Moratorium Pengiriman TKI ke Arab Saudi Dicabut

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Senin , 28 Apr 2025 - 21:00

Calon pekerja migran Indonesia (PMI). --FOTO KEMENAKER

moratorium pengiriman tki ke arab saudi dicabut                             gaji minimal rp6,7 juta
jakarta - rencana pemerintah mencabut moratorium pengiriman pekerja migran indonesia (pmi) atau tki sektor domestik ke arab saudi kian matang. pembukaan ini akan membuka potensi penempatan pmi sektor domestik hingga 300-400 ribu per tahun. 
dalam rapat kerja bersama komisi ix dpr ri, kementerian ketenagakerjaan (kemenaker), dan pihak terkait, menteri perlindungan pekerja migran indonesia (p2mi) abdul kadir karding memaparkan alasan mengapa pembukaan moratorium ini layak dicoba melalui sebuah pilot project. menurutnya, sudah banyak reformasi terkait ketenagakerjaan, khususnya sektor domestik, yang dilakukan oleh saudi sejak moratorium diterapkan.
sebelumnya, kata karding, pada 2011 sistem kafala masih menguasai. di mana, majikan menguasai izin tinggal dan kerja pmi sehingga pekerja tidak bisa pindah majikan.
 
kemudian, kata karding, tidak ada uu khusus ketenagakerjaan sehingga tak jelas aturan soal jam kerja, upah, dan hari libur. ’’tak hanya itu. minimnya akses hukum sehingga menyebabkan eksploitasi tinggi, kasus kekerasan merajalela, gaji tak dibayar, hingga pelecehan seksual,’’ ujarnya.
 
sejalan dengan penerapan moratorium dari indonesia dan tekanan pihak-pihak internasional seperti ilo hingga human right watch, kata karding, saudi mau tak mau berbenah. ’’apalagi setelah ditekankan bahwa tak adanya perubahan akan berpengaruuh pada investasi di sana,’’ ungkapnya. 
 
pada 2013, kata karding, saudi mulai membuat peraturan kerja sektor domestik. ’’kontrak kerja jelas, jam kerja ada, hingga larangan sita paspor oleh majikan. kemudian pada rentang 2018-2021 dilakukan reformasi ketenagakerjaan mulai dari perbaikan kafala, bebas pindah majikan, dan exit visa via sistem digital. perbaikan ini pun terus disempurnakan. pada 2022, saudi mengatur tegas soal kontrak kerja pekerja domestik, muncul angka untuk gaji. terakhir, gaji yang disepakati minimal sar1.500 atau setara rp6,7–7 juta per bulan," papar karding dalam rapat di kompleks parlemen, jakarta, senin (28/4).
tak hanya itu. menurut karding, disediakan asuransi dan jaminan sosial, pengaturan jam kerja dan istirahat 8-10 jam, hingga adanya integrasi dengan sistem penempatan. menurut karding, saat ini saudi telah mengunakan platform musaned yang berfungsi untuk memantau pemberi keja, pekerja, dan agensi. 
 
menariknya, kata karding, melalui aplikasi tersebut bukan hanya calon pekerja yang disaring. ’’tapi, juga calon majikan atau pemberi kerja. pemerintah akan memverifikasi keuangan hingga status hukum calon pemberi kerja sebelum dinyatakan boleh merekrut pekerja. tidak semua pemberi kerja bisa menerima misal 10 pekerja sekaligus. musaned menyeleksi pemberi kerja dan memverivikasi rekam jejaknya. jadi kalau ada pemberi kerja yang pernah melanggar dan itu ditemukan, itu tidak boleh jadi pemberi kerja," paparnya. 
 
bukan hanya itu. menurut karding, bila terjadi pelanggaran, agensi maupun pemberi kerja akan disanksi sar20.000
 
selain itu, lanjut karding, yang turut menjadi latar belakang pembukaan moratorium ini adalah jumlah pmi yang berangkat secara ilegal. ’’selama 2024 saja, terdapat 25 ribu pekerja yang berangkat secara ilegal ke saudi. sementara sepanjang moratorium penempatan pmi sektor domestik ke saudi, terdapat 183 ribu pekerja yang berangkat secara nonprosedural. jadi walaupun moratorium dilaksanakan, tiap hari ada saja yang berangkat. ini harus digarisbawahi, mereka sangat riskan terkait perlindungannya di sana," ungkapnya. 
 
karding mengusulkan agar moratorium ini buka kembali dengan mengikuti aturan saudi. ’’namun, juga tetap menerapkan sistem penempatan satu kanal (spsk) milik indonesia. dari sana, maka akan dapat dievaluasi sistem mana yang paling pas,’’ ucapnya.
 
mengingat sejak diluncukan pun, kata karding, baru 399 pmi yang ditempatkan melalui spsk ini. ’’hal ini diduga lantaran adanya pungutan cukup besar dari perusahaan pada calon pmi sehingga baru sedikit yang menggunakan. jadi sekali lagi, belum dibuka, belum dilanjutkan. kalaupun dibuka, ini pilot project hanya dengan saudi. dengan ketentuan, saudi mau menambah kerja agensi untuk pengawasan terhadap pemberi kerja dan pekerja," paparnya. 
 
dengan dibukanya moratorium ini, kata karding, maka potensi penempatan pmi sektor domestik diperkirakan sebanyak 300-400 pmi per tahun dengan potensi remitansi mencapai sekitar rp23 triliun. ’’kemudian ini juga akan berpengaruh terhadap peningkatan kuota penempatan pmi sektor formal atau skilled workers yang diperkirakan minimal 20 persen. dengan penempatan sebesar 100 ribu per tahun, maka potensi remitansi diperkirakan mencapai rp8,5 triliun,’’ tegasnya.
 
dalam kesempatan yang sama, plt. sekretaris jenderal kemenaker aris wahyudi mengungkapkan, dengan adanya perpres baru mengenai momenklatur kementerian p2mi, maka kewenangan mencabut moratorium ini sudah beralih ke sana. ’’kami tak lagi dalam kapasitas untuk mencabut kepmen 260/2015 tersebut,’’ katanya. 
 
kendati demikian, kata aris, pihaknya mengimbau agar pembukaan moratorium dilakukan dengan penuh kehati-hatian. "kami minta untuk ada kehati-hatian, evaluasi. ada pilot project karena yang dicabut di sini untuk domestic worker," ujarnya. (jpc/c1)