PPP Akan Gelar Muktamar Agustus-September 2025, Cari Ketum Baru

JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar muktamar pada 2025 untuk memilih ketua umum (Ketum) baru. Agenda ini direncanakan berlangsung setelah hari raya Idul Adha dan pilkada ulang di sejumlah daerah.
’’Setelah Rapat Pengurus Harian DPP PPP terakhir di kantor DPP, diputuskan bahwa Muktamar PPP dijadwalkan setelah hari raya Idul Adha dan pilkada ulang. Jadi diperkirakan antara Agustus–September, meski ini masih tentatif,” ujar Juru Bicara DPP PPP Usman M. Tokan, Rabu (14/5).
Tokan mengungkapkan, sejumlah kader internal masuk dalam bursa calon ketua umum, termasuk Plt Ketum saat ini, Mardiono, serta tokoh-tokoh seperti Sandiaga Salahuddin Uno, Muhammad Romahurmuziy, dan Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin).
“Pak Suharso Monoarfa juga punya peluang yang sama jika bersedia maju kembali,” tambahnya.
Selain nama-nama internal, beberapa tokoh eksternal juga disebut-sebut masuk dalam bursa calon ketum, di antaranya Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional dan mantan KSAD Jenderal (Purn) TNI Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
“Nama-nama eksternal ini ada yang masih terdengar samar-samar, tetapi ada juga yang sudah aktif berkonsolidasi dan menemui sejumlah pimpinan DPW PPP,” jelas Tokan.
Ia menyebutkan, setidaknya 20 DPW PPP telah menyuarakan keinginan untuk memilih ketua umum baru dalam muktamar mendatang.
“Perlu dicatat bahwa saat ini PPP masih dipimpin oleh Plt Ketum, bukan hasil muktamar. Kami semua, baik di DPP, DPW, maupun DPC, tentu ingin segera memilih ketua umum definitif agar ada waktu cukup untuk konsolidasi menyeluruh menuju Pemilu 2029,” tegas Toka.
Sebelumnya, Ketua Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Prijono Tjiptoherijanto menyetujui digelarnya Muktamar pada 2025. Hal itu sesuai dengan hasil Rapimnas IX beberapa waktu lalu.
“Surat tersebut sudah sejak 1 Mei. Berarti ada orang dalam, wong surat disampaikan langsung kepada Ketum, kok jadi keluar dan semua orang tahu, itu kan aneh,” kata Prijono, Kamis (20/6).
Prijono menyampaikan, tidak sepatutnya soal surat-menyurat tersebut muncul ke permukaan publik dan membuat gaduh partainya. Sebab, muktamar telah disepakati dan ditegaskan dalam Rapimnas IX, yaitu akan dilaksanakan sesuai waktunya berdasarkan AD/ART partai tahun 2025.
“Bagaimana juga kita harus setuju, karena Rapimnas adalah keputusan resmi dalam partai. Pokoknya begitu saja, jangan dibuat repot hanya karena masalah surat yang jadi kemana-mana,” tegasnya.
Sementara Sekretaris Majelis Pakar DPP PPP Fernita Jubahar Amirsyah menyampaikan, Rapimnas IX yang dihadiri oleh 38 ketua wilayah PPP se-Indonesia pada 6-7 Juni 2024 telah menghasilkan keputusan muktamar akan dilaksanakan pada 2025. Sehingga, saat ini PPP se-Indonesia sedang fokus menghadapi Pilkada 2024.
“Baru-baru ini Rapimnas IX dihadiri 38 DPW se-Indonesia menghasilkan keputusan bahwa muktamar sepakat diselenggarakan sesuai periode AD/ART yaitu tahun 2025. Hal ini menepis seluruh isu atau dorongan muktamar dipercepat,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua DPW PPP NTT Djainudin Lonek pun meminta DPP PPP untuk menindak tegas setiap kader atau pengurus partai yang membuat gaduh jelang Pilkada 2024.
“Seperti pernyataan salah satu Plt. Sekretaris DPW Bali Aftoni yang menyatakan hasil Rapimnas hanya gimik. Itu sama saja merusak dan menghina marwah partai, padahal jelas yang bersangkutan mengikuti Rapimnas namun tidak bersuara malah bicara di luar forum. Sebaiknya DPP PPP segera menindak tegas,” kata Lonek. (disway/c1/abd)