BPPRD Metro Optimalkan Penerimaan Pajak Air Tanah

METRO - Pemerintah Kota (Pemkot) Metro masih terus fokus merencanakan strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Metro.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro, Syachri Ramadhan mengatakan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap sektor pendapatan daerah. Karena itu pihaknya saat ini fokus dalam pemanfaatan aset daerah yang belum dimaksimalkan secara optimal.

Selain itu pihaknya juga menyusun strategi supaya aset tersebut dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap PAD. "Kalau pemanfaatan aset daerah ini sudah berjalan, tetapi saat ini kita godok formulasinya. Kita evaluasi dan optimalkan, karena potensi di sana sangat besar," katanya.

Ia menjelaskan, sektor pajak daerah menjadi salah satu pajak daerah yang berkontribusi untuk PAD yangg mencapai Rp74 miliar, yang mana pajak restoran dan pajak air tanah menberikan kontribusi tertinggi.

"Walaupun secara nominal itu kecil, tapi pajak air tanah ini pertumbuhannya sangat signifikan, dan ini menunjukkan potensi yang menjanjikan apabila dikelola dengan serius, dan optimal," ujarnya.

Kemudian, BPPRD juga mulai untuk digitalisasi yang dinilai dapat mengurangi potensi kebocoran.

Diharapkan juga sistem berbasis digitalisasi tersebut dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mempercepat pelayanan.

"Kami manfaatkan teknologi informasi. Sistem digital bisa menutup celah kebocoran dan membuat proses lebih efisien serta transparan. Ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik," imbuhnya.

Ia mengakui, strategi pengoptimalan pendapatan daerah mesti diiringi juga dengan peningkatan kualitas SDM di BPPRD Kota Metro. Di mana, pihaknya selalu mengevaluasi secara berkala dalam peningkatan kompetensi.

"Tentu saja kompetensi SDM ini harus ditingkatkan. Pola kerja kita evaluasi supaya akan selalu adaptif terhadap tantangan baru di depan," tandasnya.

Syachri menambahkan, keberhasilan dalam peningkatan PAD juga diperlukan adanya komitmen dalam bentuk regulasi, sinergi antar lembaga, serta peran aktif masyarakat.(rur/nca)