SPMB Inklusif Berkeadilan

Reporter: Yuda Pranata |

Editor: Yuda Pranata |

Kamis , 08 May 2025 - 19:59

Foto ILUSTRASI SPMB Inklusif Berkeadilan. -Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway---

spmb inklusif berkeadilan                            oleh: biyanto*
peraturan menteri pendidikan dasar dan menengah (permendikdasmen) nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru (spmb) mulai dilaksanakan untuk tk, sd, smp, sma, dan smk. hal itu berarti spmb berdasar pemendikdasmen 3/2025 efektif diimplementasikan untuk semua satuan pendidikan di tanah air pada tahun ajaran 2025/2026. 
permendikdasmen terbaru itu diharapkan mampu mengatasi persoalan yang sering kali terjadi pada setiap musim penerimaan murid baru.
permendikdasmen 3/2025 merupakan penyempurnaan terhadap peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (permendikbudristek) nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru (ppdb). 
sebelumnya juga terbit peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) nomor 51 tahun 2018 tentang ppdb. dua peraturan menteri itu sama-sama menekankan pentingnya sistem zonasi. 
jika dicermati, sistem zonasi dalam permendikbud 51/2018 dan permendikbudristek 1/2021 sejatinya hanya merujuk pada nama salah satu jalur ppdb. padahal, masih ada jalur lain dalam ppdb, yakni afirmasi, prestasi, dan mutasi. 
untuk itulah, dalam permendikdasmen 3/2025, istilah zonasi diganti dengan domisili. hal itu dilakukan agar tidak terjadi kebingungan dalam implementasinya di lapangan.
terma ”peserta didik” juga diganti dengan ”murid”. hal itu dilakukan tidak semata berganti istilah. sebab, kata peserta didik dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas) sesungguhnya menunjukkan makna yang lebih umum alias generik. 
peserta didik merupakan warga belajar yang ada di semua tingkatan, mulai pendidikan anak usia dini (paud), pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. 
dengan demikian, istilah murid digunakan lebih spesifik, yakni anak-anak yang belajar di level paud serta pendidikan dasar dan menengah. penggantian nomenklatur peserta didik menjadi murid juga sejalan dengan kebijakan restrukturisasi kementerian yang membidangi pendidikan.
seperti diketahui, kementerian yang membidangi pendidikan kini dipisah menjadi kementerian pendidikan dasar dan menengah (kemendikdasmen) dan kementerian pendidikan tinggi, sains, dan teknologi (kemendiktisaintek).     
integrasi empat jalur spmb   
permendikdasmen 3/2025 ingin menjadikan sistem penerimaan murid baru melalui jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. 
pertama, jalur domisili diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru. 
kedua, jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas. 
jalur afirmasi sekaligus menunjukkan pemihakan terhadap calon murid yang berkebutuhan khusus. dengan demikian, pada masa mendatang, diharapkan tidak ada lagi sekolah yang menolak calon murid berkebutuhan khusus. 
tugas pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing adalah menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan satuan pendidikan agar mampu menerima murid dengan kondisi apa pun. 
yang tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan guru di sekolah untuk melayani dengan sepenuh hati anak-anak berkebutuhan khusus.    
ketiga, jalur prestasi diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik atau nonakademik. jalur prestasi itu memberikan kuota yang cukup besar untuk murid yang bertalenta hebat sesuai minat dan bakatnya. 
yang baru dari permendikdasmen 3/2025 adalah apresiasi terhadap pengalaman calon murid dalam kepengurusan organisasi kesiswaan, pramuka, atau kepanduan sebagai pertimbangan penerimaan murid baru. 
keempat, jalur mutasi diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar. jalur mutasi itu memberikan peluang bagi anak dari pegawai pemerintah atau swasta yang mengalami perpindahan tugas sehingga dapat sekolah sesuai penempatan tugas orang tua. 
inklusif berkeadilan
ketika taklimat permendikdasmen 3/2025, menteri pendidikan dasar dan menengah (mendikdasmen) abdul mu’ti menyatakan bahwa sistem spmb itu diharapkan lebih inklusif dan berkeadilan. 
kata inklusif bermakna terbuka menerima calon murid baru apa pun latar belakang sosial ekonominya. calon murid baru berkebutuhan khusus pun harus diterima dan dilayani dengan sebaik-baiknya.
