Upah Buruh Belum Buat Sejahtera

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Selasa , 29 Apr 2025 - 21:28

Radar Lampung Baca Koran--

Namun menurut Yohanes Joko Purwanto, hal itu sebenarnya tidak sesuai dengan tuntutan para buruh/pekerja, Pasalnya adanya beberapa iuran yang dipaksakan oleh pemerintah yang harus dibayarkan oleh buruh.

Itu seperti besaran iuran tabungan perumahan rakyat 2,5 persen yang masih dilakukan penolakan oleh buruh. Ditambah lagi adanya kenaikan PPN sebesar 12 persen. Kemudian iuran BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan yang juga harus dibayarkan buruh merupakan beban bagi buruh.

"Dengan banyaknya potongan-potongan seperti itu tidak menambah penghasilan buruh secara signifikan. Seharusnya negara mulai memutuskan dan memikirkan bagaimana nasib buruh se-Indonesia bukan diserahkan ke masing-masing daerah," ucapnya.

Karena buruh merupakan warga Negara Republik Indonesia dan seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah menetapkan standar Nasional soal pemberian upah buruh. Karena PNS, Tentara, Polisi, Pegawai BUMN saja bis, kenapa buruh tidak bisa dibuat standar upahnya," sambungnya.

Selanjutnya disampaikan Yohanes Joko Purwanto, bila bicara praktik politik upah murah menurut FPSBI-KSN itu tidak hanya sebatas tentang penetapan Upah minimum setiap tahunnya saja. Tetapi juga sistem kerja kontrak dan Outsourcing yang kian marak juga.

Hal ini merupakan bentuk perampasan upah atau penerapan Politik Upah Murah karena akibat dari sistem kerja tersebut banyak Buruh yang tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagai Tenaga Kerja.

FPSBI -KSN mencatat bahkan tidak sedikit pekerjaan inti perusahaan (Core Business) yang dilakukan oleh Tenaga Outsourcing. "Dan juga pekerjaan tetap yang dikerjakan secara terus menerus yang buruh nya selama bertahun-tahun masih menyandang status buruh kontrak.

Ditambah lagi kondisi kaum buruh dihadapkan dalam bentuk Penyempitan Ruang Demokrasi, Seperti tindakan pemberangusan serikat buruh selalu menjadi ancaman serius bagi para pengurus Serikat atau Aktivis Buruh dalam memperjuangkan nasibnya," terangnya.

Tindakan ini selalu dilakukan oleh pengusaha sebagai upaya melanggengkan pelanggarannya. Ketika buruh melakukan upaya perjuangan untuk mendapatkan hak dan merubah nasibnya kearah yang lebih baik pengusaha membalasnya dengan tindakan PHK terhadap pengurus, me-Mutasi Kerja Pengurus dengan alasan-alasan yang mengada-ngada bahkan membuat serikat buruh tandingan yang dapat dikendalikan oleh pengusaha.

Seringkali permasalahan ketenagakerjaan yang diadvokasi oleh organisasi adalah Permasalahan Union Busting. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum yang menjadi dalang langgengnya tindakan Union Busting,

Hal ini perlu menjadi catatan bahwa Negara Harus hadir dalam melindung Hak setiap warga negaranya dalam berdemokrasi.

Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia - Konfederasi Serikat Nasional selalu melihat berbagai tantangan yang dihadapi Buruh Terutama buruh di Provinsi Lampung.

"Meskipun seringkali dalam peringatan Hari Buruh Internasional menjadi momen untuk merefleksikan tantangan-tantangan yang masih dihadapi oleh buruh, tidak terkecuali buruh di Provinsi Lampung," ungkapnya.

"Salah satu masih mengalami tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat upah. Meskipun biaya hidup terus meningkat, banyak buruh di beberapa sektor masih dibayar di bawah standar yang layak, membuat mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarga mereka. Kemudian Kondisi Kerja yang Kurang Aman dibeberapa sektor, terutama industri dan konstruksi, kondisi kerja ini seringkali tidak aman," sambungnya.

Lanjut Yohanes Joko Purwanto, kurangnya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang dapat mengakibatkan risiko cedera serius atau bahkan kematian bagi para buruh.

