Jokowi Tetap Inginkan Gubernur DIpilih Rakyat

Presiden Jokowi-FOTO IST-
Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).
BACA JUGA:TKD AMIN Lampung: Tidak Ada Pendampingan Hukum Bagi Komika Aulia Rakhman!
Sementara, jabatan wali kota atau bupati, akan diangkat dan diberhentikan oleh gubernur.
Dalam RUU DKJ juga menjelaskan, gubernur dan DPRD di Provinsi DKJ dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah akan tetap dibantu oleh perangkat daerah, yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, badan daerah, dan kota administrasi/kabupaten administrasi.
"Perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah disusun berdasarkan beban kerja dan berbasis kinerja serta bersifat fleksibel," bunyi pasal 12 ayat (4). (*)
BACA JUGA:Aturan EUDR Tak Libatkan Negara Produsen Sawit
Artikel ini sudah tayang di jawapos.com dengan judul 'Polemik RUU DKJ, Jokowi Ingin Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat'