Menkeu Se-ASEAN Bahas Perang Dagang

Indonesia Masih Upayakan Pertemuan Prabowo-Trump
JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah meminta waktu untuk bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejak lama. Bahkan, permintaan itu sudah disampaikan jauh sebelum kebijakan tarif impor dikeluarkan.
’’Kita sudah melayangkan permintaan pertemuan dengan Presiden Trump itu beberapa waktu lalu jauh sebelum tarif. Tentu saja dalam kaitannya dengan hubungan bilateral antar-kedua negara,” ujar Sugiono di Ankara, Turki, mengutip siaran Sekretariat Presiden, Jumat (11/4).

Dengan adanya kebijakan tarif, pihaknya juga terus mengupayakan pertemuan tersebut. Saat ini perwakilan dari Indonesia juga sudah berangkat ke sana. “Kita sudah mengirimkan. (Waktu megosiasi) Bergantung kapan diterimanya,” jelas Sugiono.

Ditanya apakah sudah mendapat jawaban dari pemerintah AS, Sugiono tidak menjawab secara gamblang. “Kalau udah nanti dikasih tahu,” katanya.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan para Menkeu se-ASEAN. Ani –sapaan Menkeu Sri Mulyani-- menyebut pertemuan yang dilakukan di bawah keketuaan Malaysia itu dilakukan dalam suasana global yang penuh ketegangan perang dagang yang meruncing.

’’Diawali Retreat Menkeu, membahas kebijakan penerapan tarif resiprokal Liberation Day Presiden Trump ke lebih dari 60 negara mitra dagang yang memiliki surplus atau yang dianggap memanfaatkan pasar AS secara tidak adil,’’ ujar Ani melalui akun Instagram-nya.

Ani menjelaskan, kebijakan AS tersebut meruntuhkan sistem perdagangan dunia berbasis aturan (rule based system) seperti WTO dan Bretton Wood Institutions.

Sistem ini sebenarnya diciptakan sendiri oleh AS pasca Perang Dunia II untuk menciptakan kemajuan ekonomi bersama. Namun, justru memicu relokasi pabrik/manufaktur ke luar AS dan menciptakan pengangguran.

Dengan langkah AS itu, setiap negara harus atau dipaksa melakukan negosiasi langsung bilateral dengan AS. RRT (Rebupbil Rakyat Tiongkok) memutuskan melakukan retaliasi dengan memberlakukan tarif tandingan yang kemudian dibalas kembali oleh AS dengan menaikkan tarif dagang hingga 125 persen.

’’Kondisi Ini menimbulkan ketidakpastian dan guncangan besar dalam perekonomian global. Diperkirakan akan menyebabkan perlemahan ekonomi dunia dan tekanan inflasi global,’’ ujar Ani.

Semua Menkeu ASEAN menjelaskan kondisi ekonomi terkini akibat kebijakan Presiden Trump, langkah menangani serta memitigasi resiko dan upaya negosiasi dengan AS.

ASEAN dengan ukuran ekonomi mencapai USD 3 triliun dan populasi diatas 650 juta memiliki potensi untuk makin bekerjasama erat menjaga dan memperkuat ekonomi regional.

Ani melanjutkan, Indonesia terus memperkuat ketahanan ekonomi dengan langkah deregulasi dan menghilangkan halangan perdagangan serta investasi dalam negeri. Sekaligus melakukan upaya diplomasi dan negosiasi untuk menjaga kepentingan ekonomi Indonesia dan kepentingan bersama dunia.

’’Ini merupakan mandat konstitusi, di mana Indonesia harus turut serta ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tim Kabinet Merah Putih diinstruksikan Presiden Prabowo menyiapkan berbagai langkah menghadapi guncangan global tersebut,’’ jelasnya.

Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menilai, apa yang dilakukan Presiden AS Donald Trump saat ini lebih dilandasi langkah politis dibandingkan ekonomi.

’’Kita harus menyadari dan menerima kenyataan pahit dan rasa campur aduk, bahwa proses politik dan demokrasi bisa mendadak menghasilkan orang aneh seperti Donald Trump. Produk turunannya adalah politik juga, yang tiba-tiba membuat kebijakan yang tidak masuk nalar teori dan asas hukum ekonomi,’’ ujar Didik di Jakarta, Jumat (11/4).

Didik menyebut, seluruh tatanan ekonomi dan perdagangan dunia yang didasarkan pada asas dan hukum ekonomi sudah dengan sendirinya roboh dan ambruk karena politik, dan secara politik sah di negara demokrasi seperti AS.

Setelah menyadari masalah itu, Didik menyebut, pemerintah dalam hal ini presiden harus mengambil jalan politik juga. Karena akar masalah ini adalah politik. Akibat dan dampak dari tarif Trump ini sudah pasti terjadi.

’’Ekspor Indonesia ke AS sekitar 11-13 persen dari total ekspor ke seluruh dunia, bagian ini yang akan terkena dampak langsung. Andaikan ke depan ekspor ke AS ini terkena dampak penurunan sekitar 30 persen, maka dampaknya terhadap total ekspor Indonesia sekitar 3-4 persen. Porsi inilah yang harus segera digantikan dengan pasar baru dan kesepakatan baru dengan negara-negara lain, yang juga terkena dampaknya,’’ jelas Didik.

Karena itu, Indonesia sebagai negara besar perlu melakukan konsolidasi politik membuat poros ketiga bersama: 1) ASEAN, 2) Asia Timur (Jepang, Korea Selatan, Taiwan), 4) India, 5) Amerika Latin (Brazil, Meksiko).

Penampilan dan langkah politik serta diplomasi ekonomi dalam situasi ekonomi terguncang seperti ini perlu dilakukan. Mengingat akar masalah dari tarif Trump yang muncul di hadapan Indonesia tidak lain adalah langkah politik murni. 

’’Politik luar negeri ini juga mutlak harus ditumpangi dengan politik perdagangan, yang berorientasi di luar AS. Di mana ada 88 persen ekspor kita. Diplomasi politik ke kawasan-kawasan ASEAN, Asia Timur, India, Amerika Latin adalah peluang baru dalam era baru ketika AS sudah kalah bersaing dengan Tiongkok. Kepanikan Trump hanyalah krisis transisi sejarah dimana kekuatan ekonomi yang bergeser dari Atlantik ke Pasifik,’’ jelas Didik.  (jpc/c1/ful)