upah buruh belum buat sejahtera                            bandarlampung – pada 1 mei bukan sekadar hari libur. ini merupakan momentum hari buruh sedunia, hasil perjuangan panjang pekerja sedunia yang menuntut keadilan dan martabat dalam bekerja.
hari buruh internasional lahir dari perjuangan buruh di chicago, amerika serikat, tahun 1886, saat ratusan ribu buruh turun ke jalan menuntut pengurangan jam kerja menjadi 8 jam sehari.
aksi ini dibayar mahal dengan penangkapan, penindasan, bahkan eksekusi mati terhadap para pemimpinnya. 
baca juga:naskah kuno lampung, jejak emas peradaban
namun dari titik darah itu, gelombang perlawanan menyebar ke seluruh dunia dan mulai mengubah wajah dunia kerja, jam kerja dipangkas, upah diperjuangkan, dan hak berserikat diakui.
di indonesia, sejarah perlawanan buruh tidak kalah panjang dan berdarah. sejak zaman kolonial hingga era orde baru, buruh terus diperas dan dibungkam. 
tetapi perjuangan kolektif buruh melalui pemogokan, aksi massa, hingga konsolidasi gerakan telah menghasilkan banyak capaian penting dari pengakuan hak berserikat, sistem jaminan sosial, hingga tunjangan hari raya (thr) yang kini dianggap biasa, padahal dulunya diperoleh lewat tekanan aksi dan ancaman mogok nasional. 
insentif kerja, jaminan kecelakaan, cuti melahirkan, dan perlindungan normatif lainnya bukanlah hadiah dari negara atau pengusaha, melainkan hasil dari puluhan tahun perlawanan rakyat pekerja, menetapkan 1 mei sebagai hari buruh internasional, sebagai penghormatan terhadap perjuangan buruh di chicago dan simbol solidaritas buruh sedunia. 
sejak saat itu, tanggal 1 mei menjadi milik buruh di setiap sudut dunia. namun, federasi pergerakan serikat anggota dari konfederasi serikat nasional (ksn) memberikan catatan kritis atas situasi ekonomi politik dalam tahun terakhir ini. terutama mengenai persoalan ketenagakerjaan dan perburuhan.
persoalan tersebut mulai dari kondisi perburuhan indonesia yang mengalami ketertindasan atas sistem politik upah murah yang tiada hentinya, bahkan hal tersebut semakin menggurita dan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif oleh persekongkolan penguasa dan pengusaha., 
melangsir di tahun 2023 saja secara nyata dilakukan oleh negara melalui kementrian tenaga kerjanya yang pada pokoknya memerintahkan dan mewajibkan para kepala daerah di indonesia untuk menetapkan ump tahun 2024 dengan mengacu terhadap pp no.51/2023 perhitungan upah minimum dilakukan dengan basis variabel inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks tertentu.
dalam pasal 26 ayat (6) indeks tertentu ditambah pdb nasional tidak lagi menyandarkan pada kebutuhan hidup layak sebagai dasar penetapan upah.
selanjutnya diawal tahun 2025 kenaikan upah hanya naik besaran 6,5 persen, hal ini dalam hemat fpsbi-ksn nilai bahwa pemerintah hanya menjalankan politik upah murah.
"bagaimana tidak, bila bicara kesejahteraan sebagai dasar dari ukuran besaran upah tersebut itu tidak terpenuhi. meski kenaikan ump 2025 dianggap sudah bagus," ujar ketua umum pimpinan pusat federasi pergerakan serikat buruh indonesia-konfederasi serikat buruh, yohanes joko purwanto.
namun menurut yohanes joko purwanto, hal itu sebenarnya tidak sesuai dengan tuntutan para buruh/pekerja, pasalnya adanya beberapa iuran yang dipaksakan oleh pemerintah yang harus dibayarkan oleh buruh. 
itu seperti besaran iuran tabungan perumahan rakyat 2,5 persen yang masih dilakukan penolakan oleh buruh. ditambah lagi adanya kenaikan ppn sebesar 12 persen. kemudian iuran bpjs ketenagakerjaan, bpjs kesehatan yang juga harus dibayarkan buruh merupakan beban bagi buruh.
"dengan banyaknya potongan-potongan seperti itu tidak menambah penghasilan buruh secara signifikan. seharusnya negara mulai memutuskan dan memikirkan bagaimana nasib buruh se-indonesia bukan diserahkan ke masing-masing daerah," ucapnya.
karena buruh merupakan warga negara republik indonesia dan seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah menetapkan standar nasional soal pemberian upah buruh. karena pns, tentara, polisi, pegawai bumn saja bis, kenapa buruh tidak bisa dibuat standar upahnya," sambungnya.
selanjutnya disampaikan yohanes joko purwanto, bila bicara praktik politik upah murah menurut fpsbi-ksn itu tidak hanya sebatas tentang penetapan upah minimum setiap tahunnya saja. tetapi juga sistem kerja kontrak dan outsourcing yang kian marak juga.
hal ini merupakan bentuk perampasan upah atau penerapan politik upah murah karena akibat dari sistem kerja tersebut banyak buruh yang tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagai tenaga kerja. 
fpsbi -ksn mencatat bahkan tidak sedikit pekerjaan inti perusahaan (core business) yang dilakukan oleh tenaga outsourcing.  "dan juga pekerjaan tetap yang dikerjakan secara terus menerus yang buruh nya selama bertahun-tahun masih menyandang status buruh kontrak.
