Ketua MPR Minta Menteri Kerja Maksimal agar Tak Bebani Presiden Prabowo

JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani meminta para menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja secara maksimal.
Ia berharap persoalan teknis seperti batas wilayah dan keterisolasian daerah dapat diselesaikan di tingkat kementerian, sehingga tidak menjadi beban langsung bagi presiden.
Hal ini disampaikan Muzani menanggapi selesainya dua persoalan penting setelah Presiden Prabowo turun tangan langsung, yakni sengketa perbatasan sejumlah pulau dan keterisolasian Pulau Enggano.
“Saya kira pembantu-pembantu Presiden harus memberi kajian yang lebih komprehensif dan mendalam, agar tidak menjadi beban bagi Presiden,” ujar Muzani kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Sebelumnya, sengketa batas wilayah melibatkan Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Ketek (atau Kecil), dan Mangkir Gadang (atau Besar). Keempat pulau tersebut sempat ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat keputusan resmi.
Namun, keputusan itu ditentang Pemerintah Aceh, yang menyatakan pulau-pulau tersebut secara historis dan administratif merupakan bagian dari wilayah Aceh. Konflik tersebut akhirnya diselesaikan setelah Presiden Prabowo menyatakan secara tegas bahwa keempat pulau tersebut merupakan bagian dari Aceh.
Di sisi lain, isu keterisolasian Pulau Enggano, Bengkulu, juga menjadi sorotan setelah dilaporkan terjadi pendangkalan laut yang menyulitkan akses transportasi. Menyikapi hal itu, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan pembangunan Pulau Enggano.
Muzani menyayangkan mengapa persoalan seperti ini harus sampai ke Presiden. Menurutnya, permasalahan teknis tersebut seharusnya dapat diselesaikan oleh menteri terkait.
“Persoalan seperti ini seharusnya bisa diselesaikan di tingkat kementerian,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra tersebut.
Ia menegaskan, Presiden Prabowo seharusnya lebih fokus pada isu-isu besar yang strategis bagi kemajuan bangsa, sementara para menteri di kabinetnya perlu mengambil peran lebih aktif dalam mengatasi masalah di lapangan.
“Presiden harus dibebaskan dari urusan teknis agar dapat fokus pada persoalan strategis yang lebih bermakna bagi kepentingan bangsa ke depan,” tegas Muzani.
Terkait pembangunan Pulau Enggano, Muzani menilai Inpres dari Presiden memberi kepastian hukum yang dibutuhkan agar Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat bergerak cepat membangun infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah tersebut.
“Dengan penegasan kemarin, Pemerintah Provinsi Bengkulu bisa lebih leluasa membangun Pulau Enggano, karena penduduknya juga cukup banyak,” tutupnya. (jpnn/c1/abd)