk yang dianggap terlalu mengandalkan logika tanpa bukti sah.
“jaksa selalu bilang ‘secara logika’ tanpa bukti. padahal, hukum tak boleh didasarkan pada asumsi, tetapi harus di atas dasar pembuktian yang sah dan adil,” tegasnya.
dalam kasus ini, hasto bersama advokat donny tri istiqomah, eks kader pdip saeful bahri, dan harun masiku didakwa menyuap komisioner kpu wahyu setiawan sebesar rp 600 juta agar harun bisa menggantikan riezky aprilia sebagai anggota dpr lewat skema paw pada 2019–2020.
hasto juga didakwa menghalangi penyidikan dengan menyuruh ajudannya dan staf rumah aspirasi merendam ponsel milik harun masiku untuk menghilangkan barang bukti.
diketahui, kpk menetapkan sekretaris jenderal pdip hasto kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (paw) anggota dpr ri yang juga menyeret harun masiku.
“penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara hk (hasto kristiyanto) yang bersangkutan sebagai sekjen pdip perjuangan,” kata ketua kpk setyo budiyanto di gedung merah putih kpk, jakarta selatan, selasa, 24 desember 2024.
dia menjelaskan bahwa hasto bersama-sama dengan harun masiku melakukan suap kepada komisioner komisi pemilihan umum (kpu) ri periode 2017-2022 wahyu setiawan.
setyo menjelaskan penetapan hasto sebagai tersangka ini didasari oleh surat perintah penyidikan (sprindik) nomor sprin.dik/153/dik.00/01/12/2024 tertanggal 23 desember 2024. (disway/c1/yud)