Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Gerbang Rumah Dinas Bupati Lamtim Bertambah

tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gerbang rumah dinas bupati lamtim bertambah bandar lampung — kejaksaan tinggi (kejati) lampung kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan atau penataan kawasan gerbang rumah dinas jabatan bupati lampung timur. tersangka terbaru yang ditetapkan pada senin (16/6) adalah mantan kepala dinas pupr lamtim tahun 2022 subandri bachri. kepala seksi penyidikan (kasidik) kejati lampung masagus rudy mengatakan penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik menyelesaikan pemeriksaan terhadap subandri. "pada tahun 2022, saudara s menjabat sebagai kepala dinas pupr lampung timur sekaligus merangkap sebagai pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen dalam proyek pembangunan gerbang rumah jabatan bupati lampung timur," ujar rudy dalam konferensi pers, selasa (16/6/2025). baca juga:itera klarifikasi dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus rudy menjelaskan, penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan subandri sebagai tersangka. akibat perbuatan tersangka dan pihak lainnya, kerugian negara ditaksir mencapai rp3.803.937.439 dari total anggaran sebesar rp6.886.970.921. "hingga saat ini tim penyidik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pihak terkait lainnya untuk mendalami ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain dalam perkara ini," tambahnya. terkait modus operandi, rudy menyebut subandri memanfaatkan jabatannya untuk melakukan persekongkolan agar memenangkan salah satu perusahaan tertentu sebagai pelaksana proyek. "pengkondisian pemenang ini bertujuan agar perusahaan tersebut bisa mengerjakan pembangunan gerbang rumah jabatan bupati lampung timur tahun anggaran 2022. hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa," tegasnya. untuk kepentingan penyidikan, subandri bersama tersangka lainnya saat ini ditahan di rutan polresta bandar lampung selama 20 hari ke depan. subandri dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. subsider pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. sebelumnya,  gugatan praperadilan yang diajukan mantan bupati lampung timur dawam rahardjo resmi ditolak oleh pengadilan negeri (pn) tanjungkarang.  putusan ini dibacakan dalam sidang lanjutan yang digelar pada senin (2/6) di ruang sidang soebekti pn kelas ia tanjungkarang. hakim tunggal dedy wijaya menolak seluruh dalil permohonan dawam yang mempermasalahkan penetapannya sebagai tersangka oleh kejaksaan tinggi (kejati) lampung dalam kasus dugaan korupsi proyek penataan kawasan gerbang rumah jabatan bupati lampung timur.  “penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon adalah sah menurut hukum acara pidana yang berlaku,” tegas hakim dedy saat membacakan amar putusan. dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka telah melalui prosedur sah, termasuk penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (spdp) oleh kejati lampung pada 13 november 2024 dan pengiriman kepada instansi terkait. hakim menilai tidak ada pelanggaran terhadap hukum acara pidana dalam penetapan dan penahanan tersangka oleh penyidik selain dawam rahardjo, kejati lampung juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya dalam kasus yang sama, yaitu: ac alias ags – direktur perusahaan penyedia jasa, ss alias spm – direktur perusahaan konsultan pengawas proyek, mdr – asn yang merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen (ppk). mereka diduga terlibat dalam penyimpangan proyek pembangunan gerbang rumah jabatan bupati lampung timur dengan nilai kontrak sebesar rp6,8 miliar, yang berdasarkan hasil audit merugikan negara sebesar rp3,8 miliar. kasus ini kini terus bergulir di kejaksaan tinggi lampung, dan para tersangka sudah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. sebelumnya, mantan bupati lampung timur (lamtim), m. dawam raharjo, resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh kejaksaan tinggi (kejati) lampung atas dugaan korupsi proyek penataan kawasan gerbang rumah jabatan bupati/rumah dinas (rumdis) proyek tersebut merupakan kegiatan tahun anggaran 2022 dengan nilai kontrak mencapai rp6,8 miliar. asisten tindak pidana khusus (aspidsus) kejati lampung, armen wijaya, menyebutkan bahwa berdasarkan hasil audit dari akuntan publik, proyek ini menimbulkan kerugian negara sebesar rp3,8 miliar. penahanan terhadap dawam dilakukan pada kamis malam, 17 april 2025, oleh tim pidana khusus (pidsus) kejati lampung. selain dawam, tiga orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni ac selaku direktur perusahaan penyedia jasa, ss sebagai direktur perusahaan konsultan perencana dan pengawas, serta mdw, seorang asn sekaligus pejabat pembuat komitmen (ppk) dalam proyek tersebut. "keempat tersangka, yaitu mdr, ac, ss, dan mdw, ditahan selama 20 hari ke depan di rutan kelas i bandar lampung,” ujar armen dalam keterangannya. dari hasil penyidikan, kasus ini bermula pada tahun 2021 saat dawam raharjo masih menjabat sebagai bupati. ia merencanakan pembangunan ikon di lampung timur yang terinspirasi dari tugu di salah satu kabupaten di provinsi lampung. untuk merealisasikan ide tersebut, dawam memerintahkan salah satu kepala skpd agar segera menyusun perencanaan. dalam pelaksanaannya, ss diduga meminjam bendera perusahaan untuk mendapatkan pekerjaan konsultasi, dengan menggunakan desain patung dari seniman ternama asal bali. setelah proses perencanaan selesai, mdr selaku ppk menyusun kerangka acuan kerja (kak) seolah-olah proyek tersebut merupakan pekerjaan konstruksi, padahal tergolong sebagai pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. selanjutnya, atas arahan dawam, mdr langsung melakukan tender dengan mengarahkan perusahaan milik ac untuk memenangkan proyek tersebut. perusahaan cv gta milik ac pun ditunjuk sebagai pemenang, namun pekerjaan selanjutnya disubkontrakkan ke pihak lain. atas perbuatan tersebut, keempat tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 dan/atau pasal 3 juncto pasal 18 uu no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan uu no. 20 tahun 2001, serta pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. (pip/c1/abd)  

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•