Wamendagri Ribka: Sembilan Daerah Siap Gelar Pemungutan Suara Ulang pada 16 dan 19 April

JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengungkapkan bahwa sembilan daerah di Indonesia telah siap melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) pada 16 dan 19 April 2025. Hal ini disampaikannya usai memimpin rapat persiapan PSU di gedung A Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (11/4).
“Dari hasil rapat dan laporan yang kami terima, seluruh daerah telah menyatakan kesiapan teknis dan administratif. Bahkan, persiapan sudah mencapai 99 persen dan tinggal pelaksanaan,” ujar Ribka.
Dari sembilan daerah tersebut, hanya Kabupaten Parigi Moutong yang dijadwalkan menggelar PSU lebih awal, yakni pada 16 April 2025. Sementara delapan daerah lainnya—Kota Banjarbaru, Kabupaten Serang, Pasaman, Tasikmalaya, Empat Lawang, Kutai Kartanegara, Gorontalo Utara, dan Bengkulu Selatan—akan menggelar PSU serentak pada 19 April 2025.
Ribka juga menyampaikan apresiasi kepada para kepala daerah, KPU, Bawaslu, serta aparat keamanan dari TNI dan Polri yang telah memastikan kesiapan penyelenggaraan PSU. Ia mengimbau agar antisipasi terhadap berbagai tantangan di lapangan, seperti potensi cuaca ekstrem, tetap menjadi perhatian utama.
“Kami sudah meminta koordinasi lintas sektor, termasuk dengan BMKG dan BPBD, agar pelaksanaan PSU tidak terganggu faktor cuaca atau bencana lainnya,” jelasnya.
Lebih jauh, Ribka mengingatkan pentingnya sikap dewasa dari seluruh peserta Pilkada dalam menerima hasil PSU. Ia menegaskan bahwa proses demokrasi tidak boleh terhambat hanya karena ketidakpuasan pihak-pihak tertentu.
“Kita harap semua pihak bisa berjiwa besar menerima hasilnya. Karena jika terus ada gugatan pasca-PSU, ini justru akan memperlambat pelayanan publik di daerah,” tegas Ribka.
Dirinya menekankan pentingnya pelaksanaan PSU yang berkualitas sebagai cerminan demokrasi yang sehat. Ia meminta agar seluruh jajaran pemerintah daerah benar-benar menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan secara maksimal.
“Kita ingin pelaksanaan Pilkada berkualitas. Jangan sampai terus berulang PSU hanya karena hal-hal yang bisa dihindari,” tutup Ribka.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen penuh Kemendagri untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pemungutan suara ulang (PSU) pilkada. Pernyataan ini disampaikan Ribka saat memimpin rapat virtual terkait kesiapan PSU pilkada di daerah yang mengadakan pemungutan suara ulang, Kamis (3/4).
Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik, Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Bahtiar. Lalu diikuti Gubernur Jambi, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Maluku Utara, perwakilan dari pemerintah daerah (pemda), penyelenggara pemilu, serta aparat keamanan.
Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kesiapan daerah yang akan melaksanakan PSU pada 5 dan 9 April 2025. Rapat juga menjadi forum koordinasi untuk memastikan bahwa seluruh proses berlangsung sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Ribka menekankan bahwa pelaksanaan PSU adalah wujud komitmen pemerintah untuk memastikan setiap tahapan demokrasi berjalan dengan baik, transparan, dan adil bagi masyarakat di daerah yang bersangkutan. Ia meminta agar seluruh pihak terkait memastikan tidak ada kendala yang dapat menghambat jalannya proses tersebut.
Lebih lanjut, Ribka mengapresiasi dedikasi seluruh pihak yang tetap menjalankan tugas negara, termasuk dalam mempersiapkan PSU, meskipun berada di tengah suasana Hari Raya Idulfitri.
“Saya mewakili Menteri Dalam Negeri mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Walaupun dalam suasana hari raya Idulfitri, kita masih dapat melaksanakan tugas negara yang penting untuk pelaksanaan PSU di lima kabupaten dan satu kota di Indonesia,” ujarnya.
Ribka juga menegaskan pentingnya pelaksanaan PSU sebagai pembelajaran bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan pemilihan di masa depan. PSU ini dianggap krusial untuk menjaga stabilitas demokrasi dan pemerintahan di daerah, serta untuk meningkatkan kualitas proses pemilu di Indonesia.
“PSU harus berjalan lancar tanpa adanya temuan yang tidak relevan. Kami berharap kejadian serupa tidak terulang, karena masyarakat harus segera dilayani oleh pemimpin yang mereka pilih,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan, Kemendagri telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan dari Polri dan TNI, untuk menciptakan suasana yang kondusif selama pelaksanaan PSU.
Kemendagri juga mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam PSU dan menggunakan hak pilihnya dengan bijak, sehingga hasil Pilkada dapat mencerminkan aspirasi rakyat dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa perubahan serta kesejahteraan bagi daerah masing-masing.
Diketahui, lima kabupaten dan satu kota akan melaksanakan PSU Pilkada pada 5 April 2025, yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Banggai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Bungo, dan Kota Sabang. Sementara itu, PSU di Kabupaten Kepulauan Talaud dijadwalkan ulang pada 9 April 2025, mengingat 5 April bertepatan dengan hari Sabtu, yang merupakan hari ibadah umat Kristen Advent di wilayah sekitar TPS tersebut.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menginstruksikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel Kurniawan beserta jajaran untuk mengawasi secara ketat jalannya pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Empat Lawang pada 19 April mendatang.
’’PSU Empat Lawang menjadi perhatian kita semua. Silakan bekerja secara optimal dan mencatat segala kegiatan yang dilaksanakan,” tegas Herman Deru saat menerima Kurniawan dan jajaran Bawaslu Sumsel di ruang tamu Gubernur pada Selasa (25/3). (kmg/c1/abd)


---