Badai Tarif Trump, Strategi Geopolitik atau Gertakan Dagang?

badai tarif trump, strategi geopolitik atau gertakan dagang? oleh: sukarijanto*  hiruk pikuk reaksi publik dunia dalam merespons kebijakan tarif impor yang baru dirilis presiden as donald trump mewarnai jagat perbincangan di berbagai media belakangan ini.  donald trump, yang baru menggantikan joe biden, telah resmi mengobarkan perang dagang dengan memberlakukan tarif timbal balik terhadap lebih dari 60 negara, termasuk indonesia.  melalui executive order yang diteken di gedung putih pada 2 april 2025, kebijakan itu diklaim trump sebagai upaya as untuk mengimbangi besaran bea masuk yang dikenakan negara lain terhadap barang-barang as secara tidak seimbang. donald trump sangat meyakini bahwa pemberlakuan kebijakan tarif timbal balik itu sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan ekonomi as, yang menurutnya telah lama dirugikan oleh praktik perdagangan internasional yang tidak adil. dalam riak dan hiruk pikuk reaksi atas kebijakan tarif impor as yang baru, terdapat sebuah narasi yang bernada kesepahaman. yakni, presiden as yang ke-47 itu dianggap bertindak sewenang-wenang yang tidak berdasar dan telah merusak tatanan perdagangan internasional yang seharusnya menjunjung tinggi fair competition.  bahkan, tidak sedikit yang berpendapat bahwa pemberlakuan tarif impor baru lebih bermuatan politis ketimbang ekonomi.  pengenaan tarif bea masuk baru tersebut berlaku kepada negara yang mengalami surplus tinggi dalam neraca transaksi dagang dengan as. sementara itu, as merupakan salah satu negara tujuan utama ekspor ri.  lantas, berapa nilai ekspor ri ke negeri paman sam tersebut?  berdasar catatan badan pusat statistik (bps) per awal april 2025, ekspor nonmigas indonesia ke as pada februari 2025 sebesar usd 2,347 miliar. angka itu lebih tinggi daripada februari 2024 (yoy) sebesar usd 2,101 miliar dan januari 2025 sebesar usd 2,329 miliar.  jika memasuki awal tahun 2025, total nilai ekspor indonesia ke as pada januari-februari ini tercatat mencapai usd 4,677 miliar. angka tersebut juga lebih tinggi daripada januari-februari 2024 sebesar usd 4,091 miliar (yoy).  berdasar data trading economics, as mengalami defisit perdagangan yang konsisten sejak tahun 1976 disebabkan impor minyak dan produk konsumsi yang tinggi. pada 2022, defisit perdagangan terbesar tercatat dengan tiongkok, meksiko, vietnam, kanada, jerman, jepang, dan irlandia, sementara surplus perdagangan terbesar tercatat dengan belanda, hongkong, brasil, singapura, australia, dan inggris raya.  kanada adalah mitra perdagangan yang teratas, menyumbang 15 persen dari total perdagangan, diikuti meksiko 14 persen dan tiongkok 13 persen.  namun, memasuki februari 2025, angka defisit perdagangan as menyempit menjadi usd 122,7 miliar dari rekor tertinggi usd 130,7 miliar pada januari dan dibandingkan dengan perkiraan defisit usd 123,5 miliar. defisit barang turun sebesar usd 8,8 miliar menjadi usd 147 miliar dan surplus jasa menyempit sebesar usd 0,8 miliar menjadi usd 24,3 miliar. ekspor naik 2,9 persen menjadi usd 278,5 miliar, terutama karena emas nonmoneter, mobil penumpang, aksesori komputer, truk, bus, dan pesawat sipil. di sisi lain, penjualan turun untuk minyak bakar, transportasi, dan barang serta jasa pemerintah. sementara itu, impor hampir tidak berubah mendekati tingkat rekor di usd 401,1 miliar, setelah melonjak bulan lalu didorong oleh antisipasi tarif yang akan datang. impor turun untuk bentuk logam jadi, emas nonmoneter, dan pesawat sipil, mengimbangi pembelian yang lebih tinggi untuk ponsel dan barang rumah tangga lainnya, persiapan farmasi, dan komputer.  kesenjangan perdagangan as menyempit dengan tiongkok, swiss, dan kanada, tetapi meningkat dengan uni eropa, meksiko, dan vietnam. tak menunggu lama, pascarapat kabinet, trump segera meneken executive order untuk memberlakukan tarif dalam dua tingkat utama, yakni tarif umum sebesar 10 persen untuk semua barang impor dari seluruh dunia, berlaku mulai 5 april.  tarif khusus untuk negara dengan defisit perdagangan tinggi terhadap as, efektif pada 9 april. negara-negara yang terkena dampak tarif timbal balik, antara lain, uni eropa sebesar 20 persen, tiongkok 34 persen, vietnam 46 persen, thailand 36 persen.  