Anggaran Hotel Pejabat Rp9,3 Juta Per Malam Dinilai Wajar Meski Ada Efisiensi

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Kamis , 05 Jun 2025 - 09:52

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai anggaran hotel pejabat Rp9,3 juta per malam masih wajar meski pemerintah menerapkan efisiensi anggaran. IST--

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026. Beleid ini mengatur berbagai standar biaya operasional pejabat, termasuk biaya makan dan penginapan saat rapat.

Dalam aturan tersebut, biaya makan untuk rapat koordinasi tingkat menteri, wakil menteri, eselon I, atau setara ditetapkan sebesar Rp118.000 per orang, ditambah kudapan sebesar Rp53.000 per orang. Totalnya mencapai Rp171.000 per orang per rapat.

Namun, yang paling menjadi sorotan adalah batas tarif hotel tertinggi bagi pejabat negara, wakil menteri, dan pejabat eselon I untuk perjalanan dinas di DKI Jakarta yang mencapai Rp9.331.000 per malam.

Angka tersebut naik dari batas sebelumnya yang diatur dalam PMK Nomor 39 Tahun 2024, yakni sebesar Rp8,72 juta per malam.

Sementara itu, batas bawah tarif hotel untuk perjalanan dinas dalam negeri masih tetap seperti sebelumnya dan tidak mengalami perubahan dalam regulasi terbaru.

Jika Anda ingin versi singkat untuk Instagram, YouTube, atau platform lain, saya bisa bantu juga.

anggaran hotel pejabat rp9,3 juta per malam dinilai wajar meski ada efisiensi                             
jakarta, radar lampung – wakil ketua dpr ri, sufmi dasco ahmad, menilai anggaran hotel hingga rp9,3 juta per malam untuk pejabat negara tidak berlebihan, meskipun pemerintah sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
 
“enggak (berlebihan) lah,” ujar dasco di kompleks parlemen, senayan, jakarta pusat, rabu (4/6/2025).
 
menurut dasco, efisiensi yang dilakukan pemerintah bukan berarti pemerintah sedang kekurangan anggaran. ia menjelaskan bahwa efisiensi justru bertujuan agar alokasi dana negara lebih tepat sasaran, khususnya untuk kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat.
 
“efisiensi anggaran itu bukan karena kita tidak ada anggaran, tapi memang lebih difokuskan untuk kegiatan-kegiatan yang menuntut ke masyarakat. termasuk alokasi bagi yang menjalankan tugas negara, itu juga sudah diperhitungkan,” jelasnya.
 
karena itu, dasco menganggap polemik soal besarnya anggaran hotel pejabat tidak perlu diperpanjang.
baca juga: realisasi anggaran mbg tembus rp3 t hingga 21 mei 2025
 
“sehingga saya pikir hal-hal demikian tidak perlu diperdebatkan,” ujarnya menegaskan.
 
sebelumnya, menteri keuangan sri mulyani indrawati mengeluarkan peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 32 tahun 2025 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2026. beleid ini mengatur berbagai standar biaya operasional pejabat, termasuk biaya makan dan penginapan saat rapat.
 
dalam aturan tersebut, biaya makan untuk rapat koordinasi tingkat menteri, wakil menteri, eselon i, atau setara ditetapkan sebesar rp118.000 per orang, ditambah kudapan sebesar rp53.000 per orang. totalnya mencapai rp171.000 per orang per rapat.
 
namun, yang paling menjadi sorotan adalah batas tarif hotel tertinggi bagi pejabat negara, wakil menteri, dan pejabat eselon i untuk perjalanan dinas di dki jakarta yang mencapai rp9.331.000 per malam.
baca juga:bi lampung prediksi inflasi 2025 tetap terkendali di rentang sasaran
 
angka tersebut naik dari batas sebelumnya yang diatur dalam pmk nomor 39 tahun 2024, yakni sebesar rp8,72 juta per malam.
 
sementara itu, batas bawah tarif hotel untuk perjalanan dinas dalam negeri masih tetap seperti sebelumnya dan tidak mengalami perubahan dalam regulasi terbaru.

jika anda ingin versi singkat untuk instagram, youtube, atau platform lain, saya bisa bantu juga.