Kemenkeu Buka Blokir Anggaran Rp129 T Bertahap

Fokus Sektor Pendidikan, Pertanian, dan Infrastruktur

 

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi membuka blokir anggaran Rp129 triliun untuk mendukung program prioritas nasional. Anggaran tersebut difokuskan ke sektor pendidikan, pertanian, dan infrastruktur yang dinilai memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman menjelaskan pembukaan blokir dilakukan secara bertahap. Tahap awal diarahkan untuk kebutuhan rutin dan operasional kementerian/lembaga (K/L), termasuk belanja pegawai dan kegiatan administratif.

’’Kami sudah mulai membuka blokir-blokir tersebut. Fokus pertama pada K/L baru dan aktualisasi belanja pegawai serta operasional,” ujar Luky dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (17/6).

 

Tahap berikutnya akan menyasar program-program strategis pemerintah, terutama pembangunan infrastruktur, program pendidikan, dan sektor pertanian, termasuk proyek cetak sawah.

 

Pembukaan blokir ini menjadi bagian dari kelanjutan kebijakan efisiensi anggaran yang sempat menahan dana sejumlah K/L untuk menekan belanja nonprioritas.

 

Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD. Inpres tersebut menargetkan efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dari belanja K/L dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah (TKD), dengan fokus mengalihkan dana dari kegiatan seremonial dan perjalanan dinas ke program yang dirasakan langsung masyarakat.

 

Kemenkeu mencatat hingga akhir Mei 2025, realisasi belanja negara telah mencapai Rp1.016,3 triliun atau sekitar 28,1% dari total pagu APBN 2025 yang sebesar Rp3.621,3 triliun. Perinciannya, belanja pemerintah pusat Rp694,2 triliun (25,7% dari target tahunan) dan transfer ke daerah sisanya dari total realisasi.