Kemendag Siap Bahas Larangan Impor Tapioka dan Singkong Bersama Kemenko Perekonomian

BANDARLAMPUNG – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan kesiapannya untuk membahas usulan larangan dan pembatasan (lartas) impor singkong dan tapioka bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal ini merujuk pada PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, yang mengatur bahwa keputusan pengendalian impor dan ekspor diambil melalui rapat koordinasi lintas kementerian.

Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Isy Karim, pada Jumat (9/5/2025), menyampaikan bahwa pihaknya terbuka terhadap masukan masyarakat dan siap melakukan evaluasi berdasarkan situasi ekonomi nasional dan global.

“Kemendag menyambut baik usulan tersebut dan siap membahasnya di Kemenko Perekonomian,” ujar Isy.

BACA JUGA:Gubernur Tetapkan Aturan Baru SPMB 2025

Menurut Isy, pembahasan akan dilangsungkan saat kondisi ekonomi global lebih kondusif. Ia juga memastikan bahwa keputusan lartas akan mempertimbangkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, isu anjloknya harga singkong di Lampung turut memicu pernyataan tajam dari sejumlah pihak. Tudingan yang dialamatkan kepada Menko Pangan, Zulkifli Hasan, oleh PMII Bandarlampung, dinilai tidak berdasar dan justru kontraproduktif.

Wakil Ketua DPW PAN Lampung, Suprapto, menyayangkan tudingan tersebut yang menurutnya menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme impor. “Penentuan kebijakan impor tepung tapioka bukan berada di tangan Menko Pangan atau Mendag, melainkan Menko Perekonomian. Jadi tudingan itu salah alamat,” katanya.

Suprapto juga mengingatkan agar gerakan membela petani tidak ditunggangi kepentingan politik sempit. “Kalau perjuangan untuk petani tulus, maka harus dikawal dengan data dan solusi konkret, bukan menyebar isu yang menyesatkan,” tegasnya.

BACA JUGA:Lampung Tertinggi, Harga Singkong Tembus Rp1.350

Senada, Wakil Ketua DPW BM PAN Lampung, Naufal Caya, meminta semua pihak bersatu mencari solusi, bukan saling menyalahkan. Ia menilai Zulkifli Hasan selama ini justru aktif memperjuangkan ketahanan pangan, termasuk mengatasi persoalan harga singkong di Lampung.

Sebelumnya, PMII menuding Zulkifli Hasan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas jatuhnya harga singkong di Lampung dalam sebuah aksi unjuk rasa. Namun tudingan ini dinilai sebagai manuver politik yang tidak berdasar dan tidak produktif dalam upaya menyejahterakan petani. (*)