Pendapatan Negara Lampung Melejit

BANDARLAMPUNG – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Lampung hingga akhir triwulan I tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat menggembirakan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung mencatat pendapatan negara di wilayah ini mencapai Rp2,69 triliun.

Angka itu setara dengan 24,25 persen dari target tahunan dan mencerminkan pertumbuhan signifikan sebesar 42,63 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy).

Kepala Kanwil DJPb Lampung Mohammad Dody Fachrudin menjelaskan pertumbuhan pendapatan yang tinggi ini ditopang oleh kinerja ekspor yang luar biasa, khususnya dari penerimaan bea keluar. Hingga Maret 2025, realisasi bea keluar mencapai Rp844,03 miliar melonjak tajam hingga 1.473,70 persen (yoy).

’’Lonjakan ini mencerminkan kuatnya peran sektor ekspor Lampung terhadap penerimaan negara, sekaligus menjadi bukti pemulihan dan peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah ini,” ujar Dody dalam keterangan tertulis yang diterima Radar Lampung, Rabu (7/5).

BACA JUGA:Lampung Siap Jadi Pondasi Indonesia Emas 2045

Selain bea keluar, komponen pajak dalam negeri juga menunjukkan pertumbuhan tajam. Penerimaan dari sektor cukai tercatat tumbuh sebesar 176,94 persen, sedangkan pajak lainnya mengalami lonjakan hingga 1.047,51 persen.

Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) pun tak ketinggalan mencatatkan tren positif, tumbuh 8,18 persen berkat kontribusi pendapatan dari badan layanan umum (BLU) serta sumber-sumber PNBP lainnya.

Di sisi belanja, Kanwil DJPb Lampung mencatat realisasi belanja negara mencapai Rp7,90 triliun atau 25,08 persen dari total pagu anggaran.

Angka ini meningkat 3,34 persen dibandingkan triwulan I 2024. Kinerja ini menunjukkan pelaksanaan belanja negara tetap berada dalam jalur yang efisien dan terukur.

Salah satu komponen utama belanja adalah penyaluran transfer ke daerah (TKD), yang mengalami percepatan cukup signifikan. Hingga akhir Maret 2025, TKD yang telah tersalurkan mencapai Rp6,32 triliun atau 27,44 persen dari pagu anggaran, meningkat 20,48 persen secara tahunan.

Lima komponen utama dalam TKD meliputi dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp4.102,21 miliar, dana desa Rp904,34 miliar, dana alokasi khusus (DAK) nonfisik untuk dana BOS sebesar Rp807,51 miliar, DAK nonfisik untuk tunjangan profesi guru ASN daerah Rp219,27 miliar, serta DAK nonfisik untuk bantuan operasional kesehatan sebesar Rp80,69 miliar.

BACA JUGA:Tim Pembina Posyandu Tanggamus Dilantik

Sementara itu, realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) melalui kementerian dan lembaga di Lampung tercatat sebesar Rp1,57 triliun atau 18,64 persen dari pagu.