Skandal Pungli Rp5 Triliun PT PTB Terkuak, APRI Desak Penegak Hukum Bertindak

JAKARTA – Dugaan praktik melawan hukum dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) senilai Rp5,04 triliun yang melibatkan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (PT PTB) di Terminal Ship to Ship wilayah Muara Berau dan Muara Jawa, Kalimantan Timur, mulai terbongkar.
Kasus ini menguak indikasi pelanggaran regulasi serius dan dugaan manipulasi legalitas dalam aktivitas pelabuhan. PT PTB disebut-sebut kerap mengklaim memiliki legalitas resmi, bahkan mencatut nama Kepala Staf Kepresidenan saat itu, Moeldoko, untuk memperkuat klaimnya.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Rudi Prianto, kegiatan PT PTB berlangsung di wilayah yang belum ditetapkan secara sah sebagai kawasan pelabuhan. “Izin dari Kementerian Perhubungan diduga terbit atas dasar data yang keliru dari PT PTB. Ini bentuk kejahatan serius terhadap negara,” ujar Rudi dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (14/4/2025).
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2021, penetapan wilayah konsesi harus dilakukan oleh Menteri dan disesuaikan dengan tata ruang provinsi dan kabupaten/kota, serta wajib dikoordinasikan dengan Gubernur. Namun dalam kasus ini, tidak ditemukan bukti koordinasi dengan Pemprov Kalimantan Timur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
Selain itu, sesuai Permenhub Nomor 59 Tahun 2021, semua kegiatan usaha pelabuhan juga wajib dilaporkan ke gubernur dan pengelola pelabuhan setempat. Ketidaksesuaian ini menjadikan status konsesi yang dijalankan PT PTB tidak sah secara hukum.
Dugaan pelanggaran semakin kuat dengan diterbitkannya Surat Menteri Perhubungan RI No. PR.202/1/18 PHB 2023 tentang rekomendasi penetapan tarif awal jasa kepelabuhanan, yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melalui putusan Nomor 377/B/2024/PT.TUN.JKT tertanggal 18 September 2024.
Dalam surat tersebut, PT PTB mematok tarif USD 1,97 per metrik ton kepada eksportir batu bara, dengan USD 0,8 per ton masuk ke rekening perusahaan sebagai biaya floating crane—padahal, menurut Rudi, PT PTB tidak memiliki unit floating crane. Dengan total ekspor mencapai 250 juta metrik ton sejak Juli 2023, potensi kerugian negara ditaksir mencapai USD 300 juta atau sekitar Rp 5,04 triliun.

Tak hanya itu, dana hasil pungli tersebut diduga digunakan oleh PT PTB untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan PTUN yang membatalkan tarif pungutan. “Ini bentuk perlawanan terhadap hukum dan akal sehat publik,” kata Rudi.
Lebih lanjut, ia menyebut ada pola dugaan pencucian uang melalui PT Indo Investama Kapital, yang disebut-sebut menampung dana hasil pungli untuk kemudian digunakan dalam manuver hukum mempertahankan konsesi ilegal.
Menanggapi hal ini, APRI telah melaporkan dugaan korupsi dan penyalahgunaan dana ke Kejaksaan Agung. Mereka juga meminta agar KPK, PPATK, dan BPKP segera turun tangan menyelidiki aliran dana dan potensi penyimpangan dalam proses hukum di tingkat kasasi.
Sebelumnya, Analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio atau Hensa, menyebut pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Senin (8/4) malam sebagai bentuk dari kesepakatan politik yang signifikan.

> “Deal. Pasti ada deal. Apa isi deal-nya? Kita tidak perlu tahu. Tapi yang jelas ini positif bagi pemerintahan ke depan,” ujar Hensa dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (10/4).



