Kebutuhan Kredit UMKM Diperkirakan Capai Rp4.300 T

Reporter: Redaksi |

Editor: Syaiful Mahrum |

Rabu , 16 Apr 2025 - 20:45

SUMMIT 2025: Menteri UMKM Maman Abdurrahman (tengah) berfoto dengan Ketua Umum Asippindo dan pejabat lain usai pembukaan Indonesia Guarantee Summit 2025 di Jakarta, Rabu (16/4).--FOTO SALMAN TOYIBI/JAWAPOS

Terkait perizinan, Kementerian UMKM bersama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) mendorong percepatan penerbitan sebanyak 739.843 nomor induk berusaha (NIB) UMKM hingga akhir triwulan I 2025. Secara kumulatif, total penerbitan NIB nasional telah mencapai 12,27 juta. Atau sekitar 80,2 persen dari target nasional sebesar 15,3 juta NIB di 2029.

Selain itu, juga sudah menerbitkan 25.509 sertifikat halal dengan cakupan sekitar 162.754 produk. Masih terus berprogres untuk mencapai target nasional 2025 sebanyak 3,5 juta sertifikasi halal. "Untuk itu, Kementerian UMKM terus mendorong kemudahan berusaha dan legalitas pengusaha UMKM melalui penyelenggaraan Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro yang akan diadakan di 18 provinsi guna mempercepat (pencapaian) target," ungkap politisi partai Golongan Karya itu.

Kementerian UMKM bersama BPJPH juga mendorong kebijakan halal self declare yang dapat dilakukan oleh pengusaha mikro dan kecil. Tentu dengan didampingi pendamping halal untuk menyatakan kehalalan produknya. Dalam hal standardisasi produk, sebanyak 94.530 pengusaha UMKM telah memperoleh sertifikasi SNI Bina UMKM pada triwulan pertama. Maka, sejak 2022 hingga 31 Maret 2025, total akumulasi produk UMKM yang telah tersertifikasi mencapai 1.084.123 produk dari 926.696 pelaku usaha.

"Semangat transparansi ini akan terus kami dorong. Kami berencana menyampaikan laporan triwulan kedua agar masyarakat bisa memonitor langsung kinerja kementerian ini dalam mendukung pengusaha UMKM di seluruh Indonesia," tandas Maman.

Terpisah, PT Bank Mandiri (Persero) telah menyalurkan KUR mencapai Rp9,01 triliun kepada lebih dari 77.500 pelaku usaha hingga akhir Februari 2025. Senior Vice President Micro Development and Agent Banking Bank Mandiri Muhamad Gumilang mengatakan, realisasi KUR setara 23,39 persen dari target Bank Mandiri di 2025 senilai Rp38,5 triliun.

"Dengan memberikan akses permodalan melalui KUR, Bank Mandiri membantu meningkatkan kapasitas produksi pelaku UMKM terutama sektor pertanian maupun industri. Dukungan akses pembiayaan kepada pelaku usaha ini kami yakini memiliki peran krusial dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ujar Gumilang.

Penyaluran KUR selama dua bulan pertama 2025 masih didominasi oleh sektor produksi dengan 59,49 persen senilai Rp5,36 triliun. Dari jumlah tersebut, untuk sektor pertanian sebesar Rp2,64 triliun atau 29,31 persen. Kemudian, sektor jasa produksi menyerap 25,11 persen senilai Rp1,90 triliun, industri pengolahan 7,71 persen atau sebanyak Rp694 miliar, dan sektor perikanan 1,31 persen atau Rp117 miliar. (jpc)

kebutuhan kredit umkm diperkirakan capai rp4.300 t                             baru tersedia pembiayaan rp1.900 t
jakarta - perlu kolaborasi antar stakeholder agar usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm) mampu tumbuh dan berkembang. meliputi perluasan akses pembiayaan, transformasi digital, dan peningkatan daya saing. selain itu, memastikan fasilitasi perizinan usaha yang mudah dan transparan. 
 