akan tetapi, untuk meksiko dan kanada dikecualikan dari tarif itu, tetapi tetap harus mematuhi kebijakan perdagangan yang lebih ketat terkait dengan keamanan perbatasan yang tiap tahun selalu menjadi isu nasional. di balik kebijakan tarif perdagangan yang memantik kontroversi tersebut, muncul sebuah pertanyaan besar. bagaimana mungkin as, negara adidaya ekonomi, bisa sampai mengalami defisit anggaran yang begitu besar? mengembalikan hegemoni ekonomi  runtuhnya uni soviet pada 1991 karena badai gerakan glasnost (keterbukaan) dan perestroika (pembaruan) yang diperkenalkan michael gorbachev makin mengokohkan posisi as sebagai satu-satunya negara adidaya hingga saat ini. meski begitu, dalam satu dekade belakangan ini tiongkok muncul menggeliat sebagai kekuatan baru sebagai raksasa ekonomi yang dianggap ”mengusik” keberadaan as selama ini.  berdasar data imf, negara dengan perekonomian terkuat pada 2024 dipegang as dengan besaran produk domestik bruto (pdb) mencapai usd 28,78 triliun. itu meningkat 2,7 persen jika dibandingkan dengan 2023.  capaian tersebut meneguhkan posisi negeri paman sam sebagai negara dengan perekonomian terkuat sejak 1960. meski as dianggap mendominasi perekonomian global selama beberapa dekade, terdapat beberapa tantangan ekonomi yang mengakibatkan negara raksasa ekonomi sekelas as mengalami defisit.  di antaranya, biaya kesehatan yang makin membengkak dan belanja alat pertahanan nasional yang tiap tahun selalu meningkat, itu belum termasuk sejumlah paket bantuan militer bagi sejumlah negara satelitnya.  kemudian, pengeluaran bunga utang menjadi salah satu penyebab defisit anggaran. di samping itu, sejumlah faktor lain yang turut berkontribusi terjadinya defisit ialah ketergantungan warga as terhadap produk impor dari negara lain.  misalnya, produk elektronik dan farmasi dari tiongkok. ada pula masalah sosial seperti ketimpangan ekonomi dan kemiskinan yang kian meningkat.  kondisi itulah yang melatarbelakangi pemerintah as untuk mengambil tindakan preventif dengan pemberlakuan tarif resiprokal guna menyeimbangkan kembali neraca perdagangannya. menurut sejumlah pakar strategik, kebijakan tarif trump pada dasarnya merupakan bentuk tekanan geopolitik. melalui kebijakan ekonomi yang sangat terkesan teknokratis, as sejatinya tengah melakukan test the water kepada posisi negara-negara yang dianggap terlalu dekat dengan orbit kekuatan lain dan menjadi seteru bebuyutannya, yakni tiongkok.  parameter ekonomi kini bisa dijadikan instrumen penekan, simbol keberpihakan, dan alat dalam perebutan kekuasaan dominasi global.  dalam lanskap yang demikian, ekonomi bukan lagi sekadar urusan angka, indikator pertumbuhan, atau sebagai bagian dari sebuah instrumen dinamika pasar, melainkan telah menjelma menjadi bagian integral dari strategi pertahanan nasional sebuah negara.  dan, sekarang ini tampaknya trump sadar betul dan memanfaatkannya sebagai alat penekan kepada negara yang dianggap sebagai biang defisit negaranya.  tarif tinggi itu adalah bagian dari strategi decoupling atau de-risking as dari rongrongan tiongkok, tetapi dengan efek dominonya merembet ke negara-negara lain yang dianggap terlalu dekat dengan satelit ekonomi beijing.  tak pelak, indonesia –yang selama ini menjadi tujuan relokasi industri dari tiongkok– mulai dipersepsikan sebagai bagian dari ”proksi dan rantai pasok tiongkok”. akibatnya, indonesia harus rela ikut terkena imbas dari gebrakan trump. urgensi kebijakan responsif  indonesia yang menerapkan politik bebas aktif harus mampu mengantisipasi dinamika perang dagang as-tiongkok yang makin eskalatif dengan sejumlah kebijakan mitigasi yang bersifat meredam. bahkan, kalau bisa, mampu membalik keadaan dari hambatan menjadi peluang. bebarapa kebijakan urgen yang perlu dieksekusi adalah, pertama, perluasan mitra dagang melalui diversifikasi negara tujuan ekspor.  dengan memanfaatkan keanggotaan brics, indonesia memiliki banyak keuntungan karena hasil kesepakatan deklarasi kazan memungkinkan sesama anggota kaukus ekonomi, yang dimotori rusia dan tiongkok, saling memberikan keringanan tarif bea masuk.  kedua, percepatan hilirisasi yang meningkatkan nilai tambah barang tambang dan mineral. makin tinggi nilai tambah akan meningkatkan penerimaan negara dari ekspor nonmigas. ketiga, penguatan konsumsi domestik. peningkatan konsumsi atau belanja produk buatan dalam negeri merupakan salah satu upaya untuk mendongkrak ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global.  misalnya, pemerintah perlu merangsang konsumsi publik dengan insentif pajak seperti yang pernah dilakukan, yakni insentif ppnbm atas kendaraan roda empat 0 persen, kemudian subsidi ataupun pembebasan ppn untuk penjualan rumah maupun properti baru.  dengan berbagai kebijakan ekonomi responsif dan antisipatif, kita bisa menyambut tantangan badai tarif trump dengan kesiapan matang melalui sinergi maupun kolaborasi berbagai kekuatan ekonomi domestik. kita bisa! (*)  

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•