DPRD Lampung Dukung Proyek Perubahan Program Sibadik untuk Entaskan Kemiskinan Ekstrem

Wakil Ketua DPRD Lampung Ririn Kuswantari -FOTO DOK DPRD LAMPUNG-
Awalnya, Pemprov Lampung melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terutama Badan Keuangan Daerah (Bakuda), belajar dari Pemprov Sumatera Utara.
Saat ini pelaksanaan e-ssh, e-planing, dan e-budgeting di Lampung jadi rujukan beberapa daerah.
Rencananya, Selasa (5/3/2019) tidak hanya Ketua KPK yang hadir di Lampung untuk me-launching Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah (SIPPKD).
BACA JUGA:Pelanggan Aset Kripto di Indonesia Masuk Peringkat 7 Dunia, Jumlahnya Fantastis!
Tiga pemerintahan di Sulawesi akan datang ke Saibumi Ruwajurai untuk MoU implementasi SIPPKD.
Kepala Bakuda Lampung Minhairin didampingi Kabid Anggaran Marindo Kurniawan mengatakan, MoU tersebut berdasarkan arahan Koordinator Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah II Sumatera Adlinsyah M. Nasution, yang saat ini menjadi Korsup Nasional KPK.
"Jadi kedepannya Pemprov Lampung membantu ketiga daerah ini, untuk implementasi e-ssh, e-planing, dan e-budgeting melalui SIPPKD," ujarnya. (*)