"mengurus umkm adalah kerja gotong royong, mulai dari aspek regulasi, pembiayaan, dan lainnya. untuk itu kita harus memiliki spirit kolaborasi untuk mendukung umkm berkembang," ujar menteri umkm maman abdurahman dalam indonesia guarantee summit 2025 di ritz-carlton, kuningan, jakarta, rabu (16/4). 
 
maman menyebut industri penjaminan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. memiliki peran yang sangat strategis dalam menjembatani kesenjangan antara umkm yang memiliki potensi. namun terkendala oleh masalah agunan dengan lembaga keuangan yang memiliki kehati-hatian dalam menyalurkan kredit. 
 
target pemerintah dalam pengembangan umkm yaitu perluasan akses pembiayaan, transformasi digital, dan peningkatan daya saing umkm. statistik sistem keuangan indonesia (sski) bank indonesia per januari 2025 mencatat, capaian rasio kredit umkm terhadap kredit perbankan 2024 hanya 19,52 persen dari total nilai rp7.946 triliun.
 
kajian ernts dan young indonesia menyebutkan bahwa kebutuhan kredit umkm secara nasional sebesar rp4.300 triliun pada 2026. faktanya, saat ini yang terakomodasi baru hanya sekitar rp1.900 triliun. sehingga terdapat financial gap sekitar rp2.400 triliun.
 
besarnya nilai financial gap itu menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan rasio kredit umkm. "pemerintah terus mendorong lembaga keuangan dan perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada umkm dengan skema yang lebih mudah dan terjangkau. selain itu, kami juga mengembangkan alternatif pembiayaan lainnya seperti fintech lending dan crowdfunding yang dapat menjadi solusi bagi umkm," beber maman. 
 
hingga 31 maret 2025, realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (kur) sebesar rp57,51 triliun kepada 1.014.545 debitur. dari jumlah tersebut, sektor produksi menyerap dana sebesar rp 33,86 triliun. sekitar 58,9 persen dari total penyaluran kur. 
 
terkait perizinan, kementerian umkm bersama kementerian investasi/badan koordinasi penanaman modal (bkpm), badan penyelenggara jaminan produk halal (bpjph), dan badan standardisasi nasional (bsn) mendorong percepatan penerbitan sebanyak 739.843 nomor induk berusaha (nib) umkm hingga akhir triwulan i 2025. secara kumulatif, total penerbitan nib nasional telah mencapai 12,27 juta. atau sekitar 80,2 persen dari target nasional sebesar 15,3 juta nib di 2029. 
 
selain itu, juga sudah menerbitkan 25.509 sertifikat halal dengan cakupan sekitar 162.754 produk. masih terus berprogres untuk mencapai target nasional 2025 sebanyak 3,5 juta sertifikasi halal. "untuk itu, kementerian umkm terus mendorong kemudahan berusaha dan legalitas pengusaha umkm melalui penyelenggaraan festival kemudahan dan perlindungan usaha mikro yang akan diadakan di 18 provinsi guna mempercepat (pencapaian) target," ungkap politisi partai golongan karya itu. 
 
kementerian umkm bersama bpjph juga mendorong kebijakan halal self declare yang dapat dilakukan oleh pengusaha mikro dan kecil. tentu dengan didampingi pendamping halal untuk menyatakan kehalalan produknya. dalam hal standardisasi produk, sebanyak 94.530 pengusaha umkm telah memperoleh sertifikasi sni bina umkm pada triwulan pertama. maka, sejak 2022 hingga 31 maret 2025, total akumulasi produk umkm yang telah tersertifikasi mencapai 1.084.123 produk dari 926.696 pelaku usaha. 
 
"semangat transparansi ini akan terus kami dorong. kami berencana menyampaikan laporan triwulan kedua agar masyarakat bisa memonitor langsung kinerja kementerian ini dalam mendukung pengusaha umkm di seluruh indonesia," tandas maman.  
 
 
terpisah, pt bank mandiri (persero) telah menyalurkan kur mencapai rp9,01 triliun kepada lebih dari 77.500 pelaku usaha hingga akhir februari 2025. senior vice president micro development and agent banking bank mandiri muhamad gumilang mengatakan, realisasi kur setara 23,39 persen dari target bank mandiri di 2025 senilai rp38,5 triliun.  
 
"dengan memberikan akses permodalan melalui kur, bank mandiri membantu meningkatkan kapasitas produksi pelaku umkm terutama sektor pertanian maupun industri. dukungan akses pembiayaan kepada pelaku usaha ini kami yakini memiliki peran krusial dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ujar gumilang.  
 
penyaluran kur selama dua bulan pertama 2025 masih didominasi oleh sektor produksi dengan 59,49 persen senilai rp5,36 triliun. dari jumlah tersebut, untuk sektor pertanian sebesar rp2,64 triliun atau 29,31 persen. kemudian, sektor jasa produksi menyerap 25,11 persen senilai rp1,90 triliun, industri pengolahan 7,71 persen atau sebanyak rp694 miliar, dan sektor perikanan 1,31 persen atau rp117 miliar.  (jpc)