sementara itu, kata ”berkeadilan” bermakna bahwa persentase empat jalur penerimaan calon murid baru diatur lebih proporsional. penerimaan murid baru tidak sekadar berdasar kedekatan jarak tempat tinggal orang tua dengan sekolah. 
untuk itulah, persentase jalur zonasi dalam sistem yang lama dikurangi dan dialihkan ke jalur afirmasi dan prestasi. 
distribusi jalur penerimaan murid baru yang lebih berkeadilan itu diharapkan meminimalkan gelombang protes yang terjadi di sejumlah daerah. banyak orang tua yang memprotes sistem zonasi karena buah hatinya yang memiliki nilai tinggi tidak diterima di sekolah yang diinginkan. 
hal itu disebabkan jarak rumahnya jauh dari sekolah. sebaliknya, siswa yang berdomisili lebih dekat dengan sekolah diterima meski memiliki nilai lebih rendah.
makna spmb berkeadilan juga ditunjukkan melalui keberpihakan pemerintah terhadap sekolah swasta. dalam permendikdasmen 3/2025 ditegaskan bahwa sekolah negeri harus mengumumkan ke publik daya tampung yang dimiliki. 
transparansi dalam hal daya tampung itu penting agar tidak terjadi praktik tambahan murid baru di luar waktu spmb. bagi calon murid baru yang tidak diterima di sekolah negeri, pemerintah dapat mendistribusikan ke sekolah swasta terakreditasi terdekat. 
pemerintah juga diminta untuk memberikan bantuan kepada calon murid baru yang didistribusikan ke sekolah swasta terakreditasi tersebut. kebijakan itu sejalan dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 3 tahun 2023 tentang pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan pada pemerintah daerah. 
pemberian bantuan untuk calon murid baru salah satunya dapat bersumber dari pembiayaan yang diberikan pemerintah melalui program indonesia pintar (pip). 
kebijakan tersebut sekaligus menjadi bagian dari afirmasi pemerintah kepada sekolah swasta. dalam sistem ppdb selama ini, banyak sekolah swasta yang tidak memperoleh murid baru sehingga terancam tutup. 
hal itu terjadi karena sekolah negeri seakan berlomba untuk menerima murid baru dengan tanpa memperhitungkan daya tampungnya. dalam situasi itulah, pemerintah daerah penting hadir. sebab, sekolah swasta merupakan mitra strategis pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
mendikdasmen juga menekankan agar spmb terbaru diimplementasikan secara fleksibel. karena itulah, dikenalkan pendekatan rayonisasi dalam penerimaan calon murid baru. pendekatan rayonisasi itu memungkinkan pemerintah daerah mengimplementasikan spmb secara fleksibel dan tidak terlalu kaku memahami batas-batas teritorial administrasi pemerintahan. 
apalagi, jika di daerah tertentu belum ada sekolah dengan fasilitas memadai. pendekatan rayonisasi tersebut sangat penting bagi calon murid yang berdomisili di daerah perbatasan antarprovinsi, kabupaten, atau kota.
pemerataan mutu pendidikan
peraturan smpb itu sekaligus menjadi strategi jangka panjang pemerintah untuk memperbaiki mutu pendidikan secara lebih merata. pemerintah ingin mengambil langkah yang terintegrasi dengan meningkatkan mutu guru, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana. 
melalui spmb, dimungkinkan terjadi mutasi guru dan tenaga kependidikan dari satu sekolah ke sekolah lain. mutasi dilakukan terutama untuk guru dan tenaga kependidikan dengan kapasitas memadai agar terjadi penyebaran ”virus” keunggulan.  
harus diakui, kontroversi kebijakan penerimaan murid baru selama ini muncul karena semua pihak terlalu lama menikmati zona nyaman (comfort zone). sekolah-sekolah yang selama ini dipersepsi favorit juga memperoleh banyak keuntungan sosial dan ekonomi dari kondisi itu. 
padahal, belum tentu sekolah-sekolah favorit tersebut menjadi unggulan karena memiliki kinerja terbaik (best process). boleh jadi sekolah-sekolah favorit itu menjadi unggulan karena anak-anak yang diterima memang pilihan (best input).
pada konteks itulah, semua pihak penting memahami bahwa sistem ppdb yang kini disempurnakan menjadi spmb merupakan strategi pemerintah untuk memperbaiki mutu pendidikan secara menyeluruh. target jangka panjangnya adalah terjadi pemerataan mutu pendidikan di seluruh daerah. 
karena itulah, ikhtiar untuk memperbaiki sistem penerimaan murid baru terus dilakukan. tujuannya adalah menghadirkan spmb yang lebih inklusif dan berkeadilan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 12 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan