LHP BPK, Pemkab Lampura Kembali Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024. Hal itu sebagai wujud tata kelola keuangan yang baik.

Itu tampak pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) l LKPD Tahun Anggaran 2024 langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Lampung, Nugroho Heru Wibowo, S.E., M.Comm., CSFA, ACPA, CA, Ak., kepada Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. H. Hamartoni Ahadis, M.Si., yang digelar di Aula Krakatau, Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Bandarlampung, Senin, 26 Mei 2025.

Bupati Lampura, Hamartoni Ahadis menjelaskan raihan tersebut diterima terwujud atas komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Sehingga memperoleh ganjaran “wajar tanpa pengecualian”.

"Tentunya capaian ini merupakan buah dari kerja keras, sinergi, dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah. Khususnya dalam hal mengelola keuangan secara tertib, taat aturan, serta transparan dan akuntabel," kata dia dalam sambutannya.

Menurutnya opini wajar tanpa pengecualian itu sendiri bukan hanya sebuah pencapaian. Akan tetapi lebih kepada amanah besar yang harus dijaga bersama. 

"Ini adalah cerminan dari upaya kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab," terangnya.

Pemkab Lampura berharap capaian itu dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Serta pelayanan publik demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berdaya saing tinggi.

"Kami berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus mendukung kinerja pemerintah daerah. Khususnya dalam hal tata kelola keuangan yang baik, untuk mewujudkan Lampura maju, sejahtera dan bermartabat," tambahnya.

Di sisi lain, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di Lampung yang telah menyelesaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

"Kami mengapresiasi upaya dan komitmen seluruh pemerintah daerah yang terus menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Ini penting untuk memastikan bahwa anggaran negara benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat," imbuh Nugroho.

Acara penyerahan LHP LKPD itu juga dihadiri oleh para kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Kemudian, ketua dan pimpinan DPRD, serta pejabat struktural dari BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung. (*)