ditambah lagi kondisi kaum buruh dihadapkan dalam bentuk penyempitan ruang demokrasi, seperti tindakan pemberangusan serikat buruh selalu menjadi ancaman serius bagi para pengurus serikat atau aktivis buruh dalam memperjuangkan nasibnya," terangnya.
tindakan ini selalu dilakukan oleh pengusaha sebagai upaya melanggengkan pelanggarannya. ketika buruh melakukan upaya perjuangan untuk mendapatkan hak dan merubah nasibnya kearah yang lebih baik pengusaha membalasnya dengan tindakan phk terhadap pengurus, me-mutasi kerja pengurus dengan alasan-alasan yang mengada-ngada bahkan membuat serikat buruh tandingan yang dapat dikendalikan oleh pengusaha. 
seringkali permasalahan ketenagakerjaan yang diadvokasi oleh organisasi adalah permasalahan union busting. hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum yang menjadi dalang langgengnya tindakan union busting, 
hal ini perlu menjadi catatan bahwa negara harus hadir dalam melindung hak setiap warga negaranya dalam berdemokrasi.
federasi pergerakan serikat buruh indonesia - konfederasi serikat nasional selalu melihat berbagai tantangan yang dihadapi buruh terutama buruh di provinsi lampung.
"meskipun seringkali dalam peringatan hari buruh internasional menjadi momen untuk merefleksikan tantangan-tantangan yang masih dihadapi oleh buruh, tidak terkecuali buruh di provinsi lampung," ungkapnya.
"salah satu masih mengalami tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat upah. meskipun biaya hidup terus meningkat, banyak buruh di beberapa sektor masih dibayar di bawah standar yang layak, membuat mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarga mereka. kemudian kondisi kerja yang kurang aman dibeberapa sektor, terutama industri dan konstruksi, kondisi kerja ini seringkali tidak aman," sambungnya.
lanjut yohanes joko purwanto, kurangnya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang dapat mengakibatkan risiko cedera serius atau bahkan kematian bagi para buruh.
namun hal lain juga beberapa buruh ketika menghadapi kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap eksploitasi atau ketidakadilan di tempat kerja. 
hal itu karena kurangnya penegakan hukum atau akses terhadap sistem peradilan yang membuat mereka rentan terhadap penyalahgunaan oleh majikan atau pihak lain. 
ditambah lagi tingginya angka pengangguran yang kesulitan dihadapi oleh penduduk setempat dalam mencari pekerjaan. 
meskipun dalam sektor pertanian dan perdagangan sebagai penyumbang utama lapangan kerja, variasi pekerjaan terbatas menimbulkan tekanan ekonomi yang kuat, khususnya di kalangan generasi muda yang mencari peluang lebih luas. 
"dalam hal ini negara harus hadir dalam mengentaskan pengangguran karena dapat berdampak negatif terhadap pembangunan nasional, tingginya angka pengangguran juga akan mengakibatkan nilai komponen upah semakin kecil, sehingga berdampak pada pendapatan per kapita nasional," terangnya.
yohanes joko purwanto juga menyoroti, tingginya angka pengangguran juga dapat menyebabkan menurunnya permintaan dan penawaran di pasar yang juga dapat mempengaruhi tingkat investasi suatu negara serta bisa menyebabkan persoalan sosial politik, seperti peningkatan kriminalitas. 
menurunkan standar hidup dan juga dapat menyebabkan banyak sumber daya manusia (sdm) terbuang sia-sia. "untuk itu 1 mei 2025 ini pengingat bahwa tidak ada hak yang turun dari langit, semua diraih lewat perjuangan. namun tahun 2025 menjadi tahun yang penuh ancaman bagi kaum buruh dan kelas pekerja lainnya," terangnya.
'kapitalisme global berada dalam krisis struktural. ketimpangan melebar, harga-harga melonjak, dan penguasa justru menjawabnya dengan militerisasi, pembungkaman, dan kriminalisasi," sambungnya.
di indonesia, negara kian berubah menjadi alat kekuasaan segelintir elite. uu cipta kerja adalah simbol nyata hukum dibuat bukan untuk melindungi rakyat, tapi untuk menjamin profit bagi para pemilik modal.
uu tni yang telah disahkan dan rencana revisi uu polri adalah langkah mundur demokrasi yang serius membuka jalan bagi represi terbuka atas gerakan mundur demokrasi yang serius membuka jalan bagi represi terbuka atas gerakan rakyat.
"saat ini, kita tidak hanya ditindas di tempat kerja tapi juga dikekang dalam ruang publik, dibungkam dalam wacana, dan dicabut masa depannya secara sistemik," ungkapnya.
"inilah bentuk penjajahan gaya baru. sejarah may day adalah sejarah kita. bukan milik negara, bukan milik pengusaha,bukan milik birokrasi. may day milik mereka yang bekerja, yang ditindas, dan yang bermimpi akan dunia yang lebih adil," terangnya.
" lebih lanjut yohanes joko purwanto menyampaikan, kita adalah pewaris perjuangan haymarket, pewaris serikat tahun 50-an, pewaris gerakan mogok nasional. 
"dan kini, tugas kita bukan hanya memperingati tetapi meneruskan perjuangan itu! untuk may day 2025 ini bukan sekadar aksi simbolik ini adalah momen kekuatan rakyat pekerja untuk menyatakan bahwa kita tidak akan diam, tidak akan pasrah, dan tidak akan tunduk,' tegasnya. (pip/c1/yud)