Puluhan Pengusaha Sarang Walet di Lampura Nunggak Pajak

KOTABUMI - Dari 44 pengusaha sarang burung walet di Lampung Utara (Lampura), 35 di antaranya tidak taat membayar pajak. 

Diketahui pada tahun 2024, terdapat sembilan pengusaha sarang walet yang bayar pajak, kemudian untuk di tahun 2025 ini semuanya belum ada alias mangkir membayar pajak.

Hal tersebut dikemukakan Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan Badan Pendapatan Saerah (Bappeda) Adi Awang, ketika dikonfirmasi ruang kerjanya. 

Untuk tahun 2024, kata Awang, dari sembilan pengusaha sarang walet yang telah masuk dalam membayar pajak sebesar Rp 7.500.000,00.

Seharusnya, ada kesadaran dari pengusaha sarang burung walet untuk memenuhi kewajiban bayar pajak. Sebab itu telah diatur oleh UU Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Berdasarkan regulasi tersebut, tarif pajak atas sarang burung walet yang berlaku sebesar 5 peren dari nilai jual sarang burung dari masa panen dan bedasarkan nila jual.

Namun demikian telah ada retribusi yang mengatur, pungutan pajak atas sarang burung walet tetap tidak maksimal. 

Tim dari Bappeda Lampura tidak henti-hentinya untuk selalu menghimbau dan memberikan toleransi kepada pengusaha sarang burung walet.

"Itu selalu sia -sia pengusaha sarang burung walet, sebagian berkata bahwa tidak produksi, bahkan sebagian pengusaha tidak ada di tempat," tutur Adi Awang.

Ditanya lebih lanjut mengenai penunggakan pajak, apakah ada konsekuensinya bagi pihak pengusaha sarung burung walet.

Adi Awang mengatakan dapat saja dilakukan penyegelan terhadap puluhan gedung budidaya sarang burung walet yang berada di Lampura.

Itu kata Awang dapat saja dilakukan penyegelan terhadap puluhan pengusaha sarang burung walet yang menunggak pajak, namun itu harus melibatkan Satpol PP dan Badan Pendapatan Daerah.

"Sikap tegas tersebut dilakukan apabila pengusaha sarang burung walet yang menunggak pajak dan sulit ditemui serta dan tidak kooperatif dalam membayar pajak." katanya.(*)