Menurut Hensa, besar kemungkinan pertemuan tersebut membuka jalan bagi kader PDIP untuk bergabung dalam kabinet Prabowo, sekaligus sinyal bahwa Prabowo akan hadir dalam Kongres PDIP yang akan datang.
 “Sangat mungkin kader PDIP masuk kabinet, dan Prabowo hadir di kongres,” katanya.
Ia juga menyoroti waktu pertemuan yang dilakukan pada malam hari, yang menurutnya menunjukkan adanya urgensi politik tertentu.
 “Pertemuan malam hari seperti ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tak bisa ditunda. Tapi, setiap bentuk silaturahmi itu baik,” tambahnya.
Hensa menduga bahwa proses menuju kesepakatan tersebut cukup kompleks, terutama berkaitan dengan dinamika hubungan antara Megawati dan Presiden Joko Widodo.
 “Kelihatannya butuh waktu karena soal hubungan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Mungkin Ibu Mega menegaskan bahwa urusan mereka adalah urusan pribadi, dan Pak Prabowo menyepakatinya,” tuturnya.
Meski pertemuan ini dinilai positif secara politik, Hensa juga mengingatkan pentingnya tetap menjaga fungsi pengawasan parlemen.
 “Untuk demokrasi, ini menjadi tantangan. DPR harus tetap menjadi penyeimbang dan suara masyarakat sipil,” katanya.
Ia pun memprediksi akan ada lanjutan dari pertemuan ini, termasuk potensi keterlibatan Presiden Jokowi dalam dinamika politik ke depan.
 “Saya yakin Pak Jokowi sudah tahu dan menganggap pertemuan ini baik,” ucapnya.
Menutup komentarnya, Hensa memberikan apresiasi terhadap semua pihak yang berperan, khususnya Wakil Ketua Umum Gerindra Dasco yang disebut berhasil memfasilitasi pertemuan tersebut.
 “Selamat untuk Prabowo, Megawati, semoga juga baik untuk Pak Jokowi. Dan selamat untuk Dasco. Apakah ini langkah baik? Saya rasa iya. Tapi tetap perlu dikritisi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Senin (7/4) malam. Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, dan diklaim sebagai silaturahmi pasca-hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
Meski menjadi momen penting antara dua tokoh sentral politik nasional, Partai Gerindra belum dapat memastikan apakah pertemuan ini mengarah pada kemungkinan PDIP bergabung dalam Kabinet Merah Putih.
“Saya enggak tahu, karena itu pertemuannya lebih banyak empat mata,” ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa malam (8/4/2025).
Dasco mengatakan belum mengetahui secara rinci isi pembicaraan antara Prabowo dan Megawati. Namun ia meyakini pertemuan tersebut membahas hal-hal penting terkait masa depan Indonesia.
“Kalau menyatukan visi, saya enggak tahu persis. Tapi pasti ada pertukaran pikiran yang mendalam tentang masa depan bangsa,” tambahnya.
Dasco menekankan bahwa hubungan Prabowo dan Megawati selama ini cukup akrab dan bersahabat. Suasana pertemuan, menurutnya, berlangsung kekeluargaan dan hangat.
“Pertemuan itu bersifat silaturahmi yang hangat. Waktu pun terasa cepat berlalu karena banyak yang dibicarakan,” jelasnya.
Dalam unggahan di media sosial Dasco, tampak Prabowo duduk di sofa berdampingan dengan Megawati. Prabowo mengenakan kemeja safari dengan lencana kepresidenan, sementara Megawati mengenakan kemeja bermotif bunga.
Meski belum ada keputusan resmi mengenai formasi kabinet, pertemuan ini diyakini menjadi langkah awal penjajakan komunikasi politik antara Gerindra dan PDIP pasca-Pilpres 2024.
Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memberikan bocoran terkait rencana pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Menurut Dasco, komunikasi untuk mematangkan pertemuan kedua tokoh nasional tersebut telah berlangsung intens antara elite Partai Gerindra dan PDI Perjuangan.
“Sudah ada pembicaraan agar pertemuan antara kedua tokoh ini segera terlaksana,” ungkap Dasco dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (7/4/2025).

Ia menyebut, pembahasan terkait rencana pertemuan itu juga terjadi dalam momen halalbihalal di kediaman Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, pada Rabu (2/4) lalu.
Meski belum dapat memastikan waktu dan lokasi pertemuan, Dasco menegaskan bahwa tujuan utama dari pertemuan tersebut adalah untuk mempererat tali silaturahmi.
“Yang pasti, ini dalam semangat silaturahmi dan memperkuat hubungan baik antara keduanya,” ujarnya.
Sebelumnya, Ragowo Hediprasetyo atau Didit, putra Prabowo, telah lebih dahulu bersilaturahmi ke kediaman Megawati dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M.
Di sisi lain, Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia, Yakub F Ismail, menilai Dasco memainkan peran penting dalam menjembatani komunikasi antara Prabowo dan Megawati. Menurut Yakub, meski peran Dasco tidak selalu tampak di hadapan publik, ia merupakan figur sentral dalam membangun komunikasi nonformal yang strategis.

“Perannya sangat krusial dalam merintis komunikasi yang memungkinkan pertemuan ini segera terjadi,” kata Yakub.

Ia berharap, pertemuan kedua tokoh tersebut benar-benar terwujud dan mampu menjadi langkah awal dalam menyatukan visi pembangunan nasional.

“Negeri ini terlalu sering terbelah oleh perbedaan sikap politik dan arah pembangunan. Sudah saatnya menyatukan visi dan gerakan demi kemajuan bersama,” tutupnya.
Sebelumnya  Pada perayaan 1 Syawal 1446 H, atau tepatnya pada Senin (31/3/2025), Didit Hediprasetyo, putra dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mengunjungi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang terletak di Menteng, Jakarta Pusat.
Menurut Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, kunjungan ini merupakan langkah untuk mempererat tali persaudaraan antara Prabowo dan Megawati.
Basarah menjelaskan, Megawati selalu menekankan bahwa hubungan pribadi antara dirinya dan Prabowo sangat baik sejak lama, dan ini terbukti dengan hadirnya Didit dalam acara silaturahmi Lebaran.
“Sejak pasangan Megawati dan Prabowo pada Pemilihan Presiden 2009, hubungan keduanya sudah terjalin dengan baik. Silaturahmi ini semakin mengeratkan hubungan antara kedua keluarga,” ujar Basarah saat ditemui di rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.
Selain itu, hubungan baik Didit dengan keluarga Megawati semakin kuat berkat kedekatannya dengan cucu Megawati, Diah Pikatan Orissa Putri Haprani (Pinka Haprani), yang juga merupakan putri dari Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.
Basarah menambahkan bahwa hubungan antara kedua keluarga ini akan semakin erat, dan kunjungan silaturahmi lebih lanjut antara Prabowo dan Megawati hanya tinggal menunggu waktu.
Didit, yang dikenal sebagai desainer fesyen, terlihat hadir di kediaman Megawati pada hari pertama Lebaran. Meskipun begitu, ia hanya mengangkat kedua tangannya sebagai isyarat tanpa memberikan komentar kepada awak media.  (disway/c1/abd)