PSI Kecam Tuntutan Ganti Wapres: Abaikan Mandat 96 Juta Suara Rakyat

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) menegaskan bahwa desakan untuk mengganti wakil presiden hasil pemilihan umum merupakan tindakan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.
Pernyataan ini disampaikan PSI sebagai tanggapan atas tuntutan sejumlah purnawirawan jenderal TNI yang menyuarakan keresahan terhadap kondisi bangsa, termasuk wacana penggantian Wapres Gibran Rakabuming Raka.
“Mandat rakyat melalui pemilu yang sah harus dihormati hingga akhir masa jabatan. Tuntutan ini mengabaikan lebih dari 96 juta suara rakyat yang memilih Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Ini jelas tidak menghargai kedaulatan rakyat,” tegas Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, Senin (21/4/2025).
Andy menilai, desakan semacam ini dapat menciptakan preseden buruk bagi sistem ketatanegaraan ke depan.
“Siapa pun tidak boleh menekan MPR untuk mencopot presiden atau wakil presiden hanya berdasarkan suka atau tidak suka. MPR tidak boleh kembali menjadi lembaga superpower seperti di era Orde Baru yang bisa mengganti kepala negara seenaknya,” lanjutnya.
Ia juga menyebut tuntutan itu justru menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu dan mengganggu ketenteraman masyarakat.
“Perbedaan politik harus diselesaikan melalui mekanisme Pemilu, bukan lewat manuver politik jangka pendek. Apalagi jika dilakukan oleh purnawirawan yang semestinya memberi contoh dengan menjunjung tinggi pilihan rakyat,” tutup Andy. (jpnn/c1/abd)


---