Tangani Kendaraan ODOL dari Hulu

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Jumat , 20 Jun 2025 - 21:43

-GRAFIS/EDWIN RADAR LAMPUNG-

tangani kendaraan odol dari hulu                            bandarlampung - saat ini banyak aksi penolakan terhadap rancangan undang-undang over dimension over loading (ruu odol), utamanya dilakukan oleh para sopir angkutan di jawa.
untuk mengantisipasi agar aksi tersebut tidak terjadi di lampung, kepala dinas perhubungan lampung bambang sumbogo menyampaikan ada beberapa upaya yang dilakukan. ’’yang jelas, kebijakan ini harus ada edukasi dan sosialisasi. tanpa itu tidak bisa,” ujarnya.
kata bambang, pihak terkait harus mengajak para praktisi, pemilik kendaraan angkutan barang, pemilik perusahaan untuk memberi pengertian terkait larangan muatan kendaraan yang berlebih.
’’mau alasan inflasi dan lainnya sebenarnya tidak boleh. pelanggaran itu, kalau dulu konsep boleh melanggar asal bayar, sekarang enggak bisa. ini enggak bagus. kita harus tertibkan,” ucapnya.
salah satu program yang harus diterapkan, menurut bambang, normalisasi kendaraan, pengujian kendaraan yang ketat dan berjalan baik. 
“cikal bakal kendaraan kan dari awal. kalau awal uji bagus pasti belakangnya bagus. kalau misal nakal tambah tinggi bak atau tambahan panjang sasis selama ini seperti pembiayaan. nah ini kita lakukan pengujian tertera kalau panjang lebih maka harus di potong,” ungkapnya.
baca juga:israel-iran memanas, sby sebut 5 figur penentu masa depan dunia
terkait aksi unjuk rasa sopir di jawa terkait rencana penerapan aturan odol, bambang sumbogo mengaku tidak mengetahui permasalahannya dengan detail.
menurut bambang sumbogo, dampak dari kendaraan odol ini tentu berkaitan dengan infrastruktur jalan dan juga keamanan dalam perjalanan.
“selama ini permasalahan belum selesai artinya harus dicari skema-skema dan formula-formula salah satunya nanti terkait odol akan ada aturan nanti sistem pengawasan harus dari pabrik,” ungkapnya.
pengawasan dari pabrik untuk kendaraan angkutan atau logistik ini penting dilakukan agar di jalan tidak melanggar.
’’jadi ketika mereka keluar dari pabrik sudah tidak lagi melanggar di jalan. kalau sekarang dari pabrik sudah lebih muatan merusak jalan. ketika dari hulu sudah dicegah, kita tidak perlu mengembalikan lagi di pelabuhan atau melakukan pengawasan jadi skema ini akan dilakukan. mungkin tidak semua dari pabrik, tapi meminimalkan,” tuturnya.
jelang penerapan aturan tersebut, dia mengusulkan agar jalan tol itu bisa menolak kendaraan odol yang telah ada peraturan menterinya.
“kalau bisa odol tidak masuk tol. di lampung setiap pintu tol di pasang alat deteksi. jadi kalau terdeteksi odol maka tidak bisa masuk,” ucapnya.
baca juga:marindo siap wujudkan cita-cita kecil gubernur mirza untuk lampung maju
begitu juga penerimaan peraturan kendaraan odol tidak dapat menyeberang dari jawa ke sumatera dan sebaliknya kembali diterapkan.
“cuma kendalanya jangan sampai saat tiba di pelabuhan penyebrangan baru bermasalah. kasian mereka harus putar balik dan lainnya. sementara orang sudah beli tiket. kalau bisa sebelum beli tiket dari hulu sudah klir,” terangnya.
bambang sumbogo juga mengusulkan terkait penanganan kendaraan odol dengan mengaktifkan fungsi pengawasan jembatan timbang.
“ini untuk pengawasan, minimalnya kalau ada pengawasan orang mikir. kalau bablas nggak ada. seperti di lampung dulu ada di way kanan, pematang panggang dan way urang. sekarang hanya way urang. kita usulkan agar yang di way kanan diaktifkan. minimal kalau orang sering di tilang akan ada efek jerah,” ungkapnya.
pada kesempatan tersebut, bambang sumbogo juga menyampaikan, jika terjadi perubahan peraturan yang sebelumnya ada  trayek angkutan barang kini hanya ada aturan trayek.
pada peraturan ini diatur antara angkutan antar kota antara provinsi (akap) dan antar kota dalam provinsi (akdp) yang tentunya telah diatur berdasarkan klaster daya dukung jalan.
baca juga:indonesia defisit, sri mulyani: tetap terkendali
“misal akap pasti antar provinsi melintasi jalan kelas satu. akdp pasti jalan provinsi. ketika masuk c angkot-angkot jalan kabupaten/kota. ini sebenarnya sejalan dengan tata ruang. tatanya sudah bagus. tinggal pakemnya belum. contoh orang kdang buat pabrik dijalan kabupaten kan bisa rusak dilalui kendaraan besar,” tuturnya

ke depan, dirinya juga menghadirkan agar ada peraturan mengenai tarif batas atas dan bawah untuk kendaraan angkutan logistik agar terjadi persaingan yang sehat dan tidak odol. (pip/c1/yud)