BRI Salurkan KUR Rp175 T untuk UMKM

KUR: BRI sudah menyalurkan KUR sebanyak Rp42,23 triliun. Fokus ke sektor strategis dan produktif, termasuk pertanian dalam rangka mendorong cita-cita swasembada pangan pemerintah.--FOTO DOK. BRI
JAKARTA - Pembiayaan merupakan salah satu faktor krusial untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas. Pemerintah melalui perbankan telah mengalokasikan kredit usaha rakyat (KUR) 2025 sebesar Rp300 triliun. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) mendapat jatah Rp175 triliun.
Hingga akhir triwulan I 2025, BRI telah menyalurkan KUR senilai Rp42,23 triliun. Ini setara 24,13 persen dari alokasi perseroan tahun ini. Sebanyak 975 ribu debitur UMKM telah memperoleh manfaat tersebut.
Bank pelat merah itu memastikan penyaluran KUR ke sektor-sektor strategis. Penyaluran ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tercermin dari penyaluran KUR sebanyak 62,43 persen ke sektor produksi.
"Pertanian menjadi sektor dengan jumlah penyaluran terbesar mencapai Rp18,09 triliun. Ini memperkuat ketahanan pangan nasional," kata Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi, Jumat (25/4).
Hendy memastikan penyaluran KUR menerapkan manajemen risiko yang prudent. Per Maret 2025, rasio kredit bermasalah alias non-performing loan (NPL) tercatat 2,29 persen. Dengan demikian, portofolio masih sehat dan pengelolaan risiko yang optimal.
Menurut Hendy, penyaluran KUR merupakan bagian dari strategi perseroan dalam memperluas akses pembiayaan yang inklusif. Ini sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. "BRI meyakini bahwa pembiayaan yang tepat sasaran dapat menciptakan multiplier effect yang signifikan, khususnya dalam mendorong kemandirian usaha dan membuka lapangan pekerjaan," ujarnya.
Fokus pada sektor pertanian, lanjut dia, merupakan strategi BRI dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ini mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Serta mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan.
"Hal ini sekaligus menunjukkan peran BRI dalam membangun fondasi ekonomi nasional yang tangguh dan inklusif," jelas Hendy. (jpc/c1)