Pemkot Bandar Lampung Hapuskan BPHTB untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Reporter: Melida Rohlita |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 29 Apr 2025 - 20:50

Pemkot Bandarlampung menghapuskan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mempermudah akses kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau.-FOTO IST -

pemkot bandar lampung hapuskan bphtb untuk masyarakat berpenghasilan rendah                            bandarlampung – pemerintah kota bandarlampung melalui badan pendapatan daerah (bapenda) telah menerima instruksi dari pemerintah pusat untuk menghapuskan bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (bphtb) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
kepala bapenda bandarlampung desti mega putri menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima petunjuk teknis terkait kebijakan tersebut. penghapusan bphtb ini untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih mudah memiliki rumah.
“penghapusan bphtb ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki rumah yang lebih terjangkau,” ujar desti mega putri, senin, 28 april 2025.
kebijakan ini berdasarkan beberapa peraturan, termasuk keputusan bersama menteri perumahan dan kawasan pemukiman, menteri pekerjaan umum, dan menteri dalam negeri nomor: 03.hk/kpts/mn/2024, nomor: 3015/kpts/m/2024, nomor: 600.10-4849 tahun 2024 tentang dukungan percepatan program pembangunan tiga juta rumah, serta peraturan walikota bandar lampung nomor: 51 tahun 2024 tentang tata cara pemungutan bphtb.
“keputusan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan perumahan yang layak serta terjangkau,” lanjutnya.
baca juga:15 rumah terdampak puting beliung di kemiling terima bantuan dari wali kota bandar lampung
selain itu, kebijakan ini didasarkan pada keputusan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor: 689/kpts/m/2023 tentang batasan luas tanah, luas lantai, dan harga jual rumah dalam program pembiayaan perumahan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, serta bantuan uang muka perumahan.
untuk dapat menikmati kebijakan penghapusan bphtb ini, masyarakat harus memenuhi beberapa syarat dan kriteria, yaitu:
warga negara indonesia (wni) dengan penghasilan maksimal per bulan:
untuk kategori tidak kawin sebesar rp8.500.000,-; untuk kategori kawin sebesar rp10.000.000,-; gaji maksimal tapera rp10.000.000,-
pembelian rumah pertama secara kredit dan bersubsidi, dengan batasan luas lantai maksimal 36 m² dan harga jual rumah umum tapak untuk wilayah sumatera maksimal rp166.000.000,-; perolehan hak atas tanah atau bangunan bukan dari warisan atau hibah keluarga; dan objek pajak digunakan untuk tempat tinggal, bukan untuk komersial
baca juga:harga cabai dan komoditas lain turun, ibu rumah tangga di bandar lampung sedikit lega
“dengan penghapusan bphtb ini, diharapkan masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah yang lebih mudah dan terjangkau,” kata desti.
pemerintah kota bandar lampung berkomitmen untuk mendukung masyarakat dalam memperoleh rumah yang layak, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
“kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memastikan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” pungkasnya. 
diketahui  menteri dalam negeri (mendagri) muhammad tito karnavian mengajak seluruh pemerintah daerah (pemda) mendukung kebijakan pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung (pbg) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (mbr).
menurut tito, langkah tersebut tidak akan menghambat peningkatan pendapatan asli daerah (pad). justru, katanya, kebijakan ini mampu membantu menurunkan angka kemiskinan ekstrem di daerah.
“jadi ini progresnya sangat cepat. salah satu kebijakan yang kami sosialisasikan kepada teman-teman daerah,” ujar tito usai menghadiri rapat pembahasan dukungan ojk untuk program tiga juta rumah di kantor badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp), jakarta, kamis (24/4/2025) malam.
data kemendagri mencatat, sekitar 93 persen daerah telah membebaskan bphtb bagi mbr, sedangkan lebih dari 89 persen telah menerapkan kebijakan serupa untuk pbg. tito pun mendorong daerah yang belum mengikuti langkah ini untuk segera menyesuaikan.
ia menekankan bahwa pemda sebaiknya tidak menggantungkan pad dari kalangan mbr. sebab, masih banyak potensi pendapatan lain yang bisa digali. ia juga menyamakan pendekatan ini dengan kebijakan terhadap pelaku umkm.
“kalau ada yang mau bangun warung, restoran, umkm—biarkan saja, jangan dipersulit. beri kemudahan, dorong supaya mereka berkembang,” ujarnya.
tito menambahkan, ketika mbr sudah berdaya secara ekonomi, barulah pemda bisa menarik retribusi. dengan begitu, manfaat kebijakan pembebasan retribusi ini akan berlipat ganda dalam jangka panjang.
“pemda tetap akan diuntungkan dengan membebaskan bphtb dan pbg di awal bagi mbr,” tandasnya.
turut hadir dalam rapat tersebut antara lain menteri perumahan dan kawasan permukiman (pkp) maruarar sirait, kepala bpkp yusuf ateh, komisioner bp tapera heru p. nugroho, serta perwakilan dari berbagai lembaga terkait lainnya.
sebelumnya, menteri perumahan dan kawasan permukiman (pkp) maruarar sirait berharap peraturan kepala daerah (perkada) soal bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (pbg) gratis terbit dalam waktu dekat.
’’rencananya pagi ini, pak mendagri bersama pak presiden untuk bisa disampaikan kepada teman-teman kepala daerah. mudah-mudahan dalam waktu dekat ada perkada supaya itu (bphtb dan pbg gratis, red) bisa diimplementasikan,” kata maruarar dalam rapat kerja komite ii dpd ri di kompleks parlemen, senayan, jakarta, senin (9/12).
 lebih lanjut, kader partai gerindra ini juga mengungkapan soal alasannya menerbitkan surat keputusan bersama atau skb 3 menteri sektor perumahan bersama dengan menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian dan menteri pekerjaan umum (pu) dody hanggodo.
menurut maruarar, skb tersebut terbit sebagai bentuk kepastian dari pemerintah untuk membuat masyarakat bisa lebih mudah, murah, dan cepat dalam membangun murah.
“tujuannya membuat itu kita harus membuat produk aturan atau kebijakan sebagai regulator yang memudahkan, memurahkan dan mempercepat bagaimana rakyat bisa membangun rumah,” jelas maruarar.
maruarar juga memastikan bahwa kementerian yang dipimpinnya akan berkomitmen supaya regulasi yang diterbitkan dapat bersifat pro rakyat. ini dibuktikan dengan penghapusan bphtb yang semula ditetapkan 5 persen menjadi nol persen.
“tentu sebagai pejabat negara dalam pikiran dan hati kita itu yang kita kerjakan, bagaimana regulasi atau policy yang kita buat itu harus arahnya ke sana. bagi kami, itu mempermudah, mempermurah dan mempercepat,” ujar maruarar.
“bphtb di daerah yang itu selama ini 5 persen menjadi nol, biaya pengurusan juga menjadi nol. kemudian pengurusan sertifikat hak milik sekarang pbg itu dari 45 hari menjadi 10 hari. sebelum 100 hari kerja, sudah ada kebijakan yang pro rakyat yang kita buat menyangkut rumah,” pungkasnya. (mel/c1/abd)