Ratusan Buruh Padati Monas di Hari Buruh, Pemerintah Respons Tuntutan soal PHK

JAKARTA - Ratusan massa buruh memadati kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5), untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Dalam aksi ini, para buruh menyampaikan enam tuntutan utama. Salah satunya berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah telah mulai merespons beberapa tuntutan tersebut, termasuk soal mitigasi PHK.
“Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya sedang kita kerjakan, salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK,” ujar Prasetyo di Monas.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, pemerintah saat ini tengah menyusun sejumlah substansi kebijakan untuk dimasukkan ke dalam strategi mitigasi PHK yang komprehensif.
“Kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk dalam proses mitigasi PHK. Karena kita inginnya komprehensif,” jelasnya.
Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah ingin menciptakan solusi dari hulu, bukan hanya bertindak ketika PHK sudah terjadi.
“Kita tidak ingin hanya menangani ketika sudah terjadi PHK. Harapannya, dari hulu kita sudah merancang kebijakannya. Maka, beberapa tuntutan itu sebenarnya sedang kita kerjakan,” ucapnya.
Ia juga memastikan bahwa pemerintah akan mempelajari tuntutan-tuntutan lainnya yang belum direspons.
“Tapi kalau pun ada di antara enam tuntutan itu yang belum kita kerjakan, pasti akan kita tindak lanjuti dan pelajari bersama,” tambah Prasetyo.
Sebelumnya aja Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan segera membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kini menjadi kekhawatiran besar di dunia ketenagakerjaan nasional.

Gagasan pembentukan satgas ini pertama kali disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. Prabowo mengapresiasi usulan tersebut dan menyebutnya sebagai langkah penting.

“Ide dari Pak Said Iqbal ini saya akui sangat strategis. Saya sepakat, Satgas PHK harus segera dibentuk. Libatkan unsur pemerintah, serikat buruh, akademisi, BPJS Ketenagakerjaan, dan pihak terkait lainnya,” ujar Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (18/4/2025).

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa Satgas tersebut akan bertugas memetakan seluruh potensi dan peluang lapangan kerja yang tersedia. Hal ini bertujuan agar para korban PHK dapat segera mendapat solusi, baik dalam bentuk pekerjaan baru maupun pelatihan pengembangan diri.

“Satgas ini akan melakukan pemetaan terhadap lapangan kerja, mencocokkan (link and match) antara kebutuhan tenaga kerja dengan peluang yang ada. Pemerintah juga akan mendukung penuh, termasuk melalui rencana investasi besar di sektor pertanian yang bisa menyerap hingga 8 juta tenaga kerja,” jelasnya.

Ia pun meminta jajaran kementerian, khususnya Kementerian Koordinator dan Kementerian Ketenagakerjaan, untuk segera menindaklanjuti pembentukan satgas ini.
Dalam kesempatan yang sama, Said Iqbal mengungkapkan bahwa sekitar 50 ribu buruh di Indonesia terancam kehilangan pekerjaan dalam tiga bulan ke depan. Ancaman PHK ini disebut berkaitan dengan kebijakan tarif resiprokal yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Sektor-sektor yang terdampak mencakup industri tekstil, garmen, sepatu, elektronik, komponen otomotif, serta minyak kelapa sawit. Menurutnya, sejumlah perusahaan telah menginformasikan rencana PHK kepada para pekerja mereka.
“Satgas ini nantinya bisa mengambil peran aktif dalam menyikapi potensi PHK dan merumuskan langkah preventif. Termasuk juga untuk mencegah aksi mogok kerja jika terjadi pelanggaran hak buruh akibat PHK,” ujar Said Iqbal. (disway/c1/abd)