T.B. Hasanuddin Dukung Pembukaan Hubungan Diplomatik dengan Israel, Asalkan Palestina Merdeka

Anggota Komisi I DPR T.B. Hasanuddin menegaskan hubungan diplomatik Indonesia-Israel hanya bisa dibuka jika Palestina diakui dan agresi militer dihentikan. -FOTO DISWAY -

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (pur.) T.B. Hasanuddin menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah yang membuka peluang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Namun, dukungan tersebut disertai sejumlah syarat mutlak yang menegaskan posisi Indonesia terhadap keadilan dan kemanusiaan.
’’Saya mendukung sikap pemerintah untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, namun dengan syarat mutlak yang harus dipenuhi,” ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Minggu (1/6).
Politikus PDI Perjuangan itu menyebutkan tiga syarat utama yang harus dipenuhi Israel sebelum Indonesia menjalin hubungan diplomatik:
Israel harus secara resmi mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Negara Palestina.
Israel harus menghentikan seluruh bentuk agresi militer terhadap Palestina dan menarik diri dari wilayah-wilayah yang diduduki.
Kedua negara, Israel dan Palestina, harus hidup berdampingan secara damai sebagai dua negara merdeka dan berdaulat.
TB Hasanuddin menegaskan bahwa ketiga poin tersebut sejalan dengan aspirasi rakyat Indonesia dan semangat konstitusi, khususnya dalam mendukung solusi dua negara (two-state solution).
“Ini adalah semangat konstitusi kita yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, termasuk Palestina dan Israel,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan pernyataan yang senada. Dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Rabu, 28 Mei 2025, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia siap mengakui Israel sebagai negara berdaulat, asalkan Israel terlebih dahulu mengakui Palestina.
’’Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik,” ujar Prabowo.
Ia juga menegaskan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan damai yang adil bagi kedua belah pihak.
’’Kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk perdamaian sejati. Namun, di saat yang sama, hak Israel sebagai negara berdaulat juga harus dijamin,” tuturnya.
Dengan demikian, wacana pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel kini menjadi diskursus strategis, dengan penekanan kuat pada prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Sementara, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menilai Presiden Prabowo Subianto menunjukkan politik luar negeri Indonesia yang konsisten terkait Palestina dan Israel.
’’Pernyataan Presiden Prabowo tentang kesiapan Indonesia mengakui keberadaan negara Israel dengan syarat diakui dan ditetapkannya keberadaan negara Palestina, itu konsisten dengan kebijakan solusi dua negara yang dikukuhkan Indonesia sejak semula,” kata Gus Yahya dalam keterangannya, Minggu (1/6).
Gus Yahya mendorong konsolidasi kokoh dari kalangan internasional dalam menindaklanjuti ketegasan sikap bersama agar mencapai langkah dan agenda yang nyata.
“Yang perlu ditempuh selanjutnya adalah melakukan penggalangan dan konsolidasi internasional melalui platform-platform multilateral yang sah untuk menggulirkan proses politik yang decisive menuju terwujudnya solusi dua negara tersebut,” tuturnya.
Gus Yahya mengatakan prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan nyawa ribuan anak-anak, kalangan perempuan dan rakyat yang renta dari ancaman kekerasan akibat perang.
Tujuan tersebut, kata dia, dapat dicapai dengan cara menggugah dan menuntut internasional agar patuh melaksanakan kesepakatan yang ada.
“Masyarakat internasional harus berkonsolidasi untuk menegakkan kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada terkait dengan masalah Israel-Palestina dengan penerapan yang tegas atas semua pihak,” ucapnya.
Hal tersebut dapat dicapai dengan jalan menggugah dan menuntut dunia internasional agar patuh melaksanakan konsensus yang ada.
“Pada saat yang sama, masyarakat internasional harus berkonsolidasi untuk menegakkan konsensus-konsensus dan kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada terkait masalah Israel-Palestina dengan penerapan yang tegas atas semua pihak,” ujar Gus Yahya. (disway/c1/abd)

Tag
Share