Pemprov Lampung Siaga Kemarau

Patroli Hutan Ditingkatkan

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai mengambil langkah antisipatif menghadapi musim kemarau tahun 2025.

Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk sebagian Provinsi Lampung, diperkirakan mulai memasuki musim kemarau pada April hingga Juni mendatang.

BMKG memperkirakan musim kemarau dimulai bertahap, dimulai pada dasarian (periode 10 hari) ketiga bulan April hingga dasarian kedua Mei.

BACA JUGA:MK Putuskan UU ITE Tak Berlaku untuk Pemerintah

Wilayah yang akan terdampak lebih awal mencakup sebagian kecil Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, dan sebagian Lampung.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung Yanyan Ruchyansyah menyatakan meskipun belum ada instruksi khusus dari pusat terkait penanganan kemarau, pihaknya telah mulai melakukan persiapan.

Fokus utama adalah mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap meningkat saat musim kemarau tiba.

’’Kami sudah meminta Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Prediksi kemarau dari BMKG dimulai Juni hingga Juli, sehingga patroli harus lebih diintensifkan,” ujar Yanyan kepada Radar Lampung, Senin (28/4).

Yanyan menambahkan salah satu wilayah yang menjadi perhatian khusus adalah kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi titik rawan karhutla. Ia memastikan bahwa TNWK telah memiliki Satuan Tugas (Satgas) khusus dan personel yang siap bertugas.

“Kami minta patroli di sekitar kawasan rawan seperti Way Kambas ditingkatkan. Mereka sudah punya tim satgas, tapi tetap harus siaga,” tegasnya.

Sebagai catatan, pada tahun 2024 lalu, Provinsi Lampung mencatat sekitar 13 ribu titik panas (hotspot). Titik panas ini merupakan indikasi awal potensi kebakaran karena menunjukkan suhu yang relatif lebih tinggi dibandingkan suhu di sekitarnya.

Meski belum semua titik panas berujung pada kebakaran nyata, jumlah ini menjadi sinyal penting akan potensi bencana yang perlu diwaspadai.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung juga menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai langkah awal mitigasi.